Connect with us

NTB

Semua Level Pemerintahan Harus Bersinergi Wujudkan Disiplin Protokol Covid-19

Published

on

HarianNusa.com, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta (Mendes PDTT), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, yang digelar secara virtual, Senin, (10/8/2020).

Rakor sekaligus pengarahan dari pemerintah pusat ini membahas sosialisasi penggunaan masker, cuci tangan, serta jaga jarak, untuk perubahan perilaku baru masa pandemi Covid-19 dan pencapaian target realisasi APBD 2020.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 2019, maka sosialiasi protokol Covid-19 haruslah diintensifkan.

Protokol Covid-19 yang paling utama meliputi, penggunaan masker di tempat keramaian, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

"Kita sudah paham. Namun, Bapak Presiden berpendapat bahwa pelaksanaannya belum maksimal, kita masih benyak menemukan masyarakat yang belum menggunakan masker, cuci tangan juga belum maksimal, juga jarak yang masih juga kerumunan,hingga mengakibatkan tingkat penularan masih terus terjadi," ungkap Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Advertisement

Karenanya, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak. Terlebih, Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebab, apabila hanya mesin pemerintah pusat saja yang beroperasi tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah maka akan sulit mewujudkan disiplin penerapan protokol Covid-19.

"Oleh karena itu perlu ada sinergi dan kekompakan langkah pusat dan daerah, mesin pusat all out itu baru 50 persen, maka mesin 548 daerah perlu juga all out, kita bergerak dengan struktur formal maupun juga struktur-struktur informal," ajaknya.

Pada struktur informal ini, terdapat Tim Penggerak PKK dan juga relawan dalam secara aktif menyosialisasikan protokol Covid-19 kepada masyarakat.

Sosialiasi akan dilakukan dari berbagai lini. Adapun operasi ‘darat’ yakni, kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dan operasi udara yakni, kegiatan masif melalui media, baik konfensional maupun media sosial dengan lebih sistematis dan lebih terstruktur.

Kelapa BNPB, Letjen TNI Doni Monardo menjelaskan bahwa pelayanan umum yang terbaik adalah ketika kita mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat. Oleh karenanya semua hal yang dilakukan pada saat ini tentu menjadi sebuah tonggak sejarah, sehingga keselamatan masyarakat menjadi hal yang paling utama.

Advertisement

Pihaknya saat ini sedang merancang sebuah strategi baru, yang mana memanfaatkan media secara maksimal. Sebab dari hasil survei, 63% keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh media. "Kami berharap Bapak/Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa mendapatkan strategi yang tepat untuk daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada, mulai program edukasi, sosialisasi dan mitigasi," ungkapnya.

Penyampaian program oleh daerah diharap melalui orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat dan mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Ketua Umum Tim Penggerak PKK menjadi pelopor. Yang mana, TP-PKK dinilai penting dan strategis dalam mengedukasi masyarakat.

"Sebagian masyarakat kita, sangat patuh kepada orang tua, khususnya ibu-ibu mereka, oleh karenanya kehadiran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nasional diharapkan mampu menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya sosialisasi Covid ini," terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa Covid-19 bukanlah rekayasa dan bukan konspirasi. Ia juga mengatakan bahwa Covid-19 ini ibarat malaikat pencabut nyawa. Sebab korban telah mencapai lebih dari 700 ribu orang.

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh kepala daerah bahwa saat ini, strategi yang tepat yakni melindungi kelompok yang rentan. "Apabila kita mampu melindungi kelompok rentan ini, maka paling tidak kita bisa memberikan perlindungan 85% bagi masyarakat kita," terangnya.

Advertisement

Lebih jauh, Ia meminta, perlindungan juga diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan.

Sementara itu Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan terkait desa tanggap Covid yang telah berjalan, salah satunya yakni pembentukan relawan desa lawan Covid-19. Relawan ini bergerak dalam rangka, agar desanya betul-betul bisa melakukan suatu aktivitas untuk tanggap dan aman Covid 19.

Sementara itu Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian menerangkan bahwa pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam membantu pemerintah menangani Covid-19.

Tidak hanya itu Ia juga meminta agar dalam menyosialisasikan protokol Covid-19 ini sekreatif mungkin. “Masing masing daerah dibebaskan dalam melakukan sosialsisasi, terpenting setiap daerah melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan kegiatan pembagian masker secara aktif lagi," ujarnya.

Saat ini pihaknya sedang mengusung sebuah gerakan yakni "PKK Gebrakan Masker". Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan aksi masyarakat untuk menggunakan masker. Ia juga mengimbau agar Ketua TP-PKK di daerah untuk dapat memulai gerakan ini secara aktif. (*)

Advertisement

Ket foto:
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta (Mendes PDTT), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, yang digelar secara virtual. (istimewa)

Continue Reading
Advertisement

Ekonomi

NTB Dukung Pengembangan Kawasan Taman Laut Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan

Published

on

By

HarianNusa, Lombok Utara – Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar. 

“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, Senin (9/6).

Gubernur Miq Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.

Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.

“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.

