HarianNusa.com, Mataram – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan bantuan kepada korban bencana gempa bumi Lombok Nusa Tenggara Barat.
Setelah menginstruksikan penggalangan dana Anggota Fraksi PKS DPR, (Senin 13/8), Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyerahkan langsung bantuan Fraksi PKS DPR untuk korban gempa NTB.
Sesuai janjinya kala itu, Jazuli Juwaini menyerahkan gajinya bulan Agustus untuk korban gempa. Ia juga menyerahkan bantuan hasil donasi seluruh Anggota Fraksi PKS DPR.
“Bismillah, hari ini Fraksi PKS DPR menyerahkan bantuan untuk korban gempa NTB antara lain berupa 20 tenda, paket sembako, perlengkapan mandi, dan lain-lain,” kata Jazuli melelui siaran persnya.
Menurut Anggota Komisi I ini, bantuan tersebut adalah bentuk empati dan kepedulian seluruh Anggota Fraksi PKS DPR atas saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa.
Jazuli yang saat itu bersama tim didampingi oleh Ketua Komisi III Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan berharap, bantuan Fraksi PKS ini dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan para korban yang saat ini masih membutuhkan banyak uluran tangan.
“Hari ini saya datang langsung bekerja sama dan didampingi oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB Bapak Johan Rosihan selain untuk menyerahkan bantuan, juga untuk melihat langsung kondisi korban, penampungan pengungsi dan penanganan korban gempa secara umum oleh Pemerintah maupun Pemda. Kita juga ingin mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat termasuk pemda terhadap proses tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Jazuli menyatakan bahwa Fraksi PKS DPRD NTB sudah mengusulkan musibah gempa ini sebagai Bencana Nasional. Fraksi PKS Pusat, tegas Jazuli, akan menguatkan usulan ini kepada Pemerintah Pusat, sembari berharap agar Pemerintah Daerah tidak ragu atau gengsi mengusulkan bencana nasional. Yang terpenting, dengan status tersebut upaya penyelamatan korban, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung baik dan cepat dengan dukungan optimal dari Pemerintah Pusat.
Seluruh aspirasi dan harapan ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, akan dibahas dan diformulasikan bersama di DPR sebagai bahan dan masukan bagi Kementerian terkait agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik dan maksimal.
“Aspirasi dan harapan masyarakat serta pemda akan kami sampaikan langsung kepada Pemerintah sesuai kewenangan yang kami miliki dan sebagai upaya untuk mendorong kinerja tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Ini yang terpenting,” tegasnya. (f3)
