HarianNusa.Com, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna di Gedung Rapat DPRD Provinsi NTB di Mataram, Senin, (25/11/19).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB H. Abdul Hadi bersama Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua DPRD NTB H. Mori Hanafi itu salah satunya membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur NTB.
Dalam kesempatan tersebut kesembilan fraksi yang ada di DPRD Provinsi NTB melalui juru bicara masing-masing pada intinya menyampaikan ungkapan terimaksih atas masukan, saran, dan pendapat yang telah disampaikan Gubernur dalam penyusunan draf Rancangan peraturan daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD NTB nantinya.
Salah satunya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, H. Syamsudin menyampaikan bahwa ekonomi daerah selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan UKM berbasis ekonomi kreatif sangat besar pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja, sebagaimana catatan dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di NTB mampu menyerap sampe sembilan puluh persen (90℅) tenaga kerja dari total angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"DPRD Provinsi NTB sangat berharap adanya kabar umum kendala-kendala apa saja yang dialami oleh pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif," ungkapnya.
Program pengembangan ekonomi kreatif secara nasional sudah dimulai sejak tahun 2006 tentu banyak catatan permasalahan selama ini dialami dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif tersebut sehingga tentang pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa menjadi jalan masalah-masalah utama yang selama ini menjadi permasalahan umum pengembangan ekonomi kreatif di NTB.
Terkait pendapat Gubernur NTB atas Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kegiatan Perikanan yang Merusak Lingkungan, Fraksi PKS menyampaikan dengan catatan yang disampaikan oleh Gubernur NTB tentang permasalahan semakin terbatasnya sumber daya ikan dan kondisi ekosistem perairan NTB yang menunjukkan gejala penurunan akibat aktivitas penangkapan ikan yang merusak sangat relevan dengan laskar pencegahan pemberantasan kegiatan perikanan yang merusak lingkungan.
Fraksi PKS tidak sepakat dengan pendapat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, menurutnya bahwa perlu menambahkan rumusan mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan dalam Raperda ini.
"Pembinaa,n pengawasan, dan pelaporan adalah inti dari aksi atas pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak maka perlu rumusan yang jelas terkait dengan tiga hal tersebut," ujarnya. (f3)
