Connect with us

NTB

Pemprov NTB Raih Predikat WTP untuk ke Sembilan Kalinya dari BPK

Published

on

HarianNusa.com, Mataram – Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2019, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi NTB. Raihan opini WTP dari BPK ini merupakan yang ke sembilan kalinya secara berturut-turut.

Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 digelar melalui rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Rabu (20/5/2020). Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah, Pimpinan beserta anggota DPRD NTB, Forkopimda, Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto serta dihadiri melalui sarana video conference oleh anggota VI BPK Prof. Harry Azhar Azis dan Auditor Utama Keuangan Negara VI Dr. Dori Santosa.

"Terimakasih kepada seluruh anggota DPRD dan pimpinan yang dalam perjalanannya, sehingga capaian wajar tanpa pengecualian yang ke sembilan kali berturut-turut mampu dicapai oleh provinsi yang kita cintai ini," kata Gubernur dalam sambutannya .

Ia juga berterimakasih kepada Forkopimda yang telah menyusun laporan dengan baik dan BPK perwakilan Provinsi NTB yang telah memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Disamping itu, ia meminta agar Forkopimda tidak terlena dengan raihan yang luar biasa ini sehingga mengabaikan hal-hal yang dapat menurunkan predikat ini.

Advertisement

"Kadang saya khawatir, capaian opini WTP yang sudah kesembilan kali ini, kemudian kita agak longgar, sehingga bisa saja WTP ini kita anggap remeh, turun jadi WDP ataupun disclaimer," katanya.

Namun, ia berkeyakinan hal tersebut tidak akan terjadi jika melihat kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang sangat baik dalam hal pengelolaan keuangan.

"Alhamdulillah berkat diskusi yang baik dengan BPK dan kerja keras teman-teman OPD terutama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan hasil seperti yang disampaikan BPK tadi," terangnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap NTB dapat meraih kesuksesan seperti cita-cita dan visi-misi NTB Gemilang. "Kami atas nama pemerintah NTB mengucapkan selamat berpuasa di akhir Ramadhan ini, mudah-mudahan cahaya kemenangan dapat menyapa kita semua," tutupnya.

Sebelumnya Anggota VI BPK Prof. Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkjan hasil sidang BPK tanggal 16 Maret 2020 yang mempertimbangkan penyebaran Covid di Indonesia, maka sejak 17 Maret 2020, BPK melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dari rumah atau WFH (work from home).

Advertisement

“Menindaklanjuti hal terseburt, maka BPK Perwakilan NTB harus menarik tim pemeriksa BPK dari lokasi pemeriksaan sejak tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya BPK Perwakilan NTB harus melakukan penyesuaian sistem kerja termasuk dalam pemeriksaan dengan sistem WFH tersebut,” ujarnya.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan LKPD NTB Tahun Anggaran 2019, BPK Perwakilan NTB melakukan prosedur pemeriksaan secara daring atau online baik wawancara, konfirmasi, dokumentasi dan prosedur alternatif cek fisik.

Ia mengatakan, pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut telah didukung dengan kerjasama pemerintah daerah dengan melaksanakan pengiriman dokumen pendukung dan diskusi secara online dan atau langsung di kantor dengan tetap menjaga jarak sesuai denegan protokol pencegahan Covid-19, sehingga tugas konstitusional BPK dapat selesai dengan lancar.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD NTB tahun anggaran 2019, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Pemprov NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesembilan kalinya (2011-2019),” terangnya. (f3/hms)

Advertisement
Continue Reading
Advertisement

Ekonomi

Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.

Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.

Advertisement

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.

Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.

Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.

Advertisement

Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ket. Foto:

Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)

Continue Reading

NTB

PKS NTB Tingkatkan Semangat Berkurban, 306 Sapi dan 120 Kambing Disalurkan untuk Masyarakat

Published

on

By

Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.

“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.

Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.

Advertisement

“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.

Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.

Ket. Foto:

kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)

Advertisement

Continue Reading

Kota Mataram

Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).

Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.

“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.

Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)

Advertisement

Ket. Foto:

Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!