HarianNusa.com, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB terus berbenah, guna terciptanya zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebagai ikhtiar mewujudkan zona integritas WBK menuju WBBM tersebut, Kamis (6/5/2021), Kanwil Kemenkumham NTB menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama dengan FORTA NTB.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB H. Nasruddin Zain, yang turut menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama Public Opinion Branding mengatakan, penandatanganan kerjasama itu merupakan sebuah kehormatan, untuk menjaga martabat dan marwah institusi baik Kemenkumham maupun Forum Pewarta (FORTA) sebagai mitra.
“Namun itu bukan berarti mengintervensi kebijakan redaksi, dalam melakukan pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik. Jadi, ini adalah kerjasama kemitraan yang sehat,” ungkapnya.
Selaku penasihat FORTA NTB, Nasruddin juga meyakini bahwa FORTA yang kehadirannya diinisiasi oleh salah satu pakar hukum Universitas Unram itu, akan mampu menjalankan tugas jurnalistik sesuai harapan Ketua Dewan Pers Prof. Muh. Nuh.
“FORTA ini tidak main-main Pak Kakanwil, karena ada pakar hukum Unram Profesor Kurniawan yang terus memantau dan mengarahkannya. Ketuanya juga salah satu pengurus PWI NTB, yang akan mengawal supaya teman-teman wartawan anggota FORTA, berjalan di relnya dalam menebar kebaikan dalam pemberitaan. Insya Allah,” jelas Nasruddin.
Ketua PWI NTB juga menjelaskan bahwa kerjasama itu dalam upaya mempertegas kebaikan, dimana berita yang dimuat merupakan pemberdayaan, yang nantinya diharapkan bermanfaat untuk masyarakat.
“Ketika Kanwil Kemenkumham NTB ini memberikan pelayanan terbaik, maka media memberitakan dengan baik pula, tidak dibuat sensasi dan tidak pula diberitakan berlebihan. Sebab yang terpenting adalah substansinya bukan sensasinya,” tandasnya.
Sejalan dengan Ketua PWI NTB, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Haris Sukamto, A.K.S., S.H., M.H., berharap citra positif dari pelayanan terbaik yang diberikan Kanwil Kemenkumham NTB, dapat tersampaikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Pelayanan publik ini tidak bisa berjalan tanpa adanya media. Kerja sama ini merupakan awal bagi jajaran kanwil dan media, untuk membentuk pola informasi yang semakin baik,” katanya.
“Semoga kolaborasi ini menjadi manfaat bagi masyarakat,” imbuh Haris.
Untuk diketahui, dalam penandatanganan itu pihak Kanwil Kemenkumham NTB diwakili Kepala Divisi Administrasi Saefur Rochim, M.H., sedangkan dari pihak FORTA NTB ditandatangani Ketua FORTA NTB M. Tajir Asyjar, disaksikan langsung Kakanwil Kemenkumham NTB dan Ketua PWI NTB.
Ketua FORTA NTB mengatakan, penandatanganan kerja sama Public Opinion Branding itu sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap Kanwil Kemenkumham NTB, dalam mewujudkan zona integritas WBK menuju WBBM.
“Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Kanwil Kemenkumham NTB dengan media massa, dalam hal ini Forum Pewarta, guna menyebarluaskan informasi sebagai bentuk pelayanan untuk masyarakat NTB,” katanya.
“Jadi, kami di FORTA NTB terus berupaya menghilangkan adagium ‘bed news is a good news’, kabar buruk adalah berita yang bagus atau baik. Ini salah satu prinsip dibentuknya FORTA NTB, selain mendorong anggotanya untuk memiliki kompetensi kewartawanan yang dipersyaratkan,” tutupnya. (forta/3)
Ket. Foto:
Kegiatan Penandatanganan MoU antara KemenkumHAM dengan FORTA. (Forta)
