HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memiliki  jalan tol pertama yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat hingga Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Jalan tol sepanjang kurang lebih 80 kilometer ini ditargetkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Pulau Lombok.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, mengatakan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk mengurai kemacetan serta membuka akses wilayah-wilayah terisolir agar lebih berkembang.

> “Daerah selatan punya potensi besar, mulai dari tambak udang hingga sektor pariwisata yang luar biasa. Jadi harapannya, dengan adanya jalan tol ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencakup dua sisi sekaligus: konektivitas logistik dan pengembangan destinasi wisata,” ujar Sadimin dalam sesi Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB, Senin, (02/06) di Command Center Komplek Kantor Gubernur NTB. 

Saat ini, studi kelayakan atau pra-feasibility study (pra-FS) telah rampung dengan anggaran sebesar Rp1,25 triliun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, proses pembebasan lahan diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp1,9 triliun, dengan total luas lahan yang dibutuhkan mencapai panjang 82 kilometer dan lebar 60 meter. “Ini mencakup dua jalur dengan enam lajur,” jelasnya. 

Total pembangunan jalan Tol Lembar – Kayangan ini diperkirakan menyentuh angka Rp22 triliun. Adapun untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan  mencapai Rp 1,9 Triliun dengan rincian di lombok Lombok Barat luas 940 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 300 Milyar, Kabupaten Lombok Tengah seluas 1917 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 1 Triliun, dan Lombok Timur seluas 1978 meter persegi dengan anggaran biaya Rp 600 Milyar. 

“Untuk pembebasan lahan 100.persen ditanggung pemerintah pusat, dan untuk pembangunan fisik juga akan dibantu sebesar 30 persennya,” ungkapnya. 

Sadimin optimistis, investasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Dengan skema kerja sama dan dukungan yang ada, diperkirakan dalam waktu 9 tahun sudah bisa kembali modal.

Sementara Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi menambahkan bahwa pembangunan jalan Tol Lembar – Kayangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan  perekonomian namun juga untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. 

“Kita tahu bahwa di wilayah selatan NTB ini memiliki sentra ekonomi yang cukup bagus dan prospektif untuk pariwisata  dan perikanan,” ujarnya.

Proyek tol Lembar-Kayangan ini diharapkan tidak hanya menjadi penghubung fisik antarwilayah, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi baru, memajukan sektor pariwisata, serta mendorong pemerataan pembangunan di NTB. (F3)

Ket. Foto:

(Kiri-kanan) Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi dan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin saat konferensi pers di Command Center. (HarianNusa)

HarianNusa, Jakarta – Kain tenun tradisional khas Dompu, Muna Pa’a, sukses mencuri perhatian para pecinta mode di ajang bergengsi Indonesia Fashion Week (IFW) 2025 yang digelar di Koloseum Ronakultura, Jakarta. Sebanyak sembilan rancangan adibusana karya para desainer lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengangkat keindahan Muna Pa’a, tampil elegan dan memukau dalam kolaborasi apik antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB dan APPMI NTB.

Hadir langsung dalam perhelatan mode bergengsi tersebut, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap promosi kekayaan budaya dan kriya NTB di kancah nasional maupun internasional.

“Sudah waktunya kita membuka mata dunia terhadap harta karun kerajinan tradisional NTB yang begitu kaya dan belum banyak tereksplorasi. Hari ini, Muna Pa’a kita perkenalkan bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia,” ungkap Sinta M. Iqbal, yang juga menjadi penggerak utama dalam pengembangan kerajinan daerah.

Desain-desain yang ditampilkan dalam parade busana tersebut disebut unik dan belum pernah dipamerkan sebelumnya. Tonal warna, motif geometris khas, dan teknik tenun yang kaya nilai sejarah berhasil menghadirkan perpaduan antara keanggunan tradisi dan sentuhan modernitas.

Pada hari terakhir IFW 2025, Sinta juga mengungkapkan telah melakukan berbagai diskusi dengan para fashion enthusiast, pengamat mode, hingga pelaku industri kreatif guna mendapatkan masukan berharga untuk peningkatan kualitas kriya NTB.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama. Tapi saya optimis, dalam waktu dekat kriya NTB bisa menasional, bahkan menembus pasar internasional,” tegasnya.

