Politik

Syamsul Fikri: Koalisi Demokrat – PKS Bersama Relawan Siap Menangkan Zul- Rohmi

Published

7 tahun ago

28/02/2018

HarianNusa.com, Sumbawa — Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si mengatakan koalisi Demokrat, PKS dan relawan dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa Selasa 27/2/2018 yang berlangsung di aula Hoter Sernu.

Dijelaskan Fikri sapaan akrabnya, Melalui momentum Rakercab ini, selain membahas program kerja partai demokrat, juga membahas beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan pada 2018 dan pemilu 2019. Hal ini penting dilakukan untuk merebut dan mempertahankan kepemimpinan daerah seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

“Alhamdulillah Demokrat sudah mengantarkan kadernya menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa bersama Bupati.dan InsyaAllah momentum yang sama juga akan kembali terjadi dimana Demokrat bersama PKS partai koalisi kembali mengulang memontum tersebut dengan mengantarkan paket Zul-Rohmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di NTB,” Tegasnya.

Dijelaskannya, pengusungan Zul-Rohmi dengan empat kursi demokrat dan PKS tiga kursi tidak akan berhasil hingga menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, jika tidak adanya dukungan semua pihak serta sinergitas dari para relawan-relawan Zul-Rohmi. Demikian juga dengan partai koalisi, agar tetap melakukan konsolidasi yang baik, terukur dan terkoordinir maka apa yang kita harapkan dan cita-citakan tersebut dapat tercapai.

Dalam hal ini Partai Demokrat memberikan kepercayaan dengan memilih putra terbaik dari pulau Sumbawa untuk menjadi calon gubernur. “ Dalam hal ini saya sebagai ketua partai Demokrat di kabupaten Sumbawa dan sebagai ketua koalisi bersama dengan PKS bersama-sama dengan relawan siap memenangkan Zul-Rohmi,” tegasnya.

Sementara itu, Cagub NTB yang diusung Partai Demokrat dan PKS, Dr Dr.Zulkieflimansyah, M.Sc dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Dirinya maju bersama Siti Rohmi Jalilah bukan karena letupan emosi semata. Namun sudah melalui beberapa pertimbangan dan perhitungan secara matang. Dimana salah satu motivasi yang meyakinkan dirinya maju adalah didukung oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

“ Propinsi NTB dengan dua pulau besar memiliki kualitas di segala bidang. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang sanggup mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan semua itu.Kita maju di Pilgub ini bukan mau perang ataupun mencari musuh. Jadi partai boleh berbeda calon gubernur dan calon wakil gubernur akan tetapi jangan sampai persaudaraan kita terganggu karena berbada calon dan beda partai,” Ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B,Sc yang hadir dalam Rakercab tersebut mengatakan, Rakercab Partai Demokrat merupakan suatu langkah yang tepat dalam merumuskan langkah dan program yang baik dalam meraih kemenangan dalam pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, tentu dengan cara yang santun tanpa harus saling mencaci maki dan saling menjelek jelekkan.

Dalam hal ini Bupati berpesan, agar rakercab partai Demokrat menghasilkan rumusan-rumusan program kerja yang baik dan serta ciptakanlah Pilkada yang jujur aman adil dan damai di dukung oleh kinerja KPU dan Panwaslu yang independen dan berkompeten.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan kepada seluruh ASN mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa agar tidak terlibat politik praktis. Demikian juga kepada seluruh masyarakat sumbawa yang memiliki wajib pilih agar memilih pemimpin yang hebat dengan cara yang rasional sehingga terpilih pemimpin yang betul-betul hebat dan dapat memajukan daerah dan bangsa.

Semenara itu, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahally Fikri dalam sambutannya mengatakan, kesempatan pengusungan putra terbaik sumbawa menjadi Gubernur tidak pernah datang dua kali dan partai demokrat kali ini akan memberikan kesempatan itu. Hal ini didasari secara populasi penduduk NTB, dimana sumbawa jauh lebih sedikit di bandingkan dengan populasi penduduk di pulau lombok yang menurut kebanyakan orang tidak mungkin bisa menang.

