HarianNusa.com, Mataram – Gubernur NTB DR TGH Zainul Majdi, MA atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) meminta Ombudsman tidak terpengaruh kepentingan politik dalam menjalankan tugasnya. Hal itu disampaikan TGB mengingat tahun 2018 nanti, NTB memasuki tahun politik. Kamis, (24/8).
Hal tersebut disampaikan TGB pada saat menerima kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang Kerjanya.
Selain itu, Gubernur NTB dua periode itu juga mengharapkan agar Ombudsman RI dapat terus menjaga independensi serta komunikasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat.
Selain menjaga agar Ombudsman tidak terpengaruh kepentingan politik, TGB juga meminta agar Ombudsman selaku lembaga pengawas pelayanan publik dapat menginisiasi berbagai inovasi yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik, khususnya kinerja pelayanan publik di NTB.
Salah satu inovasi yang diperlukan, lanjut TGB, adalah terobosan-terobosan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah, guna memperbaiki kinerja layanannya. Sebab, tata kelola pemerintah di tahun-tahun mendatang akan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan tersebut.
Selain terus berinovasi, Ombudsman juga diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama-bersama dengan pemerintah, karena bagaimanapun, fungsi Ombudsman sebagai lembaga pengawas, jelas gubernur yang juga pernah menjabat anggota DPR-RI ini. Tidak hanya sebatas menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat saja, namun juga berperan dalam menyesuaikan perkembangan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan publik.
Terakhir, TGB menyampaikan bahwa kinerja Ombudsman selama ini sudah baik dan sesuai prosedur. Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi baik yang selama ini terjalin antara Pemrov NTB dan Ombudsman agar terus dilakukan guna menjaga stabilitas kinerja lembaga pelayanan publik di NTB.
“Sejauh ini, saya menilai Ombudsman telah melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada tugas yang terhambat. Semua berjalan dengan baik. Kalau ada laporan, ombudsman selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk perbaikan layanan,” katanya. (sta)
