HarianNusa, Mataram – Komisi I DPRD NTB bersama Biro Umum Setda Provinsi NTB menggelar rapat kerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021, di Kantor DPRD NTB, Rabu, (11/05/2011).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPRD NTB kaget dengan anggaran kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang nilainya mencapai 10 Miliar lebih, yakni sebesar Rp 10.189.694.772.
TGH Najamuddin Mustafa, salah seorang Anggota Komisi I DPRD NTB
mengaku heran dengan anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur yang nilainya tembus Rp 10 miliar lebih di tengah krisisnya APBD akibat penanganan bencana COVID-19.
“Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp 420.640.000,-. Pakaian dinas kualitas apa yang dibeli,” tanya Politisi Partai Amanat Nasional ini.
Najamuddin merincikan item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp 1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp 4.314.974.577, kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp 2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp 2.017.189.249.
“Lima item ini sudah mencapai Rp 10 Miliar lebih. Yang menjadi pertanyaan, fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp 1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar. Mestinya ini dulu yang perlu direfocusing,” katanya.
Najamuddin menambahkan, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui 1 program, 9 kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan bidang administrasi pemerintahan pada Biro Umum tahun 2021, total realisasi sebesar Rp 134.073.978.735, dari pagu Rp 142.297.697.545.
“Angka Rp 142 Miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga,” tegas Najamuddin.
Oleh sebab itu, Najamuddin meminta kepada Biro Umum supaya dalam perencanaan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilakukan lebih rinci agar tidak terkesan berlebihan disaat kondisi APBD kritis. “Tolonglah supaya perencanaan dihitung matang,” pinta Najamuddin.
Terkait hal itu, Kepala Biro Umum Setda NTB, Ahmad Nur Aulia saat dikonfirmasi wartawan, meminta untuk membuka data terlebih dahulu. “Sebentar ya, saya harus buka data dulu supaya tidak salah menyebut,” tutupnya.
Saat dikonfirmasi ulang Ahmad Nur Aulia enggan merespon. (f*)
Ket. Foto:
TGH Najamuddin Mustafa, Anggota Komisi I DPRD NTB. (HarianNusa)
