HarianNusa, Mataram  – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB pada Senin (2/6) di Gerbang Utama Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat respons cepat dari para wakil rakyat. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap warga RT 08, Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, yang terdampak penggusuran.

Unjuk rasa tersebut menyoroti berbagai persoalan, mulai dari tuntutan ganti rugi yang layak, pengusutan tindakan premanisme, pelanggaran prosedur penggusuran, hingga desakan pembentukan Peraturan Daerah untuk perlindungan masyarakat pesisir. Massa juga mengecam dugaan kriminalisasi terhadap warga dan aktivis yang memperjuangkan hak atas ruang hidup.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua III DPRD NTB, Drs. H. Muzihir, bersama Anggota Komisi III DPRD NTB, Akhdiansyah, S.HI., hadir langsung menemui massa aksi. Drs. H. Muzihir menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

> “Kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan segera turun ke lapangan agar bisa melihat langsung kondisi warga,” ujar Wakil Ketua III.

Sementara itu, Akhdiansyah, S.HI., menyampaikan apresiasinya atas kepedulian mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal isu-isu sosial. Ia menyatakan bahwa meskipun permasalahan ini menjadi kewenangan pemerintah kota, DPRD Provinsi siap mendorong penyelesaian konflik.

> “Meskipun bukan kewenangan langsung DPRD Provinsi, namun kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Mataram untuk jalan keluar terbaik,” ujarnya.

Kehadiran langsung para legislator ini menunjukkan komitmen DPRD NTB dalam menjaga ruang demokrasi dan menyerap aspirasi rakyat, sekaligus memberikan harapan bagi penyelesaian yang lebih baik. (F3)

Ket. Foto:

Wakil Ketua III DPRD NTB H Muzihir bersama Anggota Komisi III Akhdiansyah menerima massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyambut hangat kehadiran jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB dalam sebuah audiensi resmi di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (2/6). Audiensi ini menjadi momen penting karena sekaligus memperkenalkan pimpinan baru PLN Wilayah NTB, Sri Heny Purwanti, yang kini menjabat sebagai General Manager menggantikan Sudjarwo yang telah memasuki masa purna tugas.

Sri Heny Purwanti sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT PLN Nusantara Power dan kini dipercaya untuk memimpin pengelolaan kelistrikan di wilayah NTB. Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menyampaikan apresiasinya kepada Ibu Heny dan menyambut baik semangat baru yang dibawa dalam mendorong percepatan transformasi energi di daerah.

“Saya optimistis, di bawah kepemimpinan Ibu Heny, kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN akan semakin solid, terutama dalam mewujudkan transisi energi bersih yang berkelanjutan,” ujar Miq Iqbal.

Tak lupa, Gubernur juga menyampaikan penghargaan tinggi kepada Bapak Sudjarwo atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat. Miq Iqbal berharap Sudjarwo tetap bersedia memberikan masukan demi kemajuan sektor energi. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal (tengah) berfoto bersama GM PLN UIW NTB  Sri Heny Purwanti dan jajarannya. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memiliki  jalan tol pertama yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat hingga Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Jalan tol sepanjang kurang lebih 80 kilometer ini ditargetkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Pulau Lombok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, mengatakan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk mengurai kemacetan serta membuka akses wilayah-wilayah terisolir agar lebih berkembang.

> “Daerah selatan punya potensi besar, mulai dari tambak udang hingga sektor pariwisata yang luar biasa. Jadi harapannya, dengan adanya jalan tol ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencakup dua sisi sekaligus: konektivitas logistik dan pengembangan destinasi wisata,” ujar Sadimin dalam sesi Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB, Senin, (02/06) di Command Center Komplek Kantor Gubernur NTB. 

Saat ini, studi kelayakan atau pra-feasibility study (pra-FS) telah rampung dengan anggaran sebesar Rp1,25 triliun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, proses pembebasan lahan diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp1,9 triliun, dengan total luas lahan yang dibutuhkan mencapai panjang 82 kilometer dan lebar 60 meter. “Ini mencakup dua jalur dengan enam lajur,” jelasnya. 

Total pembangunan jalan Tol Lembar – Kayangan ini diperkirakan menyentuh angka Rp22 triliun. Adapun untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan  mencapai Rp 1,9 Triliun dengan rincian di lombok Lombok Barat luas 940 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 300 Milyar, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1917 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 1 Triliun, dan Lombok Timur seluas 1978 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 600 Milyar. 

“Untuk pembebasan lahan 100.persen ditanggung pemerintah pusat, dan untuk pembangunan fisik juga akan dibantu sebesar 30 persennya,” ungkapnya. 

Sadimin optimistis, investasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Dengan skema kerja sama dan dukungan yang ada, diperkirakan dalam waktu 9 tahun sudah bisa kembali modal.

Sementara Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi menambahkan bahwa pembangunan jalan Tol Lembar – Kayangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan  perekonomian namun juga untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. 

“Kita tahu bahwa di wilayah selatan NTB ini memiliki sentra ekonomi yang cukup bagus dan prospektif untuk pariwisata  dan perikanan,” ujarnya.

Proyek tol Lembar-Kayangan ini diharapkan tidak hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi baru, memajukan sektor pariwisata, serta mendorong pemerataan pembangunan di NTB. (F3)

Ket. Foto:

(Kiri-kanan) Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi dan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin saat konferensi pers di Command Center. (HarianNusa)