NTB

Johan Rosihan harap Capres lebih dari Dua Pasang

Published

2 tahun ago

16/02/2023

Redaksi

HarianNusa, Jakarta – Anggota DPR RI Johan Rosihan mendorong para elit politik untuk terus melakukan komunikasi menuju pemilu 2024. Ia mengungkapkan, komunikasi politik itu penting agar tidak menimbulkan banyak persepsi bias dari masyarakat.

"Pemilu itu kan implementasi dari sila ke 4 dari Pancasila kita. Maka tujuan utama dari pelaksanaannya itu adalah persatuan. Itulah pentingnya mendorong agar para elit politik ini terus melakukan komunikasi supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Politisi PKS tersebut saat mengikuti acara Dialektika Demokrasi yang digelar di ruang media center DPR RI Senayan, Kamis (16/02/23).

Anggota Komisi IV DPR RI itu juga berharap, agar kedepan, pasangan capres bisa lebih dari dua pasang agar tidak seperti tahun sebelumnya. Sebab menurutnya, semakin banyak calon, masyarakat juga semakin punya banyak pilihan untuk memilih pemimpinnya.

"Saya pribadi berharap nantinya bisa ada dua, tiga, bahkan empat pasang calon. Sebab semakin banyak tentu semakin baik juga bagi masyarakat kita. Kan kalau lebih dari dua itu kan jadi banyak pilihan," tuturnya pria yang akrab disapa JR tersebut.

Terkait sikap partainya sendiri yakni PKS, Johan dengan tegas mengatakan, bahwa akan mendorong Anies Baswedan sebagai Capres pada pemilu 2024 mendatang. Meski demikian, politisi asal Sumbawa itu menjelaskan bahwa PKS tetap terbuka kepada semua partai untuk terus melakukan komunikasi.

"Kita sudah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres, bahkan kita akan segera deklarasi. Namun, kita tetap melakukan komunikasi dengan partai-partai lain untuk menemukan kesamaan visi dalam membangun Indonesia," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Johan lebih banyak menekankan agar masyarakat tidak gampang terbelah. Ia mendukung penuh berjalannya pemilu damai, jujur, dan adil agar pemimpin yang dihasilkan juga merupakan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan visi keindonesiaan.

Johan kembali mengingatkan, visi para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurutnya, visi itulah yang harus diwujudkan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memahami visi tersebut yakni Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Inilah yang terpenting dari proses pemilu kita saat ini. Bahwa siapapun yang terpilih nantinya, ia harus bisa mewujudkan visi keindonesiaan. Saya kebetulan di MPR juga, dan kami hari-hari sangat konsen dengan tema-tema ini. Inilah yang harus menjadi topik perdebatan kita, bukan soal lain," tutup Johan.

Dalam acara yang bertajuk Dialektika Demokrasi dengan judul "Safari Elite Politik dan Pesan Pemilu Damai 2024" itu, Johan menjadi salah satu pemateri mewakili Fraksi PKS DPR RI. Hadir juga Budi Satrio Djiwandono dari Fraksi Gerindra, Viva Yoga Mauladi dari Fraksi PAN, dan Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP. (03)

Ket. Foto:
Anggota DPR RI Fraksi PKS H. Johan Rosihan (kiri) dalam acara Dialektika Demokrasi yang digelar di ruang media center DPR RI Senayan. (Istimewa)

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

59 menit ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

15 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)