HarianNusa, Mataram – Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar pertemuan strategis di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Rabu (28/5), guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, terutama di institusi pendidikan berbasis agama.

Wakil Gubernur NTB menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang marak terjadi, termasuk di lembaga yang selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan moral dan akhlak.

“Di tengah upaya membangun NTB yang berkarakter, kita tidak bisa menutup mata atas adanya pelecehan dan kekerasan di lembaga pendidikan. Ini bukan hanya mencoreng institusi, tapi juga mengancam masa depan generasi muda,” ujarnya tegas.

Pihaknya menilai bahwa pengungkapan kasus kekerasan tidak selalu mudah, terutama saat pelaku adalah tokoh berpengaruh dalam komunitas. Oleh karena itu, Pemprov NTB berencana memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kantor Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten/kota, dalam membentuk sistem rujukan bersama yang lebih terstruktur dan responsif.

Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari Komnas Perempuan. Ketua Komisi Paripurna Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, termasuk perlunya sistem perlindungan yang menyeluruh dan aksi pencegahan yang berkelanjutan.

“Korban kerap berada dalam posisi yang rentan, mengalami tekanan, bahkan intimidasi. Ini yang harus kita hentikan bersama-sama. Pencegahan tidak cukup hanya berupa penyuluhan. Harus ada tindakan nyata,” tegas Maria Ulfah.

Salah satu usulan Komnas Perempuan adalah penerapan sertifikasi kesehatan mental bagi tenaga pendidik di lingkungan pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kesiapan psikologis dan tidak memiliki riwayat gangguan yang dapat berdampak negatif pada santri.

Maria juga menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus mencakup upaya pemulihan dan jaminan keamanan pascakejadian. Ia berharap NTB dapat menjadi contoh daerah yang berani membongkar praktik kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku, tanpa pandang bulu.

Pertemuan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dalam melindungi warganya yang paling rentan, khususnya perempuan dan anak-anak di lingkungan pesantren. Upaya ini juga mendorong masyarakat untuk tidak lagi bungkam terhadap kekerasan, dan menjadikan perlindungan korban sebagai bagian dari budaya kolektif.

Dengan adanya sistem rujukan bersama, evaluasi perlindungan yang berkelanjutan, serta kolaborasi erat antar instansi, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tidak lagi tertutup, dan korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan secara layak.

“Melindungi perempuan dari kekerasan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab moral seluruh masyarakat,” tutup Maria Ulfah. (F3)

Ket. Foto:

Pertemuan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri dan jajarannya bersama Komnas Perempuan di Ruang kerjanya. (Ist)

HarianNusa, Jakarta – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus, menggelar audensi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof Dr H. Abdul Mu’ti MA, pada Senin sore, (26/5/2025), di Ruang Kerja Mendikdasmen, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat. 

Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sinergitas dan kolaborasi antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pers yang berkualitas dan professional. Salah satunya untuk kalangan pendidikan di Indonesia.

Abdul Mu’ti sendiri adalah bagian dari SMSI Pusat, yakni Ketua Dewan Penasehat. Sehingga pertemuan yang cukup singkat itu, layaknya pertemuan internal organisasi. Rombongan SMSI Pusat tersebut dipimpin langsung Ketua Umumnya, Firdaus dengan didampingi Sekretaris Jenderal, Makali Kumar SH, Wakil Ketua Dewan Pembina KH M Mashum Hidayatullah MSi, Wakil Ketua Dewan Penasehat Bunyan Saptomo, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan H. Moh Nasir, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Tehnologi Digital dan Uaha Media Siber Ilona Juwita, dan Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Dr Retno Intani.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi, melaporkan kepada Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan sekaligus membangun sinergitas dan kolaborasi, serta kemitraan dalam mensukseskan kemajuan pers dan dunia pendidikan di Indonesia.

“Pak Abdul Mu’ti selaku Mendikdasmen yang juga Ketua Dewan Penasehat SMSI, kami datang berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan baru-baru ini. Salah satunya, SMSI Pusat telah sukses melaksanakan kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan,” ujar Ketum Firdaus, saat membuka audensi tersebut.

