HarianNusa, Mataram – DPRD NTB memastikan bahwa pelaporan terhadap Fihiruddin ke Polda NTB, merupakan sikap lembaga secara resmi. Fihirudin dilaporkan ke Polisi terkait tulisannya dalam grup WhatsApp Pojok NTB beberapa waktu yang lalu.
Karena itu, anggota DPRD NTB Ruslan Turmudzi menyatakan tidak benar jika pelaporan yang disangkakan Tim Hukum Pembela Rakyat (THPR) adalah pribadi Isvie selaku Ketua DPRD NTB.
“Kami ingin meluruskan kesimpang-siuran informasi bahwa yang melaporkan ke Polda itu, adalah lembaga DPRD NTB. Dan status Bu Isvie adalah atas nama lembaga dan bukan pribadi beliau,” tegas Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi pada wartawan, Kamis (10/11/2022).
Didampingi semua pimpinan fraksi dan empat pimpinan DPRD NTB, Politisi PDIP itu mengaku bahwa persepsi masyarakat yang kini dibangun oleh para lawyers yang menjadi pembela Fihiruddin, perlu diluruskan.
Sebab, narasi yang menyebutkan bahwa lembaga DPRD NTB, anti kritik, justru tidak benar. Mengingat, selama ini justru DPRD setempat paling demokratis.
“Setiap hari di DPRD NTB berbagai elemen melakukan aksi demonstrasi, bahkan berujung pengrusakan kantor dan pagar kami banyak yang jebol. Toh kami enggak pernah melaporkan para pengunjuk rasa itu ke polisi, maka tidak benar jika kita ini lembaga anti kritik,” ujar Ruslan.
Ia memastikan, pelaporan DPRD NTB ke Polda NTB hingga kini masih berjalan. Di mana, para saksi pelapor yang sudah diminta keterangan oleh polisi, rata-rata merupakan para anggota DPRD.
Sejauh ini, lanjut Ruslan, semua fraksi dan sebanyak 65 anggota DPRD NTB, solid dan kompak untuk menunggu proses hukum yang kini berjalan.
“Pointnya, silahkan kita berhadapan di proses hukum. Ini karena semua proses sudah kita lalui, dan lembaga DPRD NTB, kompak dan solid untuk sampai ke meja persidangan,” kata Ruslan lantang.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD NTB, H. Hasbullah Muis mengatakan bahwa, semua mekanisme yang dilakukan pimpinan DPRD dalam kasus Fihiruddin itu sudah dilakukan melalui mekanisme rapat pimpinan fraksi.
Karena itu, saat DPRD NTB mengajukan somasi pada Fihiruddin, hal itu didahului dengan rapat internal.
“Siapa bilang kita enggak prosedural. Kita ini sudah berbaik hati, dan meminta yang bersangkutan meminta maaf, tapi masih saja dibilang yang enggak-enggak. Sekali lagi, ini bukan soal Ibu Isvie dengan Fihiruddin, tapi ini adalah menyangkut lembaga DPRD NTB yang dihuni oleh sebanyak 65 anggota DPRD,” jelas Hasbullah.
Tudingan yang menyangkut lembaga dewan tidak solid dalam kasus Fihiruddin. Dipastikan tidak benar.
“Yang melapor itu ibu Ketua dan pimpinan DPRD NTB. Mereka itu bergerak atas dasar rapat pimpinan fraksi dan di tatib DPRD juga sudah diatur bahwa, Ketua DPRD adalah juru bicara lembaga yang melindungi Marwah sebanyak 65 anggota DPRD NTB,” tegas dia.
Oleh karena itu, Hasbullah meminta publik agar tidak lagi terkecoh dengan asumsi atau pernyataan sepihak yang dituduhkan bahwa DPRD NTB adalah sarang narkoba.
Menurutnya, hal itu tidak benar. Pada tulisannya, Fihiruddin menyebutkan jika kejadiannya di Jakarta, dan ada uang sogokan segala ke aparat kepolisian. Bahkan, nama tiga anggota dewan yang disangkakan disebutkan asas partainya.
Namun, saat terpojok karena semua anggota DPRD NTB yang ikut workshop bersaksi bahwa tidak benar ada peristiwa yang dimaksud, belakangan isu dialihkan ke hal lainnya.
“Ingat semua anggota DPRD NTB saat ini, punya konstituen yang mana mereka juga marah manakala informasi yang dihembuskan itu enggak benar. Dan yang utama, kami semua di DPRD NTB solid bergerak bersama lembaga DPRD yang dipimpin oleh Ibu Isvie,” tandas Hasbullah Muis.
Ket. Foto:
Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD NTB saat menggelar jumpa pers di Mataram. (Istimewa)
