NTB
Wujudkan Kemandirian Ekonomi, NTB Teken MoU Bisnis Berbasis Masyarakat

HarianNusa.com, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB melalui Balai KPH Pelangan Tastura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Sahabat Usaha Rakyat. Kegiatan yang disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dilakukan oleh Kepala KPH Pelangan, Burhan SP.,MM dan Direktur Utama PT. Sahabat Usaha Rakyat, Widya Wicaksana, di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa (23/06/2020).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari acara Halalbihalal dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas LHK oleh Gubernur.
MoU tersebut ditandatangani dalam rangka pengembangan bisnis berbasis masyarakat di wilayah Balai KPH Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Dalam MoU yang juga ditandatangani Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF., M. Si tersebut memuat tiga kesepakatan bersama.
Tiga kesepakatan tersebut yaitu, pertama siap mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi berbasis masyarakat pada areal perhutanan sosial khususnya untuk komoditi pakan ternak indigofera dan produk turunannya di wilayah Balai KPH pelayanan tes NTB.
Kedua, siap melakukan kerjasama untuk mengembangkan bisnis pengolahan pakan ternak indigofera dan produk turunannya yang berbasis masyarakat dalam lingkup pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan teknis.
Kesepakatan ketiga yaitu, siap merealisasikan pelaksanaan dari kesepakatan ini dalam bentuk perjanjian kerjasama yang spesifik dengan pihak terkait sesuai dengan keperluan pencapaian tujuan bersama dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun.
Dalam kesempatan tersebut Kadis LHK NTB Madani Mukarom melaporkan kepada Gubernur bahwa luas hutan yang ada di NTB ini sekitar 1.071.000 Ha. Sebanyak 890.000 Ha merupakan hutan lindung, berubah kewenangan dari Pemerintah Provinsi yang diserahkan oleh Kementerian. Sementara, lebih dari 170.000 ha merupakan kawasan konservasi menjadi kewenangan Kementerian LHK, termasuk dua taman nasional yang ada di NTB.
"Kami rancang NTB Hijau itu, mudah-mudahan 2023 bisa diselesaikan dengan partisipasi para pihak termasuk desa di dalamnya dengan dana desa dari APBD juga dan para pihak lain termasuk kewajiban pemegang izin akan melakukan rehabilitasi sesuai dengan luas areal," jelasnya.
Dengan demikian katanya, mudah- mudahan dengan hal itu, area yang kosong dalam waktu lima tahun ke depan bisa diselesaikan. Ia juga melaporkan indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75.
Targetnya pada tahun 2023, angka indeks kualitas lingkungan NTB mencapai angka 80. "Kami akan bekerja keras dengan melakukan kegiatan program NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi," katanya. (*)
Ekonomi
Transformasi Perumahan Jadi Strategi Utama Atasi Kemiskinan Ekstrem di NTB

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.
Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.
“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.
Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.
“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.
Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.
“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.
Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.
“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.
Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.
Ket. Foto:
Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)
NTB
PKS NTB Tingkatkan Semangat Berkurban, 306 Sapi dan 120 Kambing Disalurkan untuk Masyarakat

Mataram – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan peningkatan luar biasa dalam semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha 1446 H ini. Total sebanyak 306 ekor sapi dan 120 ekor kambing dikurbankan dan disalurkan ke berbagai pelosok NTB. Khusus di DPW PKS NTB total hewan kurban yang di sembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.
Ketua Panitia Qurban DPW PKS NTB, Ustadz Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi daging kurban berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari raya Idul Adha Jumat ( 6/6) hingga Minggu (8/6), agar pendistribusian bisa merata dan tepat sasaran.
“Penyaluran kami lakukan selama tiga hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu ini,” jelas Ustadz Ahmad Fadli, Sabtu, (7/6) di sela-sela pelaksanaan pemotongan hewan Kurban di DPW PKS NTB.
Yang menggembirakan, total 94.800 paket daging kurban berhasil disalurkan kepada masyarakat NTB. Ini merupakan kontribusi gabungan dari seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dan para kepala daerah dari PKS, termasuk Wakil Bupati Lombok Barat dan Wakil Bupati Bima. Bahkan, sejumlah kader PKS yang tergabung dalam kelompok kecil secara swadaya turut serta dalam pembelian hewan kurban.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang dipotong oleh PKS NTB tahun ini meningkat drastis hingga 70 persen. Ini menjadi bukti nyata meningkatnya semangat berbagi dari kader, anggota dewan, dan para kepala daerah dari PKS.
“Alhamdulillah, kader-kader PKS beserta para dewan dan kepala daerah memiliki semangat berkurban yang sangat tinggi. Kami di PKS sangat berbahagia bisa berbagi, dan semoga daging-daging kurban yang kami salurkan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya,” ujar Ustadz Fadli.
Secara nasional, PKS menyalurkan lebih dari 2,3 juta paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen PKS dalam mengurangi kesenjangan sosial dan berkhidmat untuk rakyat.
Ket. Foto:
kegiatan penyerahan daging kurban di Kantor DPW PKS NTB. (Ist)
Kota Mataram
Idul Adha 1446 H, Pemprov NTB Bagikan 11 Ekor Sapi dari Presiden Prabowo

HarianNusa, Mataram – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Yusron Hadi, M.UM menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada hari Raya Idul Adha tahun ini (2025/1446 H) menyalurkan 159 ekor hewan kurban dan 11 ekor Sapi Eksotik dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat NTB. Penyaluran dilakukan di Islamic Center, usai pelaksanaan solat Id, Jumat, (6/6).
Yusron menyampaikan, ratusan hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal tersebut, disalurkan ke 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, melalui berbagai lembaga yang penerimanya adalah pengurus masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta kelompok masyarakat yang kurang mampu.
“Semua hewan kurban tersebut sudah disalurkan ke 10 kabupaten/kota di NTB dan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat NTB sejumlah 11 ekor Sapi Eksotik dengan berat per ekornya lebih dari 1 ton,” tuturnya dengan ramah.
Dirinya mengatakan, hewan kurban tersebut terdiri dari 14 ekor Sapi jenis Eksotik, 58 ekor Sapi Lokal dan 98 ekor Kambing yang berasal dari Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sapi milik presiden yang diberikan kepada Pemprov NTB diberikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara langsung. Hewan kurban tersebut, disembelih di Masjid Agung Praya, Lombok Tengah. Pembagian hewan kurban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkannya serta membawa kebahagiaan dalam suasana penuh berkah Idul Adha. (F3)
Ket. Foto:
Penyaluran hewan kurban dari presiden Prabowo untuk masyarakat NTB. (Ist)
-
Headline7 tahun ago
Potensi Tsunami di Asia, NTB Diperingati Waspada
-
NTB6 tahun ago
Ini Cara Mitigasi saat Gempa Bumi
-
Headline7 tahun ago
Misteri Telapak Tangan yang Gegerkan Warga Lombok Terpecahkan
-
Headline8 tahun ago
Mengenang 40 Tahun Bencana Tsunami di Lombok dan Sumbawa
-
Headline8 tahun ago
Ssttt… Ini Lokasi Razia Zebra di Pulau Lombok Selama Dua Pekan
-
Hukum & Kriminal7 tahun ago
Tak Terima Diputusin, Pria di Lotim Sebar Foto Bugil Kekasihnya
-
NTB6 tahun ago
Ahli Geologi AS Peringatkan Bahaya Gempa di Selatan Lombok
-
NTB6 tahun ago
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Dingin di Lombok