HarianNusa.Com – Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Penghargaan Perencanaan Daerah (PPD) 2019 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan penilaian di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kedatangan tim yang beranggotakan empat orang dipimpin oleh Firmansyah, disambut langsung oleh Sekda Lobar H. Moh. Taufiq, Kepala Bappeda Lobar H. Baehaqi dan Kepala SKPD Lingkup Pemkab Lobar di Aula Bupati Lobar, Rabu (27/2).
Tim Penilai PPD Firmansyah menjelaskan bahwa PPD merupakan kegiatan rutin dari Kementerian PPN/Bappenas sejak Tahun 2012 yang sebelumnya bernama Anugerah Pangripta Nusantara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik.
“Sejak Tahun 2018 lalu, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah yang proses penilaiannya lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah,” terangnya.
Tujuan dari penilaian PPD ini sendiri adalah agar dokumen perencanaan pembangunan daerah lebih berkualitas, artinya perencanaan yang dilaksanakan, capaian-capaian pembangunan dan yang paling penting inovasi.
“Aspek kualitas dokumen RKPD ini juga dinilai keterkaitan antara dokumen perencanaan lain seperti RKP Nasional dan RPJMD Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan serta dokumen lain yang relevan,” katanya.
Selain itu, konsistensi antar bab dalam dokumen serta kelengkapan, kedalaman dan keterukuran perencanaan dalam dokumen juga perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas dokumen RKPD.
“Di Lombok Barat sebenarnya banyak yang unik dengan inovasinya dan ini yang coba kita kedepankan, terkait Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAQ), termasuk Garam kita ternyata cukup potensi dikembangkan sebagai bahan baku industri karena dari aspek kontennya juga memenuhi standar nasional,” akunya.
Kemudian dari aspek Home Industry seperti Gula Merah (Brown Sugar) yang diolah menjadi Gula Semut dan Serbat Jahe. Di pasaran gula merah ini sangat laris dan lebih sehat dari pada gula putih.
Sementara itu, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq menyampaikan setiap penilaian itu bukan organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja tetapi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai dari Sekda, Asisten, seluruh OPD dan lainnya.
“Penilaian proses penilaian Penghargaan Perencanaan Daerah (PPD) selalu kita ikuti setiap tahun. Saya sangat menargetkan setiap OPD di lomba apapun harus mampu berprestasi. Dan ini menjadi penilaian pimpinan terhadap kita, sekaligus membawa prestasi daerah,” katanya.
“Itu sebabnya, saya pesan kepada seluruh teman OPD, supaya ada hasil kerja yang bagus dan kita melakukan evaluasi supaya ada prestasi yang dibanggakan,” tambahnya..
Taufiq berharap di akhir penilaian Pemkab Lombok Barat mampu menjadi juara dengan penilaian yang obyektif dan transparan. Pemkab Lobar melalui Bappeda juga sebelumnya sudah mempersiapkan dokumen-dokumen penilaian PPD 2019 yang mencakup penilaian atas dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.
