HarianNusa, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menorehkan prestasi yang membanggakan daerah. Terbaru Pemda Lombok Barat meraih penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Kepala Daerah yang peduli dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah. Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2025 di Jakarta, Senin 26 Mei 2025. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Pendidikan dasar dan Menengah, Pejabat Kementerian, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Para Kepala Daerah, serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Lombok Barat yang akrab disapa UNA (Ummi Nurul Adha) mengatakan prestasi ini adalah hasil kerja keras semua pihak di Lombok Barat. Ia mengatakan semangat kolaborasi dan kebersamaan menjadi salah satu kunci sukses dalam melaksanakan berbagai pembangunan. Ia bersama Bupati Lombok Barat akan terus menerapkan penilaian berbasis kinerja untuk meningkatkan daya saing dan pencapaian target daerah. Ia mengatakan bahasa daerah menjadi aset penting dan berharga bagi daerah sehingga harus terus dilestarikan dalam kehidupan. “Tentunya berbagai prestasi ini diraih dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan. Kami berharap agar perjuangan kita dalam mewujudkan Lombok Barat maju, mandiri dan berkeadilan dapat berjalan dengan lancar,” harapnya.

Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya melestarikan bahasa daerah yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Bahasa daerah ini menjadi entitas yang tersebar dari sabang sampai marauke. Karenanya keberadaan bahasa daerah ini harus tetap dilestarikan ditengah tengah era globalisasi saat ini. “Kita mendorong agar anak anak kita mengekspresikan kreativitasnya melalui bahasa daerah yang tercermin dalam prilaku dan sikapnya. Ini adalah keberagaman dan kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh bangsa kita. Tentunya setiap bahasa memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan kita. Mari kita terus lestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan yang bangsa ini miliki,”ujarnya.

Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2025 ini dimeriahkan oleh penampilan atau pentas dari anak anak bangsa yang membawakan pentas menggunakan bahasa daerah dari sejumlah daerah di Indonesia. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada berbagai daerah di Indonesia. Untuk Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, Kepala Daerah yang memperoleh penghargaan yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Bima. Penghargaan ini diberikan oleh Mendikdasmen atas kepedulian dan usaha dalam melestarikan bahasa daerah. (F3)

Ket. Foto:

Wabup Lombok Barat Hj. Nurul Adha (dua dari kanan) saat menerima penghargaan. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi para Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Ditjenpas NTB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat sepakat akan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

Kepala Lapas Lombok Barat, M Fadli menjelaskan pembentukan  PKBM ini merupakan sebuah program untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan yang belum mendapat ijazah agar ketika nantinya sudah selesai menjalani masa pidana mereka dapat memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup. 

“Warga binaan nantinya akan menjalani proses belajar pendidikan kesetaraan mulai dari Paket A atau pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SD/MI, Paket B pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SMP/MTs dan Paket C atau pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SMA/MA,” papar M Fadli usai menerima kunjungan Dinas Dikbud pada, Senin (26/05/2024).

Ia melanjutkan, pembentukan PKBM ini adalah dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pembinaan dan pemberian pendidikan non formal bagi narapidana ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan ini diimplementasikan dengan pelaksanaan pendidikan non formal bagi warga binaan.

“Bahwa warga binaan itu berhak mendapatkan pendidikan, jadi amanat dari Undang-Undang itu (UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan), dan Alhamdulillah disambut baik oleh Dinas Dikbud Lombok Barat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat melalui Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Paud PNF Dinas Dikbud Kab. Lobar, Muhammad Suandi menyatakan pihaknya siap bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita baik tersebut. 

“Alhamdulillah, dari kunjungan hari ini, Lapas Lombok Barat sendiri telah siap dari segala aspek. Fasilitas yang tersedia sudah sangat layak  dan memadai. InsyaAllah mengenai proses dan mekanismenya segera akan kami sama – sama tindak lanjuti segera,” ucap Suandi.

Dalam mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, Lapas Lombok Barat membutuhkan dukungan, baik dari instansi pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, dengan kerja sama sebagai salah satu upayanya. Oleh karena itu, Sinergitas kali ini akan memberikan peluang besar khususnya dibidang pendidikan non formal melalui terbentuknya PKBM. (F2)

Ket. Foto:

Kepala Lapas Lombok Barat M. Fadli menerima kunjungan silaturahmi dari Dinas Dikbud Lobar. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Upaya jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat untuk mendata dan memfasilitasi perpindahan KTP bagi warga perumahan, rupanya belum membuahkan hasil yang menggembirakan.

Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, mengklaim warga perumahan memang kurang antusias untuk migrasi menjadi penduduk Lombok Barat. Hal itu disampaikannya usai jemput bola di Perumahan Lingkar Muslim Desa Bajur dan Sudak Palace Desa Terong Tawah.

"Masyarakat di dua perumahan ini memang kurang antusias menjadi penduduk tetap. Padahal kita sudah sosialisasi jauh-jauh hari, tapi yang datang sangat sedikit," ujarnya saat dikonfirmasi, Ahad (25/5/2025).

Dari ratusan rumah dan Kepala Keluarga yang disasar, pihak Dukcapil hanya didatangi kurang dari lima puluh kepala keluarga di dua tempat dalam dua malam berturut-turut. "Selama dua malam kami turun, hanya sedikit yang datang dan sadar ingin pindah. Ratusan rumah lainnya tidak. Mungkin saja sudah ber KTP Lombok Barat, tapi mungkin juga tidak dan tidak tertarik menjadi penduduk Lombok Barat," terang mantan Kepala Dinas Arpusda dan Dinas Pariwisata itu.

Terpisah, Kepala Desa Bajur, Ahmad Husni, mengaku pihaknya dan pihak Desa Terong Tawah sudah melibatkan para Kepala Dusun dan Ketua RT untuk gencar menginformasikan kegiatan dan menghimbau agar warga non KTP Lombok Barat bersedia dilayani untuk menjadi warganya. "Para Ketua RT mengumumkan pelayanan ini jauh-jauh hari. Bahkan setiap selesai ibadah shalat diumumkan melalui toa masjid," terang Ahmad Husni.

Hal senada juga diungkap oleh salah seorang Ketua RT di Perumahan Lingkar Muslim. "Kami sudah berusaha, tapi memang banyak warga yang pulang kampung," terang sang Ketua RT, Saiful Bahri.

Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Desa Bajur, di Perumahan Lingkar Muslim paling sedikit terdapat tiga ratus lima puluh rumah dengan tingkat keterisian rumah melebihi delapan puluh lima persen. Perumahan yang berada persis di sisi ruas jalan rusak yang sempat viral itu memang cukup padat. Di sekitarnya juga terdapat banyak perumahan lama dan bahkan beberapa lagi ada perumahan yang baru lima tahun terakhir terbangun. Menurut Camat Labuapi Lalu Rifhandani, perumahan-perumahan itu banyak dihuni oleh para pegawai negeri dan swasta serta wiraswasta yang datang dari berbagai wilayah lain. Tidak hanya warga seputar Nusa Tenggara Barat, bahkan juga dari luar. Menurutnya, banyak pengembang yang tidak memberikan data berapa unit yang terisi dan berasal dari daerah mana.

"Bagi developer yang penting rumah laku. Tidak peduli siapa yang beli. Harapan saya ke depan agar pihak developer juga bisa membantu informasi dan data pemilik rumah agar sinkron dengan seluruh program pemerintah," harapnya.

Menurut Dani, sapaannya, data kependudukan yang ada akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam seluruh pembangunan. Tidak hanya untuk urusan ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan masalah lingkungan dan sosial, bahkan untuk persoalan politik elektoral.
"Di setiap Pilkades sampai Pilkada, komplek perumahan selalu menjadi perhatian. Mau milih atau tidak. Mau milih di komplek atau pulang ke tempat asal. Padahal dengan banyaknya perumahan di kecamatan Labuapi, sangat mungkin akan berpengaruh terhadap jumlah kursi di dapil dan di DPRD. Jadi kegiatan pendataan dan migrasi penduduk yang diselenggarakan Dukcapil berimbas banyak," paparnya.

Dani berharap pada kegiatan berikut di perumahan lainnya bisa diikuti sebanyak-banyaknya warga agar bersedia menjadi penduduk permanen di Lombok Barat. "Kalau sudah pasti punya rumah di situ, tidak ada masalah jika pindah ber KTP tetap di sana. Dukcapil sudah siap membantu," pungkas Dani. (F2)

Ket. Foto:
Kegiatan jemput bola pelayanan Adminduk di salah satu perumahan di kecamatan Labuapi oleh dinas dukcapil Lombok Barat. (Ist)