HarianNusa.com, Mataram – Menjelang Pilgub NTB 2018, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi perbincangan, lantaran PKB dianggap tidak konsisten dalam mendukung pasangan calon. Sebelumnya Ketua DPW PKB NTB, HL Hardian Irfani menegaskan, tidak akan merekomendasikan bakal calon mana pun kalau tidak mengikuti proses dari awal.
Adapun proses, mengantar formulir pendaftaran oleh bakal calon sendiri, verifikasi berkas dan ikuti pemaparan visi misi. Karena, bagi bakal calon yang tidak ikuti proses dari awal maka tidak akan diusulkan untuk uji kepatutan di DPP.
Hanya saja, item aturan yang sudah ditetapkan oleh PKB itu terkesan dilanggar oleh Pengurus DPW PKB NTB. Di mana, bakal calon Gubernur NTB DR Zulkifliemansyah dengan Hj. Sitti Rohmi Djalilah, tidak pernah ikuti proses dari awal, namun direkomendasikan untuk ikuti uji kepatutan di DPP PKB Jakarta sejak Selasa hingga Rabu.
Ketua DPW PKB NTB, HL Hardian Irfani mengatakan, keberangkatan Dr Zulkifliemansyah dengan Hj Sitti Rohmi Djalilah ke DPP PKB untuk ikuti uji kepatutan apakah layak diusung atau tidak merupakan perintah DPP.
“Itu perintah DPP, bukan kemauan DPW PKB NTB,” katanya kepada wartawan (13/12).
Ia menuturkan DR Zul dan Rohmi sudah ikuti proses seperti ditetapkan DPW PKB , dan kedua bakal calon itu sudah mengikuti proses secara diam-diam tanpa diekspose di media.
“Mereka sudah mengikuti tapi kita tidak kasih tahu wartawan,” paparnya.
Disinggung terkait bagaimana dengan beberapa bakal calon yang sudah ikuti proses dari awal?
Hardian menjawab baginya tergantung DPP, tugas DPW hanya melakukan proses dan merekomendasikan ke DPP.
Tambah Hardian, sama halnya yang terjadinya saat ini, ada perubahan karena ada permintaan langsung DPP PKB untuk rekomendasikan DR Zul dan Rohmi ikuti kepatutan.
“Kita kan belum tahu, bisa saja besok DPP keluarkan SK untuk Ahyar – Rohmi, bisa juga H Rusni dan lainnya,” tandasnya.
Hadrian menegaskan itu bisa saja terjadi dan ini tergantung kesepakatan partai koalisi. Karena, sebagai pimpinan partai level daerah harus ikuti perintah DPP.
“Apapun risiko tetap patuh sama pimpinan, apalagi jika DPP putuskan berbeda, tetap ikut, begitu pun di tingkat kabupaten/kota,” kata Hardian. (f3)
