HarianNusa.com — Ketua Pansus III DPRD Provinsi NTB, H. Johan Rosihan, ST mengatakan menurut berita yang dibacanya di salah satu media cetak di NTB dimana kepala Bappeda NTB menyatakan materi RPJMD akan dirancang akhir tahun, kemudian dipertegas lagi bahwa Ranperda RPJMD ini akan diajukan th 2019.
“Sedangkan ada kewajiban kita paling lambat tanggal 30 November kita sudah ketok APBD tahun 2019,” ungkap Ketua Komisi III Fraksi PKS ini, saat Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Rabu (26/9).
Johan mempertanyakan apa dasar DPRD NTB menyusun apbd 2019 jika RPJMD saja bulum ada.
“Apa dasar kita membuat kebijakan lembaga sementara presentasi gubernur dimulai pada tahun itu juga, karenanya saya meminta kepada pimpinan sidang untuk tidak membahas yang lain dulu karena ini merupakan ranperda pertama yang harus kita kerjakan dan ini untuk mengakomodir janji-janji yang telah dituangkan dalam 8 visi pembangunan yang disampaikan gubernur pada sidang paripurna lalu,” sambung Johan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan akan bertemu dengan BNPB dan kepala Bappeda untuk membicarakan RPJMD yang harus segera diajukan paling lambat akhir September tahun ini.
(f3)
