HarianNusa.com – DPRD NTB menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJMD 2018-2023, Rabu (7/11/2018).
Mendapat giliran pertama, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, H.Humaedi menyampaikan sejumlah masukan dan catatan terhadap RPJMD 2018-2023.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait beberapa hal diantaranya tentang target dan progres capean RPJPD 2005-2025.
“Berdasarkan evaluasi yang dilakukan eksekutif sampai akhir penyusunan RPJMD 2018-2023, sudah berapa persenkah RPJPD 2005-2025 yang sudah dicapai. Dan untuk RPJMD 2018-2023 berapa persenkah target RPJPD yang hendak dicapai, terutama yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mohon penjelasan,” ungkapnya.
Selanjutnya Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, M. Guntur Halba menekankan agar keseluruhan masukan fraksi-fraksi bisa menjadi rujukan dan masukan yang bisa menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD 2018-2023.
Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa masukan, diantaranya
Fraksi Demokrat menilai rancangan RPJMD 2018-2023 telah disusun dengan baik sesuai visi NTB gemilang lima tahun ke depan. Namun Fraksi Demokrat juga mengingatkan bahwa tantangan terberat di NTB ialah melawan kemiskinan.
“Sudahkan tantangan terberat itu dirumuskan dalam penyusunan RPJMD ini?, mohon penjelasan,” ungkapnya.
Fraksi partai demokrat berpendapat indikator kinerja haruslah rasional dan operasional. Selain itu harus tercapai dalam jangka lima tahun dengan capaian yang terukur dan progresif, bukan capaian yang ala kadarnya.
Partai demokrat belum melihat satu terobosan yang berani dalam rancangan RPJMD ini terutama menyangkut isu-isu krusial terhadap nasib perempuan di Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicaranya Abdul Karim menyampaikan bahwa Partai Gerindra mempertanyakan upaya gubernur untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara kolaboratif yang menjadi motor pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
“Pemerintah NTB perlu mendorong, memberi kesempatan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan selama lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Fraksi Partai Gerindra belum melihat pembangunan karakter dalam program peningkatan kualitas pendidikan. Pengiriman Putr/putri NTB untuk belajar di luar negeri harusnya mempunyai tujuan pendidikan yang jelas dan terorganisasi dengan baik bukan hanya memenuhi janji-janji politik pada masa kampanye. Sehingga daerah menerima output yang baik bukan malah membawa faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila.
Selain itu, dalam RPJMD 2018-2023 ini Fraksi Gerindra tidak melihat adanya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendidikan bidang olahraga. Adanya sarana prasarana yang berubah fungsi menjadi tempat rekreasi yang belum mendapatkan penggantiannya.
“Kami berharap butir-butir penting dan catatan-catan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini dapat diperhatikan oleh gubernur,” ungkapnya.
Membacakana pemandangan umum Fraksi PPP, H. Mujihir menyampaikan beberapa hal diantaranya dalam mewujudkan NTB yang gemilang diperlukan tiga hal yakni menciptakan kondisi dan situasi yang nyaman untuk investasi khususnya industri pengolahan dan penciptaan lapangan kerja. Memastikan NTB aman nyaman dan menyenangkan bagi wisatawan, dan ketiga menyenangkan masyarakan NTB.
“Bagaiman eksekutif mampu menciptakan ketiga hal tersebut sedangkan NTB belum mampu keluar dari sederetan masalah sebagaiman disebutkan dalam isu strategis yang mengganggu percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB dimasa yang akan datang. Mohon penjelasannya,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PPP juga menyoroti masih rendahnya pembangunan manusia berbasis gender. Minimnya peran perempuan dalam politik serta masih seringya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Terkait hal tersebut Fraksi PPP mohon penjelasan bagaiman eksekutif mendorong peranan perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga,” ungkapnya.
Fraksi PKB, dibacakan oleh H. Syamsuddin menyampaikan agar pembahasan RPJMD dapat dilanjutkan pembahasannya ketingkat selanjutnya nya.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, H. Sefudin Zohri menyampaikan pembahasan RPJMD 2018-2023 dapat dilanjutkan pembahasannya ke tingkat selanjutnya.
Namun sebelumnya, Fraksi PKB menyampaikan beberapa pemandangan salah satunya terkait angka kemiskinan di NTB yang rata-rata masih diatas nasional. Dan pertumbuhan ekonomi yang masih bergantung pada sektor tambang.
“Fraksi PKB memandang bahwa NTB banyak mempunyai SDA dan SDM tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik dalam rangka meningkatkan sumber daya pendapat daerah,” ujarnya
Fraksi Bintang Restorasi, Raehan Anwar,meminta penjelasan Gubernur dan Wakil Gubernur bagaiman visi dan misi yang lebih konkrit untuk mengatasi kerusakan hutan di NTB.
Selain itu Fraksi Bintang Restorasi mendukung sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi namun skema pendanaan itu harus didukung dengan peraturan yang jelas untuk mendukung akuntabilitasi dan transparansi pengelolaan pendanaan tersebut dan efektivitas penggunaannya.
Dalam proyeksi kontribusi pendapatan daerah NTB tahun 2019-2023 porsi PAD diperkirakan terus meningkat seiring terus menurunnya ketergantungan terhadap dana transfer atau dana perimbangan. Kenaikan kontribusi terhadap salah satunya diupayakan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah selain pengelolaan BUMD yang lebih profesional khususnya target kenaikan pad yang direncanakan dengan eksistensi pajak dan restribusi.
“Mohon kehati-hatian dalam hal ini jangan sampai menjadi beban baru bagi masyarakat kita,” ungkapnya.
Selain itu Fraksi Bintang Restorasi juga meminta penjelasan terhadap proyeksi belanja daerah Provinsi NTB .Menurut komponen 2018-2023 dimana terlihat belanja tidak langsung masih berada rata-rata di angka 60 persen dan kecenderungannya menaik bukannya menurun.
“Sedangkan belanja langsung rata-rata sebesar 39,11 persen dengan trend menurutnya yang terus meningkat itu sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa meningkat. Mohon penjelasannya,” ujarnya.
Ruslan Turmuji saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dari 11 isu yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, PDI Perjuangan meminta penjelasan terhadap beberapa hal diantaranya NTB terdiri dari dua pulau yakni sumbawa dan Lombok yang tentunya mempunyai kerawanan yang berbeda bencana, bagaiman pemerintah menyusun kembali tata ruang daerah-daerah yang rawan bencana dimana kerawanan tersebut sudah tidak layak huni.
“Dalam RPJMD 2018-2023 kita tidak melihat atau tidak memilikinya dalam dokumen daerah rawan bencana baik di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa. Mohon penjelasannya,” ungkapnya.
Selain itu , Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di NTB terlebih pasca gempa.
Dalam rapat paripurna kali ini, Fraksi Partai Hanura tidak satupun anggotanya yang hadir, begitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tidak hadir. Ketua DPRD NTB, Isvie Rupaeda mengatakan ketidak hadiran Fraksi PKS karena menghadiri kegiatan partainya di Jakarta. (f3)
