HarianNusa, Mataram – Rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa Persidangan I tahun Sidang 2022 dalam rangka Penyampaian Kesimpulan Hasil Reses, yang digelar di Ruang Rapat DPRD NTB, Senin (14/3/2022) cukup menegangkan. Pasalnya para anggota dewan yang hadir saling bersahutan menyampaikan perbedaan persepsi
dalam menyikapi minimnya jumlah anggota yang hadir dalam rapat tersebut.
Interupsi pertama disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTB H. Bohari Muslim. Ia menyebutkan bahwa bahwa rapat paripurna ini tidak kuorum.
“Setiap kita sidang selalu melanggar tata tertib, kemarin waktu kita pemilihan AKD semua tidak ada yang tidak hadir. Satupun dari anggota fraksi semuanya hadir, hari ini tidak kuorum, coba kita cek dulu pimpinan agar jangan sampai kita melanggar terus. Sejak terjadi covid-19 kita tidak pernah kuorum dalam rapat paripurna itu menjadi kebiasaan kita sehingga jangan sampai ini terjadi secara terus menerus,” ujar politisi Nasdem tersebut.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi selaku pimpinan sidang menyatakan, pihaknya telah berusaha maksimal untuk menghadirkan anggota-anggota dewan yang ada. Menurutnya rapat paripurna kali bukan untuk mengambil sebuah kebijakan melainkan hanya menyerahkan hasil reses sebagai bahan pemerintah provinsi NTB menyusun program yang akan masuk di RKPD, yang akan disandingkan dengan Musrembang.
"Jadi kalau diperkenankan kita lanjutkan paripurna ini sambil menunggu karena tidak ada keputusan yang akan kita ambil sebab keputusan yang diambil ini sudah kita rumuskan dalam dokumen-dokumen masing-masing daerah pemilihan (dapil) yang pada hari ini akan diserahkan pada sidang paripurna,” ujar Mori Hanafi.
Dokumen ini nantinya akan diteruskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Asisten III Setda NTB dokter Hajjah Nurhandini Eka Dewi.
Tidak puas dengan jawaban pimpinan sidang, Haji Bohari Muslim kembali bersuara. Ia mengakui jika sidang ini tidak mengambil keputusan tapi setiap sidang paripurna setiap anggota yang harus hadir 50 persen plus satu jika tidak mengambil keputusan. Tapi ketika mengambil keputusan maka dua pertiga anggota harus hadir.
“Jadi saya rasa bisa kita tunda sidang ini untuk besok atau lusa. Sehingga tidak ada artinya kita ambil keputusan disaat kita tidak kuorum,” jelasnya.
Haji Ahmad Puaddi Fadil Tahir dikesempatan itu juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan Bohari Muslim tepat adanya sesuai dengan tata tertib. Namun kondisi saat ini terkait laporan reses ini berdasarkan jadwal musrembang yang menjadi bahan untuk reses ini adalah penambahan hasil musrembang.
“Kemarin kalau tidak salah, pimpinan dalam hal ini Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan, bahwa jauh-jauh hari daftar kebutuhan pokir-pokir itu harus sudah disampaikan. Internal kita, kepentingan kita, ini terkait dengan laporan reses kita. Ini juga masukan bagi kita bahwa diingatkan untuk tanggung jawab kita sebagai anggota dewan adalah hadir pada saat paripurna. Oleh sebab itu melalui paripurna ini kiranya disini kan banyak ketua fraksi, melalui forum ini nanti ditekankan pada fraksinya nanti dalam paripurna berikutnya bisa hadir," pungkasnya.
Belum adanya titik temu maka Mori Hanafi selaku pimpinan sidang menskor rapat paripurna selama 5 menit dan disetujui peserta sidang. Sidang kembali dilanjutkan setelah diskor 5 menit. Dalam kata pembuka setelah di skor, interupsi tidak bisa dihindari.
Meski demikian tidak sampai rapat paripurna tertunda karena sebagian besar fraksi mendukung untuk dilanjutkan. Fraksi Nasdem dalam hal ini yang dihadiri oleh Bohari Muslim selaku ketua fraksi berpendapat jika rapat ini tidak kuorum. Akan tetapi fraksi lainnya menilai jika ini telah kuorum dengan melihat daftar hadir anggota dewan secara administrasi.
Pimpinan sidang pada kesempatan itu mengusulkan agar kesimpulan hasil reses masing-masing daerah pemilihan (dapil) yang terdiri dari 8 dapil agar diserahkan kepada pimpinan rapat paripurna tanpa dibaca.
"Apakah usulan itu dapat disetujui," tanya pimpinan paripurna yang dijawab setuju serentak oleh para anggota dewan yang hadir.
Meski disetujui untuk tidak dibacakan namun interupsi masih terjadi. Bohari Muslim kembali bersuara yakni meminta agar kesimpulan reses masing-masing dapil agar dibaca bukan hanya diserahkan semata. Keinginan itu langsung disanggah oleh Haerul Warisin Fraksi Gerindra. Menurutnya, sidang kali ini agar kedepan tidak terulang maka dirinya mengusulkan supaya fraksi-fraksi berkoordinasi dengan ketua badan kehormatan (BK) atau dengan kata lain ketua BK dapat melakukan koordinasi dengan fraksi terkait dengan kegiatan anggota dewan di paripurna maupun kegiatan lain yang kiranya menciderai tata tertib.
"Berkenaan dengan apa yang telah disetujui tadi yakni kesimpulan hasil reses diserahkan ke pimpinan tanpa dibaca tapi ada salah satu partai yang minta untuk dibaca maka silahkan dibaca untuk dapil yang bersangkutan sedangkan yang lain diserahkan," tegasnya.
Kesimpulan hasil reses akhirnya tidak dibaca namun diserahkan ke pimpinan rapat paripurna yang selajutnya diserahkan kepada gubernur NTB yang diwakili oleh Asisten 3 Setda NTB dr. Nurhandini Eka Dewi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski berjalan cukup alot dan dihujani interupsi, namun akhirnya rapat paripurna DPRD NTB tersebut berjalan lancar. (f3)
Ket. Foto:
Kegiatan Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin 14 Maret 2022. ( HarianNusa)
