HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Perhelatan berskala nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai media promosi wisata, penggerak ekonomi kreatif, serta pemicu gaya hidup sehat menuju Indonesia Sehat 2045.

Deputy VI Panitia Pelaksana FORNAS 2025, Rusdi Alatas, menyampaikan bahwa FORNAS VIII diproyeksikan akan diikuti oleh 15.000 hingga 40.000 peserta dari seluruh Indonesia dan sejumlah negara ASEAN.

“FORNAS kali ini istimewa karena cakupannya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Ini akan jadi panggung besar untuk menunjukkan kekayaan budaya, pariwisata, dan potensi ekonomi kreatif NTB kepada dunia,” ujar Rusdi.

Rusdi menambahkan, penyelenggaraan FORNAS VIII sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia”, yang mengedepankan sinergi antara olahraga, industri, pariwisata, dan budaya lokal.

Sebanyak 27 venue di 7 kabupaten/kota telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan FORNAS, yaitu di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Dompu.

“Kami mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyukseskan ajang ini. Ini momentum besar untuk NTB,” imbuh Rusdi.

FORNAS VIII diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Tahun ini, penyelenggara nasional (KORMINAS) telah menetapkan 73 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) sebagai peserta resmi, ditambah 3 INORGA undangan khusus dari Gubernur NTB, serta sejumlah INORGA lain yang akan tampil sebagai peserta ekshibisi.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya event ini, yang diyakini akan membawa dampak besar bagi daerah, baik dari sisi promosi, ekonomi, maupun pembangunan karakter masyarakat.

“Dengan hadirnya negara-negara sahabat dari kawasan ASEAN, kami percaya FORNAS VIII 2025 akan menjadi tonggak penting dalam menjadikan NTB sebagai destinasi olahraga dan wisata kelas dunia,” tutup Rusdi. (F3)Ket. foto : Wakil Gubernur NTB Umi Indah Damayanti Putri meresmikan Sekretariat Fornas VIII di Jalan Lanko Mataram. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota Komisi IX DPR RI H.M. Muazzim Akbar, S.IP.,  menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi (MBG) di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.

Dalam sosialisasi tersebut, H. Muazzim menegaskan bahwa masih banyak masyarakat, yang hanya mendengar kabar “katanya ada makan gratis”, tanpa memahami bagaimana program MBG sebenarnya bekerja.

> “Banyak yang belum paham. Informasinya hanya didengar dari luar, katanya program Presiden kasih makan gratis, tapi hanya cerita yang sampai. Ini yang sering jadi pertanyaan di masyarakat,” jelasnya, saat diwawancara usai kegiatan sosialisasi, Kamis, (5/6).

Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat rentan lainnya. Di Kecamatan Gunungsari saja, diperkirakan ada sekitar 15 ribu penerima manfaat, termasuk siswa madrasah dan ibu hamil.

> “Idealnya di Gunungsari butuh lima dapur untuk layani 15 ribu penerima. Sekarang baru satu dapur yang berjalan. Kita dorong agar bulan ini bisa bertambah,” kata H. Muazzim.

Setiap dapur MBG dirancang untuk melayani hingga 3.000 orang, namun pembangunan dapur tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memenuhi standar operasional dari Badan Gizi Nasional.

> “Pembuatan dapur tidak bisa asal-asalan. Ada SOP-nya. Harus melibatkan tenaga dan fasilitas yang siap. Boleh SPPG atau siapa saja yang terlibat, asal memenuhi kriteria,” imbuhnya.

H. Muazzim juga mendorong partisipasi pengusaha lokal dan putra daerah untuk ikut membangun dapur MBG secara mandiri melalui kemitraan dengan Badan Gizi Nasional.

> “Kami sangat harapkan pengusaha lokal bisa ikut serta. Karena membangun dapur itu bisa makan waktu satu tahun kalau hanya bergantung pada pemerintah pusat,” tegasnya.

Antusiasme warga dalam kegiatan ini cukup tinggi. Sejumlah ibu kepala desa, kader posyandu, dan perangkat desa lainnya menyambut positif sosialisasi MBG tersebut. H. Muazzim optimis, dengan dukungan semua pihak, program MBG bisa berjalan optimal di NTB. (F3)

ket. Foto:

Anggota Komisi IX DPR RI H. Muhammad Muazzim Akbar, S.IP., (tengah) dalam kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Gunung Sari. (HarianNusa)

HarianNusa, Mataram – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua III DPRD NTB Drs. H. Muzihir menghadiri acara puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang digelar dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Wakil Menteri Bappenas Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.I.S, Rabu, (4/6).

Dalam forum penting tersebut, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan secara lugas dan tegas pokok-pokok pikiran DPRD NTB, yang merupakan akumulasi aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di provinsi ini. Ia menekankan bahwa aspirasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan peta kebutuhan nyata masyarakat NTB yang harus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

“Hasil pokok-pokok pikiran DPRD yakni akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim dan pariwisata berkualitas berkelanjutan agar dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih relevan dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya bicara soal pembangunan, Ketua DPRD NTB juga menunjukkan kepedulian mendalam terhadap isu sosial yang tengah mencuat. Ia menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam enam bulan terakhir. Ia meminta perhatian khusus dari Gubernur dan Kapolda NTB agar persoalan ini ditangani secara menyeluruh, berkelanjutan, dan tidak dianggap sepele.

“Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dibiarkan. Ini harus menjadi perhatian kita semua, NTB tidak ramah perempuan,” ungkapnya. 

Kehadiran Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama Wakil Ketua III DPRD NTB, Drs. H. Muzihir, dalam Musrenbang kali ini kembali menegaskan posisi strategis DPRD NTB sebagai mitra utama pemerintah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Selain dihadiri oleh Menteri dalam negeri dan Menteri Bappenas, Gubernur NTB dan pimpinan DPRD NTB, Musrenbang Provinsi ini juga diikuti unsur Forkopimda, Bupati/Walikota se-NTB, dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. (F3)

Ket. Foto:

ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)