Apresiasi pun datang dari berbagai tokoh, termasuk istri Wakil Menteri Luar Negeri RI, Nurindah Sari Nasir, yang menyebut warna-warna dalam koleksi Muna Pa’a sangat relevan dengan tren mode global. Hal senada juga diutarakan oleh istri Duta Besar RI untuk Republik Cile, Fanny Buana, yang terpukau oleh harmonisasi warna dan keindahan tekstur kain khas Dompu tersebut.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta istri Himmatul Aliyah, yang secara khusus menyaksikan parade busana bertajuk Marvelous Muna Pa’a dan memberikan apresiasi atas pelestarian warisan budaya bangsa melalui jalur mode.

Sebagai catatan penting, kain Muna Pa’a telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sejak tahun 2023. Kain ini dikenal sebagai tenun gedogan khas Dompu dengan motif tiga dimensi menyerupai anyaman bambu (gedek), yang pada masa silam hanya dikenakan oleh para raja dan bangsawan.

Dengan tampilnya Muna Pa’a di panggung mode nasional, harapan besar pun terbit agar kekayaan tradisional NTB terus mendapat tempat istimewa di industri kreatif Indonesia dan dunia. (F3)

Ket. Foto:

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., bersama Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan NTB Hj. Lale Priyatni bersama para model di gelaran Indonesia Fashion Week (IFW) 2025. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar pertemuan strategis di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Rabu (28/5), guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, terutama di institusi pendidikan berbasis agama.

Wakil Gubernur NTB menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang marak terjadi, termasuk di lembaga yang selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan moral dan akhlak.

“Di tengah upaya membangun NTB yang berkarakter, kita tidak bisa menutup mata atas adanya pelecehan dan kekerasan di lembaga pendidikan. Ini bukan hanya mencoreng institusi, tapi juga mengancam masa depan generasi muda,” ujarnya tegas.

Pihaknya menilai bahwa pengungkapan kasus kekerasan tidak selalu mudah, terutama saat pelaku adalah tokoh berpengaruh dalam komunitas. Oleh karena itu, Pemprov NTB berencana memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kantor Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten/kota, dalam membentuk sistem rujukan bersama yang lebih terstruktur dan responsif.

Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari Komnas Perempuan. Ketua Komisi Paripurna Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, termasuk perlunya sistem perlindungan yang menyeluruh dan aksi pencegahan yang berkelanjutan.

“Korban kerap berada dalam posisi yang rentan, mengalami tekanan, bahkan intimidasi. Ini yang harus kita hentikan bersama-sama. Pencegahan tidak cukup hanya berupa penyuluhan. Harus ada tindakan nyata,” tegas Maria Ulfah.

Salah satu usulan Komnas Perempuan adalah penerapan sertifikasi kesehatan mental bagi tenaga pendidik di lingkungan pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kesiapan psikologis dan tidak memiliki riwayat gangguan yang dapat berdampak negatif pada santri.

Maria juga menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus mencakup upaya pemulihan dan jaminan keamanan pascakejadian. Ia berharap NTB dapat menjadi contoh daerah yang berani membongkar praktik kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, tanpa pandang bulu.

Pertemuan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dalam melindungi warganya yang paling rentan, khususnya perempuan dan anak-anak di lingkungan pesantren. Upaya ini juga mendorong masyarakat untuk tidak lagi bungkam terhadap kekerasan, dan menjadikan perlindungan korban sebagai bagian dari budaya kolektif.

Dengan adanya sistem rujukan bersama, evaluasi perlindungan yang berkelanjutan, serta kolaborasi erat antar instansi, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tidak lagi tertutup, dan korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan secara layak.

“Melindungi perempuan dari kekerasan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab moral seluruh masyarakat,” tutup Maria Ulfah. (F3)

Ket. Foto:

Pertemuan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri dan jajarannya bersama Komnas Perempuan di Ruang kerjanya. (Ist)