HarianNusa.Com – Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah merupakan dua program yang sangat dibutuhkan kedepannya untuk mewujudkan NTB yang bersih. Kebersihan erat kaitannya dengan kesehatan, ditambah NTB adalah daerah wisata sehingga kebersihan adalah suatu hal yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan yang setiap bulan dilakukan di desa dan dusun adalah Posyandu. Dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar, memberikan makanan tambahan, fasilitas posyandu juga memiliki standar lengkap yang diberikan kepada masyarakat dimulai dari bayi, ibu hamil sampai dengan lansia. Sehingga banyak hal-hal yang bisa di proteksi sejak dini.
“Seperti posyandu keluarga, masyarakat dusun bisa konsultasi semua hal terkait kesehatan,” ungkap Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat membuka Workshop Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah di Ruang Rapat BAPPEDA, Senin (11/03/2019).
Dalam workshop itu Wagub menjelaskan bahwa nantinya di Posyandu akan di adakan penyuluhan yang dilakukan oleh Kader Posyandu dan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di desa atau dusun setempat. Penyuluhan yang dilakukan bukan hanya terkait kesehatan tetapi juga lingkungan sosial yang terjadi di desa atau dusun tersebut.
“Jadi penyuluhan posyandu ini disesuaikan dengan kondisi atau masalah yang ada di dusun tersebut, entah itu gizi buruk, lingkungan, pernikahan anak atau lainya,” kata Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Rohmi itu.
Ia menekankan bahwa kegiatan tersebut nantinya dianggarkan oleh desa melalui APBDes. Hal ini bukan persoalan biaya, tapi ini cara berfikir untuk mengawal dan mensejahterakan masyarakat.
Selain program Revitalisasi Posyandu, dalam Workshop itu, Wagub juga membahas tentang Zero Waste. Menurutnya, sampah sudah menjadi isu dunia dan tidak bisa dilepaskan dari masalah kesehatan.
“Jadi sudah waktunya untuk memerangi masalah sampah, dengan adanya bank sampah kita buat sampah ini menjadi berkah bukan musibah,” ujarnya.
Nusa Tenggara Barat sudah menginisiasi Bank Sampah sejak 2018 dan diharapkan kedepannya NTB memiliki industri daur ulang, sehingga perputaran uang dari sampah yang dihasilkan ini untuk masyarakat. Kemajuan program ini tergantung dari kabupaten dan kota yang terus mengkoordinir Kepala Desa untuk menganggarkan Bank Sampah.
“Provinsi siap melakukan penyuluhan dan bimbingan, yang penting sekarang respon dan implementasi secara real dari 10 kabupaten/kota di NTB,” tutupnya sembari berharap Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa dapat bersinergi dengan baik agar program ini berjalan dengan lancar. (f3)