Namun dengan proses diskusi yang panjang dan berbagai pertimbangan dan pertemuan, maka paratai demokrat yakin dan akan membuktikan bahwa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan hari ini Demokrat membuktikannya dengan melakukan Rakerda untuk merumuskan langkah-langkah dalam memenangkan dan memperjuangkan kemenangan Zul-Rohmi.

“ Pada kesempatan ini Saya berpesan kepada seluruh kader Demokrat dan Ormas Nahdatul Watan (NW) agar jangan sampai ada yang menyimpang dari garis perjuangan partai Demokrat dan Ormas NW demi kemaslahatan NTB,” ujarnya.

Ditegaskan, saat ini Provinsi NTB harus di pimpin oleh orang yang ahli dan berkompeten serta baik dalam sikap dan prilaku di dalam memperjuangkan kemaslahatan masyarakat NTB yang gemilang.

“Oleh karenanya, partai demokrat menawarkan calon pemimpin yang mampu berkompeten dan berakhlak baik untuk memimpin NTB kedepan agar menjadi NTB yang gemilang dan semua itu ada di paket Zul-Rohmi,” jelasnya. (sat)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

5 hari ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

5 hari ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

NTB

Mayoritas Fraksi DPRD NTB Setujui Raperda SOTK Usulan Gubernur

Published

6 hari ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB menyatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) telah rampung. Mayoritas fraksi di DPRD NTB menyatakan setuju atas inisiatif yang diajukan oleh Gubernur NTB tersebut.

Ketua Pansus SOTK, Hamdan Kasim, mengatakan tujuh dari delapan fraksi menyatakan persetujuan dalam rapat finalisasi yang digelar Senin (2/6) di Universitas Muhammadiyah Mataram.

“Sebanyak tujuh fraksi telah menyatakan setuju terhadap usulan SOTK dari gubernur. Persetujuan ini tentu disertai beberapa catatan yang akan kita tindak lanjuti,” ujar Hamdan.

Namun, ada satu fraksi yang menyatakan keberatan terhadap sebagian isi Raperda, yakni Fraksi PKB.

“PKB menolak satu poin saja, yaitu soal penggabungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Selebihnya mereka tidak masalah,” jelasnya.

Hamdan memastikan bahwa, sikap mayoritas sudah cukup kuat untuk membawa Raperda tersebut ke tahapan berikutnya. Enam fraksi lainnya pun, meskipun menyetujui, turut memberikan catatan serta rekomendasi terhadap isi Raperda.

“Catatan dan masukan dari fraksi-fraksi akan kita sampaikan di kemudian hari, setelah semua dirangkum secara resmi,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Selanjutnya, Pansus akan mengirimkan surat resmi kepada pimpinan DPRD NTB untuk menjadwalkan rapat paripurna.

“Kami akan bersurat dalam waktu dekat agar paripurna segera digelar. Jadwal pastinya menunggu keputusan Banmus (Badan Musyawarah),” tambah Hamdan.

Fraksi PPP yang tidak hadir dalam rapat final tersebut dinilai tidak memengaruhi keputusan final.

“Sudah bulat. Tujuh fraksi setuju. Soal PPP, saya tidak tahu sikap mereka karena mereka tidak hadir,” kata Hamdan.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP DPRD NTB, Marga Harun, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran pihaknya. Menurutnya, hal itu terjadi murni karena kesalahan informasi internal.

“Ketidakhadiran kami bukan bentuk penolakan atau aksi walk-out. Itu hanya karena miskomunikasi dalam fraksi kami,” jelas Marga.

Ia pun menegaskan bahwa PPP tetap berada dalam barisan pendukung Raperda SOTK yang diusulkan oleh gubernur.

“Dari awal kami mendukung penuh inisiatif Gubernur NTB terkait SOTK ini. Tidak hadir dalam satu rapat, tidak berarti kami menolak,” tegasnya.(F3)

Ket. Foto:

Ketua Pansus SOTK, Hamdan Kasim. (HN)