HarianNusa.com – Korem 162/WB menggelar rapat koordinasi bersama SKPD Pemerintah Daerah Provinsi NTB maupun Kabupaten Kota, Ketua
Rekompak, perwakilan Polda NTB, para Dandim dan Kasi Korem, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan Korem yang dipimpin Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., di Aula Sudirman Markas Korem 162/WB jalan Lingkar Selatan Nomor 162 Mataram, Rabu (19/12).
Danrem, dihadapan awak media menyampaikan bahwa dalam proses percepatan pembangunan rumah warga yang terdampak gempa akan dilaksanakan operasi teritorial oleh korem 162/WB.
“Operasi tersebut merupakan bagian dari percepatan proses rehab rekon dengan harapan satu atau dua bulan kedepan terjadi perubahan pembangunan yang signifikan,” kata Kolonel Ahmad Rizal.
Terkait dengan proses percepatan pembangunan, Danrem sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Tadi kami sudah koordinasikan dengan tim, BPBD dan PUPR tentang masalah-masalah yang tersumbat ini untuk diakomodir dengan mencari stimulan atau jalan keluar kedepan sehingga pembangunan rumah Huntap pada bulan Januari nanti lebih cepat lagi,” harapnya.
Menurut Danrem, hingga saat ini, masih kurangnya jumlah Aplikator dan Fasilitartor dan juga menjadi kendala dan hambatan dilapangan, maka nanti kedepan akan ditambah lagi untuk mempercepat pembangunan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT., menjelaskan bahwa jumlah rumah yang akan diselesaikan secara totalitas sebanyak 216 ribu, namun prioritas saat ini sebanyak 75 ribu yang rusak berat saja dan sampai saat ini rumah yang sudah dalam proses pembangunan lebih dari 2 ribu unit.
“Pembangunan rumah itu tidak satu dua hari selesai, itu membutuhkan waktu yang panjang dan secara kuantitas jumlah rumah yang siap huni sudah sekitar 90an unit,” ucapnya.
Rapat ini dilaksanakan sejak siang hingga sore itu bertujuan untuk mengevaluasi persoalan-persoalan yang menjadi hambatan mulai dari pendataan, pelaksanaan pembangunan, sistem pendistribusian pendananya, termasuk di dalam kelompok masyarakat (Pokmas) untuk dipecahkan atau dicarikan solusinya.
“Pembuatan Huntap ini membutuhkan waktu yang panjang, sementara ini masyarakat menempati hunian sementara, ada yang dibantu oleh Pemerintah, NGO maupun oleh masyarakat itu sediri dengan standar kelayakan sudah terpenuhi,” paparnya.
Pembangunan rumah Huntap ini ditargetkan selesai sekitar bulan Maret 2019, namun tetap melihat perkembangan dari pada hasil pelaksanaan oleh masyarakat itu sendiri.
Sementara Ketua BPBD NTB Muh Rum menyampaikan dalam waktu dekat akan ada pencairan dana sebesar Rp 1,1 trilyun sehingga totalnya menjadi Rp 2,7 trilyun.
“Yang menggembirakan semua dana sudah diserahkan kepada masyarakat sehingga itu menjadi peluang agar masyarakat segera membentuk kelompok masyarakat sesuai dengan tingkat pengelompokan kerusakan untuk memudah proses pencairannya,” ungkap Ketua BPBD NTB, M. Rum.
“Pemerintah akan terus hadir untuk merecovery sesegera mungkin,” pungkasnya. (f3)
