HarianNusa, Lombok Barat – Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, meminta para koordinator wilayah (korwil) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk lebih proaktif melakukan kunjungan langsung ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tugasnya.
Hal tersebut disampaikan Muazzim usai kegiatan sosialisasi program MBG bersama mitra pelaksana dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai pengawasan langsung dari korwil sangat penting agar pelaksanaan program berjalan optimal di lapangan.
Menurut Muazzim, sebagai program baru berskala nasional, MBG tentu tidak lepas dari berbagai tantangan di tahap awal pelaksanaannya.
“Sebagus apa pun program ini, karena masih baru pasti ada saja masalah, misalnya kualitas makanan yang kurang baik atau bahan yang dibeli terlalu lama. Kalau ada satu dua kekurangan itu hal yang biasa,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, (13/3) dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama media di Hotel Merumata Senggigi, Lombok Barat.
Meski demikian, ia menilai pelaksanaan MBG di NTB sejauh ini berjalan cukup baik. “Di NTB ini alhamdulillah cukup bagus kaitannya dengan pemberian Makan Bergizi Gratis,” tambahnya.
Muazzim menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan bersama BGN dan Komisi IX DPR RI bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan program MBG. Tidak hanya orang tua siswa, kegiatan ini juga menyasar tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para kader posyandu.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para tokoh masyarakat dapat menyampaikan informasi yang benar kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.
“Supaya masyarakat tidak hanya tahu anak-anak mereka mendapatkan MBG, tetapi juga memahami tujuan program ini dan bisa menyampaikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Muazzim juga menyoroti peran penting korwil dalam memastikan koordinasi antara SPPG dan pemerintah berjalan baik. Ia meminta korwil untuk lebih intens turun langsung ke lapangan.
“Saya harapkan korwil lebih proaktif melakukan kunjungan ke setiap SPPG di wilayahnya. Kadang korwil ini tidak dikenal oleh SPPG-nya. Misalnya korwil Kota Mataram harus tahu berapa jumlah SPPG yang ada dan semuanya harus didatangi,” tegasnya.
Ia juga meminta korwil memberikan nomor kontak kepada pengelola SPPG agar komunikasi lebih mudah jika terjadi kendala dalam pelaksanaan program.
“Berikan nomor HP-nya sehingga kalau terjadi apa-apa bisa langsung disampaikan,” katanya.
Muazzim menambahkan bahwa jumlah korwil yang terbatas, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, membuat mereka harus bekerja lebih intens di lapangan agar pengawasan tetap berjalan maksimal.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa anggaran program MBG tidak diambil dari dana pendidikan, meskipun sasaran program ini adalah anak-anak usia sekolah mulai dari PAUD hingga SMA.
“Anggaran yang ada di Kementerian Pendidikan sama sekali tidak diambil. MBG ini murni program prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak beliau menyampaikan visi dan misinya saat mencalonkan diri,” jelasnya.
Karena membutuhkan biaya yang besar, Muazzim mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan program tersebut.
“Saya di Komisi IX DPR RI punya tanggung jawab moral untuk mengawal program MBG ini. Karena itu saya harus terus bersinergi dengan BGN,” ujarnya.
Ia juga meminta korwil dan koordinator provinsi di NTB untuk terus berkoordinasi dengan dirinya dalam pelaksanaan program di daerah.
Sementara itu, Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, sebelumnya juga menepis berbagai tudingan yang diarahkan kepada BGN, termasuk isu bahwa anggaran MBG berasal dari dana pendidikan.
Menurutnya, informasi tersebut tidak benar. Ia juga menanggapi perbandingan yang beredar di media sosial mengenai gaji guru honorer dan pekerja di dapur MBG.
“Untuk gaji honorer itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Terkait beredarnya video yang menampilkan menu MBG yang dianggap tidak layak, Dian menegaskan bahwa setiap SPPG wajib mendokumentasikan menu makanan yang dibagikan setiap hari.
“Setiap SPPG mengirim foto menu yang dibagikan setiap hari dan sampel menu juga disimpan sebagai bukti jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar berjalan optimal di daerah. Ia berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, koordinator wilayah, hingga pengelola SPPG dapat bekerja sama dan menjaga kualitas layanan, sehingga tujuan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai secara maksimal. (F3)
Ket. Foto:
Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar bersama Juru Bicara BGN RI Dian Fatwa. (HarianNusa/fit)
