HarianNusa.Com – DPRD NTB serius menangani kasus meninggalnya empat WNI asal Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB yang bekerja di Arab Saudi sekitar Juni 2019 lalu. Sebagai bentuk keseriusannya tersebut, Komisi V DPRD Provinsi NTB Rabu, 10 Juli 2019 esok akan mendatangi Kemential Luar Negeri.

"InsyaAllah besok Komisi V atas ijin pimpinan Dewan akan datang ke Kementerian Luar negeri agar kasus ini tidak menguap seperti kasus-kasus sebelumnya," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS. Kasdiono, saat Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Jalan Udayana, Mataram, Selasa, (9/7/19).

Kasdiono mengungkapkan untuk menangani kasus tersebut, ada usulan pembentukan pansus investigasi. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, Komisi V atas ijin pimpinan DPRD akan melakukan langkah-langkah dan apabila langkah-langkah tersebut dipandang perlu maka menjadi catatan Sekretariat Dewan NTB untuk diteruskan oleh anggota dewan pada periode berikutnya.

Ia mengapresiasi kinerja Polda NTB yang menurutnya selangkah lebih maju dalam menangani kasus tersebut. Kepada pihak kantor Imigrasi Mataram ia meminta agar memberikan data lengkap.

Kasdiono menegaskan bahwa pihaknya akan mendesak pemerintah pusat untuk turut menyelesaikan kasus tersebut. Dirinya juga sudah berbicara dengan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dimana Wagub juga menekankan bahwa pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat akan meminta departemen luar negeri untuk menyelesaikan kasus ini.

Sementara, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, di tempat yang sama juga menyampaikan bahwa sejak awal sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menekan tenaga kerja ilegal bahkan menzerokan untuk jangka panjangnya.

"Karena kita lihat saja data kasua itu, dari kasus-kasus itu yang bermasalah, yang jenazah, yang dipulangkan itu kan yang sembilan puluh persen yang illegal. Jadi masalahnya disitu," kata Wagub.

Untuk menekan permasalahan illegal ini, menurut Wagub, sistemnya yang harus diperbaiki. Salah satunya melalui program revitalisasi posyandu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat betapa bahayanya menjadi TKI illegal dan unskiil sehingga para orang tua tidak akan merelakan anaknya bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar.

Menurut Wagub, para Kadus dan Kades harus tau betul kemana penduduknya keluar untuk bekerja sehingga jangan sampai setelah sampai di provinsi kemudian warganya hilang kontak dan tidak diketahui keberadaannya.

"Nah, itulah kedepan yang kita harus diperbaiki sistemnya. Sehingga terpantau betul masyarakat NTB yang keluar dari NTB ini. Kita tidak mau NTB ini terkenal sebagai daerah yang mengirim buruh migran illegal dan unskill. Jadi masalah besarnya adalah illegal ini. Nah ini yang harus kita perbaiki sistemnya," tegas Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu.

Terhadap kasus meninggalnya empat TKI tersebut, Wagub menegaskan Pemprov NTB mendesak Kemenlu untuk melakukan langkah advokasi.

"Kita berharap kasus seperti itu tidak terjadi lagi, terlepas dia (TKI) legal atau illegal," pungkasnya.

Empat tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Tengah, NTB yang menjadi korban tewas dalam sebuah kebakaran di Arab Saudi tersebut diketahui bernama Siti Nurjanah (24) tahun warga Meteng Kelurahan Prapen – Praya – Lombok Tengah, Lain (32) tahun warga Wakul Kelurahan Renteng – Lombok Tengah, Lalu Praya Ida Royani (37) tahun asal Grantuk Kelurahan Renteng -Praya- Lombok Tengah, dan Tari Asma (19) tahun asal Tongkek – Batunyale – Lombok Tengah. Pada saat kejadian diduga majikannya mengunci mereka di dalam rumah yang terbakar tersebut sehingga menyebabkan kematian.(f3)

Ket. Foto:
Wakil Komisi V DPRD NTB, HMNS. Kasdiono. (HarianNusa.Com/f3).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. (istimewa)

Komentar