HarianNusa.Com – Gubernur NTB memberikan jawaban atas pandangan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi NTB tahun anggaran 2019.
Jawaban tersebut disampaikan Gubernur diwakili Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si. dalam Rapat Paripurna ketiga DPRD NTB yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat, (26/7/19).
Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan Fraksi Partai Hanura tentang Target Pendapatan dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, dalam jawaban Gubernur yang dibacakan Iswandi menyatakan telah melakukan evaluasi penerimaan secara bertahap dan kontinu, pemutakhiran potensi pendapatan daerah, membuat regulasi yang mendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya. Pemprov. NTB juga telah melakukan upaya koordinasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah, menginisiasi OPD pemungut untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah, membangun aplikasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan penerimaan maupun evaluasi penerimaan pendapatan daerah, peningkatan kualitas dan akses layanan ke-Samsatan, melakukan koordinasi dengan stakeholder, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sosialisasi mengenai potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah kepada masyarakat.
Tehadap pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Gubernur menjelaskan bahwa selama ini Pemprov NTB terus berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan agar BUMD dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah berupa deviden, melalui upaya pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dengan melakukan pergantian pengurus guna memperbaiki manajemen pengelolaan BUMD.
“Khusus terhadap perusahaan daerah BPR NTB, Eksekutif telah melakukan penandatanganan kinerja dengan direksi perusahaan daerah BPR se-NTB dalam rangka pencapaian laba dan penurunan Non Performing Loan (NPL) atau memperbaiki tingkat kesehatan BUMD dengan mendorong perbaikan indikator tingkat kesehatan,” ungkap Iswandi membacakan Jawaban Gubernur.
Sedangkan pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Bintang Restorasi tentang mekanisme, manfaat dan sumber pembiayaan untuk pengiriman mahasiswa ke luar negeri, Gubernur menjelaskan bahwa proses pelaksanaan program beasiswa ke luar negeri ini, telah dilakukan sosialisasi secara intensif melalui media sosial, fanpage dan instagram Pemprov. NTB. Sosialisasi ke Kabupaten/Kota serta melalui kegiatan Kampus di Universitas dan Lembaga Pendidikan di NTB juga telah dilakukan secara intensif sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat NTB.
“Manfaat beasiswa tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat NTB sekaligus merubah pola pikir sehingga memiliki wawasan global, dengan harapan SDM tersebut mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional” terang Iswandi.
Pembiayaan program tersebut, lanjut Iswandi hingga saat ini bersumber dari Donatur dan Dana CSR. Namun tdemikian tidak menutup kemungkinan akan dibiayai melalui APBD pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga akan memberikan progress dalam mendukung pencapaian indikator RPJMD. (f3)
