HarianNusa.com – Terkait pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat, PKS dan PPP tentang penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah mewakili Pemerintah Provinsi NTB menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan sebesar 241 miliar di Rancangan APBD 2019.
Hal itu dikatakan oleh Rohmi dalam pidatonya saat menyampaikan penjelasan gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan APBD tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna DPRD NTB, Senin (19/11) pagi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTB TGH. Mahalli Fikri didampingi Ketua Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua Abdul Hadi.
“Mengenai alokasi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta upaya percepatan yang dilakukan, dalam struktur APBD tahun anggaran 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.241 miliar rupiah lebih,” jelas Rohmi.
Rohmi menjelaskan, Rp.112 miliar rupiah lebih bersumber dari DAK yang dialokasikan untuk penanganan jalan, irigasi, penataan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, rehab gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma di Selagalas.
“Sedangkan yang bersumber dari PAD sebesar Rp.129 miliar rupiah lebih, dialokasikan untuk rehab gedung kantor, sumur bor, rehab gedung sekolah dan sarana prasarana air bersih,” tambahnya.
Rohmi menambahkan, yang besumber dari APBN khusus penanganan gedung SMA/SMK/SLB dan rumah penduduk ditangani langsung oleh pemerintah pusat mulai Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun Anggaran 2019.
Rohmi mengatakan terkait dengan upaya pemerintah merehabilitasi serta merekonstruksi pasca gempa dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan hunian tetap dengan cara memperbanyak fasilitator, aplikator, tukang bangunan dan memastikan ketersediaan bahan bangunan yg terjangkau. Sementara saat ini katanya, sudah dibangun Huntara sebanyak 40.000 unit yang dibangun oleh NGO dan bantuan stimulan dari Pemerintah Provinsi berupa spandek untuk pembangunan Huntara secara gotong royong;
“Memastikan ketersediaan logistik dan obat-obatan serta jaminan hidup agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hariannya,” jelas Rohmi.
Rapat Paripurna DPRD NTB dihadiri pimpinan sidang, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, Ketua fraksi-fraksi bersama anggotanya, Forkopimda NTB, unsur TNI-POLRI, dan undangan lainnya. (f3)
