HarianNusa, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian membanggakan dalam penanganan stunting sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, prevalensi stunting di NTB turun hingga 13,39 persen atau setara 51.809 kasus dari total 387.065 balita.
Capaian ini dinilai sangat positif karena berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 18,8 persen, sekaligus melampaui target stunting NTB Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 21,7 persen. Penurunan signifikan ini menegaskan keberhasilan berbagai intervensi yang dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi NTB karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, kami tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru dapat dicegah sejak awal. Ini adalah komitmen bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
Berdasarkan laporan gizi pada aplikasi Sigizi Kesga Kementerian Kesehatan RI Tahun 2026, capaian stunting per kabupaten/kota di NTB per Desember 2025 menunjukkan tren yang semakin membaik. Kota Mataram mencatat angka terendah sebesar 6,57 persen, disusul Sumbawa Barat 7,1 persen, Lombok Barat 9,58 persen, dan Kota Bima 9,49 persen. Sementara itu, beberapa daerah masih membutuhkan percepatan, seperti Lombok Timur dengan 22,39 persen dan Lombok Utara
14,18 persen.
Menurut Aka, data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memastikan intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran.
“Daerah yang angkanya sudah rendah harus dijaga agar tidak naik kembali, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” jelasnya.
Meski berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan pada 2025, Pemprov NTB tetap mewaspadai munculnya kasus baru. Pada Januari 2026, tercatat penambahan stunting baru sebesar 0,6 persen atau 1.890 kasus. Beberapa daerah seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur masih mencatat kasus baru, sementara Dompu berhasil menekan tanpa adanya kasus stunting baru pada periode tersebut.
Gubernur NTB Miq Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong wilayah yang masih mengalami penambahan untuk memperkuat layanan kesehatan dan pencegahan di tingkat keluarga.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” tegas Gubernur.
Pemprov NTB juga menekankan bahwa pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Masyarakat diimbau memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang, memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu, menjaga sanitasi dan pola hidup bersih sehat, serta segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan jika ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.
“Capaian tahun 2025 patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Tahun 2026, pencegahan dan penanganan stunting akan diperkuat melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, dan respons cepat terhadap kasus baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah langkah akan terus digencarkan, mulai dari Aksi Bergizi di sekolah, penguatan surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu dan Puskesmas, penguatan edukasi PMBA, tatalaksana masalah gizi, hingga koordinasi lintas sektor dan monitoring program gizi di Desa Berdaya.
“Kami menargetkan penurunan stunting yang berkelanjutan dengan pendekatan yang konsisten, terukur, dan menyentuh langsung keluarga sebagai pusat pencegahan,” pungkasnya. (F*)
Ket. Foto : Gubernur NTB Dr. Lalu M. Iqbal berfoto sambil menggendong anak kecil. (Ist)