Advertisement

Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal (tengah)  saat memberikan sambutan peringatan Hari Laut Sedunia. (Ist)

Continue Reading

Destinasi Wisata

Tuan Rumah FORNAS VIII 2025, NTB Siap Jadi Destinasi Olahraga dan Wisata Kelas Dunia 

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Perhelatan berskala nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai media promosi wisata, penggerak ekonomi kreatif, serta pemicu gaya hidup sehat menuju Indonesia Sehat 2045.

Deputy VI Panitia Pelaksana FORNAS 2025, Rusdi Alatas, menyampaikan bahwa FORNAS VIII diproyeksikan akan diikuti oleh 15.000 hingga 40.000 peserta dari seluruh Indonesia dan sejumlah negara ASEAN.

“FORNAS kali ini istimewa karena cakupannya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Ini akan jadi panggung besar untuk menunjukkan kekayaan budaya, pariwisata, dan potensi ekonomi kreatif NTB kepada dunia,” ujar Rusdi.

Rusdi menambahkan, penyelenggaraan FORNAS VIII sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia”, yang mengedepankan sinergi antara olahraga, industri, pariwisata, dan budaya lokal.

Sebanyak 27 venue di 7 kabupaten/kota telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan FORNAS, yaitu di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Dompu.

Advertisement

“Kami mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyukseskan ajang ini. Ini momentum besar untuk NTB,” imbuh Rusdi.

FORNAS VIII diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Tahun ini, penyelenggara nasional (KORMINAS) telah menetapkan 73 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) sebagai peserta resmi, ditambah 3 INORGA undangan khusus dari Gubernur NTB, serta sejumlah INORGA lain yang akan tampil sebagai peserta ekshibisi.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya event ini, yang diyakini akan membawa dampak besar bagi daerah, baik dari sisi promosi, ekonomi, maupun pembangunan karakter masyarakat.

“Dengan hadirnya negara-negara sahabat dari kawasan ASEAN, kami percaya FORNAS VIII 2025 akan menjadi tonggak penting dalam menjadikan NTB sebagai destinasi olahraga dan wisata kelas dunia,” tutup Rusdi. (F3)Ket. foto : Wakil Gubernur NTB Umi Indah Damayanti Putri meresmikan Sekretariat Fornas VIII di Jalan Lanko Mataram. (Ist)

Advertisement
Continue Reading

Ekonomi

HARSA NTB Diresmikan: Ruang Inklusif untuk Karya dan Kemandirian Disabilitas

Published

on

By

HarianNusa, Lombok Barat – Sebuah langkah besar untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat resmi dimulai. Bertempat di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Harmoni Sahabat (HARSA) NTB, sebuah lembaga yang hadir dengan misi kuat: menyatukan langkah dari hati untuk negeri dan membuka ruang karya bagi penyandang disabilitas.

Dengan mengusung tema “Menyatukan Langkah dari Hati untuk Negeri, Saatnya Disabilitas Berbicara Lewat Karya,” HARSA NTB tampil sebagai simbol harapan baru sekaligus wadah nyata bagi para difabel untuk berkarya, mandiri, dan diakui di tengah masyarakat.

Gubernur NTB yang hadir bersama Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif HARSA NTB. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memberikan bantuan sesaat, namun mencari pola dukungan jangka panjang yang membuat para difabel mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

“Saya yakin saudara-saudara kita yang difabel adalah pribadi-pribadi terpilih. Mereka bukan orang yang kekurangan, melainkan mereka punya kelebihan yang luar biasa. HARSA NTB adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menggali dan mengangkat kelebihan itu,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal juga menyebut HARSA NTB sebagai pelopor yang telah membuktikan bahwa disabilitas bukanlah batas untuk berkarya. Ia menyoroti program pertanian atau farming yang diajarkan oleh HARSA NTB sebagai contoh konkret pemberdayaan yang membumi dan berkelanjutan.

Advertisement

“Apa yang dilakukan HARSA NTB dengan mengajarkan bertani kepada teman-teman difabel adalah langkah awal yang inspiratif. Ini bukti bahwa mereka bisa berdaya, berkarya, dan bahkan menginspirasi,” tambahnya.

Ketua HARSA NTB, Lalu Muhamad Saleh, menjelaskan bahwa HARSA hadir dari semangat akar rumput. Ia melihat banyak penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan keinginan kuat untuk mandiri, namun masih terkendala akses dan wadah yang mendukung.

“HARSA NTB hadir sebagai ruang aman dan produktif bagi para difabel. Kami ingin memperjuangkan agar karya mereka tidak hanya berhenti di lingkaran kecil, tapi bisa dikenal dan diapresiasi luas oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lalu Muhamad Saleh juga menegaskan bahwa misi HARSA NTB bukan sekadar membina, tapi benar-benar memperjuangkan hak untuk hidup mandiri dan bermartabat bagi setiap penyandang disabilitas.

Dengan diresmikannya HARSA NTB, provinsi NTB kini memiliki model pemberdayaan disabilitas berbasis masyarakat yang bisa ditiru dan dikembangkan di daerah lain. HARSA bukan hanya lembaga, tetapi simbol dari semangat inklusivitas dan harapan baru untuk masa depan yang lebih setara. (F3)

Advertisement

Ket. Foto:
Kegiatan peresmian Lembaga HARSA NTB di Lombok Barat. (Ist)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!