HarianNusa, Mataram – Prosesi wisuda yang marak digelar sekolah-sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK sederajat di NTB menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Prosesi wisuda di jenjang sekolah ini dianggap membebani orang tua wali murid karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk wisuda sementara mereka juga harus menyiapkan biaya bagi anak-anaknya yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Aidy Furqon menegaskan, bahwa pihaknya tidak mewajibkan sekolah (SMA/SMK sederajat) untuk melaksanakan prosesi wisuda bagi siswa/siswi yang lulus.
"Kalau sekolah-sekolah yang membuat wisuda tidak direncanakan dari awal bahkan merasa wisuda itu menjadi wajib, saya tidak setuju. Tidak wajib," tegasnya, Senin, (19/6/23) di Mataram.
Namun demikian, dia mengaku memerintahkan kepada sekolah-sekolah untuk menyerahkan siswa/siswi yang lulus sekolah secara baik sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani bersama pada saat orangtua mendaftar dan menyerahkan anaknya sebagai murid baru di sekolah yang bersangkutan.
"Yang saya perintahkan kepala sekolah itu adalah lepas anak-anak itu dengan baik ketika dia tamat karena pada saat dia daftar menjadi murid baru itu ada fakta integritas menyerahkan anak ke sekolah, begitu anaknya tamat sekolah yang menyerahkan balik, itu polanya ada yang dengan cara perpisahan," jelasnya.
Aidy tak menampik sering menghadiri acara wisuda yang diselenggarakan oleh OSIS di sekolah yang bersangkutan.
"Kalau OSIS silahkan, karena tidak ada biaya. Terakhir yang saya hadiri di Lombok Timur itu nol biaya, mereka hanya mencari pakaian sendiri, snack-snacknya gotong royong," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Aidy, kegiatan pelepasan juga harus dilakukan dengan perencanaan persiapan yang matang sejak dini sehingga tidak menjadi beban biaya tambahan bagi orangtua, apalagi nanti ada yang mau kuliah. Karenanya, pihaknya terus melakukan evaluasi.
"Saya terus melakukan evaluasi terhadap teman-teman di sekolah, jika memang memberatkan kita akan ricek," tandas Aidy Furqan. (03)
Ket. Foto:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Aidy Furqan. (HarianNusa)
