HarianNusa.com, Mataram – Gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter (SR) yang mengguncang Pulau Lombok pada Minggu (5/8) lalu juga mengakibatkan kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram rusak parah. Pasca gempa, hampir semua bagian gedung dewan itu tak bisa ditempati. Hingga hari ini, Jumat (10/9) gempa susulan masih terus terjadi.
Akibatnya, pelayanan sekretariat DPRD NTB dan aktifitas dewan terpaksa dipindah ke garasi rumah dinas Ketua DPRD NTB di Jalan Langko, Kota Mataram.
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah MH mengaku, prihatin atas kondisi bencana gempa bumi yang terjadi di semua wilayah di Pulau Lombok. Oleh karena itu, aktifitas kedewanan terpaksa juga harus disesuaikan dengan melihat keprihatinan atas kondisi masyarakat NTB.
“Hampir seluruh anggota dewan turun menyapa masyarakat yang terdampak gempa Lombok. Ini kita maksudkan adalah bagian untuk membantu keprihatinan yang dirasakan masyarakat di NTB,” kata Isvie kepada media usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB di garasi rumah dinasnya.
Menurut Isvie, bencana gempa yang saat ini dialami warga NTB harus mutlak dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Untuk itu pihaknya mendorong peningkatan status tersebut.
Sebab, lanjut Isvie, jika ada kenaikan status bencana nasional, maka semua voulenter dan pihak luar yang akan membantu NTB bisa masuk.
Pasalnya, kata dia, merekontruski sarana dan prasana, serta fasilitas infrastruktur yang rusak di wilayah terdampak gempa bumi. Termasuk rumah masyarakat yang rusak membutuhkan dana yang tidak bisa dari APBD maupun APBN saja namun perlu dana dari pihak luar.
“Disinilah pentingnya status bencana nasional itu,” tegas Isvie.
Dari rapat dengan seluruh pimpinan fraksi di DPRD NTB, pascagempa bumi yang terjadi kali ini, lanjut Isvie, hampir terpantau seluruh aktifitas masyarakat dan kedinasan sangat terpengaruh keadaan darurat luar biasa yang terjadi ini.
“Misalnya, kami DPRD saja. Saat mau naik ke lantai tiga di ruang paripurna saja tidak berani. Begitupun, saat rapat-rapat di lantai dua di ruangan komisi juga kita was-was karena kondisi ruangan rusak parah,” ungkap Isvie.
Untuk itu, dalam rapat pimpinan dan anggota itu, diputuskan jika aktifitas kedewanan dan sekretariat DPRD dilakukan di garasi rumah dinas Ketua DPRD NTB. Selain itu, pembahasan ranperda DPRD distop seluruhnya.
“Kecuali, pembahasan RAPD Perubahan 2018, serta kegiatan turun menyapa konstituen dan membagikan bantuan kepada para korban gempa bumi yang akan banyak difokuskan seterusnya,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Komisi III Fraksi DPRD NTB Fraksi PKS, Johan Rosihan, ST juga mendorong Pemerintah Pusat menetapkan status gempa bumi Lombok menjadi bencana nasional. (f3)