Dijelaskan Firdaus, pada kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan yang dilaksanakan SMSI Pusat di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025 itu, berisi penyerahan penghargaan bergengsi Anugerah Sahabat Pers Indonesia kepada sejumlah kepala daerah, baik Bupati dan Gubernur, serta tokoh masyarakat. Atas dedikasinya dalam memajukan pers dan pembangunan. 

Kemudian, dalam Dialog Kebangsaan sendiri, agenda utamanya adalah membahas dukungan kuat masyarakat dari berbagai pelosok Indonesia terhadap tokoh masyarakat yang diusulkan SMSI menjadi calon Pahlawan Nasional, yakni RM Margono Djojohadikusumo. Hal itu tak lepas dari kiprah semasa hidupnya, RM Margono Djojohadikusumo (Kakek Presiden Prabowo Subianto),  yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI).

“Selanjutnya, SMSI kedepan, ingin menjalin kerjasama dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan pendidikan tentang kode etik jurnalistik. Untuk menunjang terwujudnya pers yang berkualitas dan professional di Indonesia,” jelas Firdaus yang mengenakan baju batik berwarna coklat tersebut.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam kesempatan itu, tampak antusias menyambut kedatangan rombongan SMSI Pusat. Dia didampingi sejumlah pejabat Kemendikdasmen, diantaranya Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto SE MA.

Abdul Mu’ti yang sekarang masih sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 itu, menyampaikan respon positifnya atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SMSI, diantaranya dalam pengusulan calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo.  Untuk terus menumbuh kembangkan semangat perjuangan dan pembangunan perekonomian bangsa.

“Kami juga setuju adanya sinergitas antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam mensosialisasikan kode etik jurnalistik kepada pendidik dan siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesi jurnalistik dan mencegah pelanggaran,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan,  pemahaman kode etik membantu jurnalis menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta menjaga kredibilitas media. Selain itu, sosialisasi juga penting untuk membentuk generasi yang sadar akan nilai-nilai jurnalistik yang baik. (HN/***)

Ket. Foto:

Ketum SMSI Firdaus dan Pengurus SMSI Pusat saat bersilaturahmi dengan Kemendikdasmen Abdul Mu’ti. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi para Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Ditjenpas NTB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat sepakat akan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 

Kepala Lapas Lombok Barat, M Fadli menjelaskan pembentukan  PKBM ini merupakan sebuah program untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan yang belum mendapat ijazah agar ketika nantinya sudah selesai menjalani masa pidana mereka dapat memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup. 

“Warga binaan nantinya akan menjalani proses belajar pendidikan kesetaraan mulai dari Paket A atau pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SD/MI, Paket B pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SMP/MTs dan Paket C atau pendidikan kesetaraan untuk peserta didik setara SMA/MA,” papar M Fadli usai menerima kunjungan Dinas Dikbud pada, Senin (26/05/2024).

Ia melanjutkan, pembentukan PKBM ini adalah dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pembinaan dan pemberian pendidikan non formal bagi narapidana ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan ini diimplementasikan dengan pelaksanaan pendidikan non formal bagi warga binaan.

“Bahwa warga binaan itu berhak mendapatkan pendidikan, jadi amanat dari Undang-Undang itu (UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan), dan Alhamdulillah disambut baik oleh Dinas Dikbud Lombok Barat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat melalui Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Paud PNF Dinas Dikbud Kab. Lobar, Muhammad Suandi menyatakan pihaknya siap bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita baik tersebut. 

“Alhamdulillah, dari kunjungan hari ini, Lapas Lombok Barat sendiri telah siap dari segala aspek. Fasilitas yang tersedia sudah sangat layak  dan memadai. InsyaAllah mengenai proses dan mekanismenya segera akan kami sama – sama tindak lanjuti segera,” ucap Suandi.

Dalam mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, Lapas Lombok Barat membutuhkan dukungan, baik dari instansi pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, dengan kerja sama sebagai salah satu upayanya. Oleh karena itu, Sinergitas kali ini akan memberikan peluang besar khususnya dibidang pendidikan non formal melalui terbentuknya PKBM. (F2)

Ket. Foto:

Kepala Lapas Lombok Barat M. Fadli menerima kunjungan silaturahmi dari Dinas Dikbud Lobar. (Ist)