HarianNusa.com, Mataram – Ratusan massa Front Perjuangan Rakyat (FPR-NTB) menggelar aksi memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day di Kota Mataram, Selasa (01/05). Massa melakukan long march dari Area Budaya Unram menuju Kantor Gubernur NTB.
Massa FPR NTB yang terdiri dari berbagai organisasi seperti AGRA NTB, FMN, Puskeba, Pilar Seni IKIP Mataram, Seruni NTB, PEMBARU NTB, Himmah NW dan LMND menyampaiakn tuntutan mereka. Sebanyak 24 tuntutan dibacakan massa saat aksi tersebut.
Tuntutan massa di antaranya, menuntut pencabutan PP 78, Cabut UUPPMI, Cabut UU ORMAS dan tolak rencana pengesahan KUHP, Tolak Rencana penetapan kawasan Rinjani menjadi Geopark Internasional, cabut izin PT. Sadhana, SKE dan Aratika.
Dalam aksi tersebut, FPR NTB juga memberikan penilainya atas capaian dua periode pemerintahan Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai Gubernur NTB yang dinilai telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat NTB.
Titi Suhada selaku perwakilan AGRA NTB dalam orasinya menyampaikan bahwa dua periode kepemerintahan TGB di NTB telah menghadirkan penderitaan yang berlipat ganda bagi rakyat NTB.
“Semakin masifnya pertambangan dengan penerbitan 241 izin usaha pertambangan dengan luas WP mencapai 891.000 Ha, penetapan tambora sebagai Taman Nasional sehingga luas taman nasional menjadi ratusan ribu herktar dari dua taman nasional, semakin matangnya klaim hutan atas tanah garapan rakyat melalui program perhutanan sosial, ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan dan HTI serta rencana pembangunan infrastruktur pariwisata seperti KEK dan Global HUB adalah rentetetan kebijakan TGB yang telah, sedang dan akan mengusir rakyat dari tanahnya” ujarnya dalam orasi di depan Kantor Gubernuran.
Selain itu, Titi juga menilai bahwa kebijakan TGB tersebut merupakan kebijakan pesanan dari pemerintah nasional Jokowi-JK yang diklaim telah bersekongkol dengan pemodal asing untuk terus mengeruk kekayaan alam dalam negeri.
Di tempat yang sama, Amaq Piran selaku perwakilan dari petani Sembalun juga menyampaikan rencana penetapan Rinjani menjadi kawasan GeoPark Internasional yang menurutnya bisa dipastikan akan mengancam bagi keberlangsungan hidup rakyat.
“Bukan hanya di Sembalun melainkan NTB secara umum karena Geopark bukan lagi menjadi mutlak kewenangan pemerintah NTB melainkan negara asing juga akan memiliki kewenangan untuk turut campur tangan mengingat GeoPark Internasional merupakan langsung divbawah UNESCO yang merupakan lembaga yang berdiri di bawah PBB,” tungkasnya.
Setelah sekitar 3 jam berorasi di depan Kantor Gubernur, Aksi kemudian di tutup dengan pembacaan pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh Koordinator FPR Zuki Zuarman. Dalam pernyataan sikapnya zuki menyampaikan agar pemerintah segera memberikan respon atas semua tuntutan rakyat NTB saat ini utamanya persoalan kaum tani di NTB yang terancam dirampas bahkan sudah ada yang dirampas oleh masifnya ekspansi investasi yang didatangkan oleh TGB ke NTB baik berupa perusahaan tambang, perkebunan dan HTI, Pariwisata atau pembangunan infrastruktur penopang pariwisata yang sama sekali tidak menguntungkan bagi rakyat NTB.
Zuki juga dengan menyampaikan penolakanya atas rencana penetapan kawasan Rinjani sebagai kawasan Geo Park Internasional yang dipastikan akan semakin menyengsarakan rakyat mengingat TNGR saja yang masih skala nasional sama sekali tidak bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat NTB bahkan justru Rakyat NTB semakin terancam hubunganya dengan hak hidup dan haknya atas lahan garapanya seperti yang terjadi di Jurang Koak Desa Bebidas atau Lelongken Desa Sajang Kabupaten Lombok TImur di mana TNGR berani mengklaim lahan bahkan pemukiman warga masuk di dalam kawasan TNGR. (sat)
