HarianNusa.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Dalam Rapat Paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Selasa, (18/5/2021)), Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2020 dan Kinerja atas Efektivitas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi Terkait Lainnya kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Hi. Baig Isvie Rupaeda, SH., M.H., dan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.
Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020.
Dalam sambutannya, anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., menyampaikan, keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten.
"Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB," ungkapnya.
Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan asset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Prov. NTB Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.
Untuk itu Isma berharap terhadap Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB ini, agar dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana ia menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali. Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020,” kata Isma.
Isma juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian sepuluh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov NTB tahun 2020 oleh BPK.
Sementara itu, terhadap hasil LHP BPK RI ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” tutur Bang Zul panggilan akrab Gubernur yang pada hari ini juga tepat berusia 49 tahun.
Bang Zul juga meyakini, bahwa predikat WTP ke – 10 semakin memberikan nilai kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat untuk senantiasa melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik dimasa yang akan datang
“Semoga sinergi yang telah berjalan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar- besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” tutup Bang Zul.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, juga mengapresiasi capaian WTP Pemerintah Provinsi NTB yang kesepuluh kalinya. Kepada Anggota IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA dan seluruh jajaran BPK RI dan BPK Provinsi NTB, ia berterima kasih atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB.
“Terima kasih juga kepada Gubernur NTB, Forum Koordinasi pimpinan daerah Prov NTB, Pejabat sipil, TNI dan Polri atas kehadiran dan kerjasamanya. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini mendapat ganjaran dari Allah SWT,” pungkas Isvie yang memimpin jalannya Rapat Paripurna DPRD NTB bersama Wakil Ketua I H. Mori Hanafi, Wakil Ketua II H. Mujihir, dan Wakil Ketua III H. Abdul Hadi. (*3)
