Connect with us

NTB

Mantap, Sesaot Terima Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan

Published

on

HarianNusa.com, Lombok Barat – Menjadi salah satu Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia, Desa Wisata Sesaot Kecamatan Sesaot Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dianugerahi Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Penyerahan Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan dilakukan langsung oleh Menteri Kemenparekaf Sandiaga Salahudin Uno dan diterima oleh
Kepala Desa Sesaot Yuni Hariseni dan Pengelola Wisata Desa Sesaot Budi Setiawan Masudi bertempat di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona kantor Kemenparekraf RI di Jakarta, Selasa, (2/3/2021) kemarin.

Kemenparekraf memberikan sertifikasi dan penghargaan bagi 16 Desa Wisata atas prestasinya sebagai Desa Wisata Berkelanjutan sebagai upaya untuk mendorong quality tourism.

Pada monent tersebut, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, penerapan standart berkelanjutan yang berfokus kepada 3 aspek keberlanjutan yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi di Desa Wisata melalui program sertifikasi desa wisata berkelanjutan agar lebih berkualitas, lebih kredibel, dan mampu berkolaborasi serta bersaing secara domestik dan internasional.

“Membangun quality tourism memerlukan beberapa syarat seperti infrastruktur, konektivitas, pemasaran, hingga daya tarik pariwisatanya sendiri sehingga mampu meningkatkan kualitas wisata serta kenyamanan dan keamanan destinasi wisata," ujarnya.

Advertisement

Komitmen Kemenparekraf terhadap pariwisata berkelanjutan sendiri diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Sesuai RPJMN 2020-2024, Kemenparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata menjadi desa wisata mandiri hingga 2024.

“Karena desa wisata menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan untuk pelestarian lingkungan yang merupakan hal penting. Nanti dengan program one village, one creative product," ujar Bang Sandi sapaan akrab Menparekraf.

Pencapaian penghargaan tersebut diharapkan Menparekraf agar pengelola Desa Wisata dapat memberikan contoh bagi pengelola desa wisata lainnya dan berperan aktif dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.
Sandiaga Uno juga menginstruksikan kepada jajaran di lingkungan Kemenparekraf untuk mendukung dalam peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian melakukan pendampingan, revitalisasi, peningkatan kualitas daya tarik, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, peningkatan promosi, mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta mendukung penyelenggaraan event/festival di Desa Wisata Berkelanjutan.

“Selain itu juga, mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk wisata serta berkomitmen penuh dalam pengembangan pariwisata dengan menyesuaikan kondisi terkini Pandemi Covid 19 yang memprioritaskan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE) dan pengembangan serta penguatan produk ekonomi kreatif lokal," katanya.

Kemenparekraf memberikan sertifikasi Desa Wisata bertujuan untuk membangun, dan meningkatkan kesadaran stakeholders di Desa Wisata. Kemudian sebagai upaya penguatan dan pengembangan dalam implementasi aksi Desa Wisata berkelanjutan yang terdiri dari aspek tata Kelola, pelestarian budaya dan lingkungan yang membawa dampak positif bagi masyarakat sosial khususnya dalam meningkatkan perekonomian Desa Wisata sendiri.

Advertisement

Proses tahapan sertifikasi Desa Wisata dilakukan pada 29 – 30 November 2020 yang meliputi Training Auditor, sosialisasi Instrumen dan Pendampingan Pengisian bagi Desa Wisata, Desk Evaluation, Visitasi Desa Wisata ( Daring dan Luring) hingga Rapat Panel Reviewer. Kedepannya 16 (enam belas) Desa Wisata Berkelanjutan tersebut diharapkan dapat tetap menjaga dan mengembangkan aspek aspek berkelanjutan di Desa Wisatanya dan menyesuaikan dengan kondisi terkini pandemi Covid 19 yang sangat memerlukan perhatian pengelola Desa Wisata dalam menjaga kebersihan, Kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

“Tentunya suatu kebanggaan bagi Desa Sesaot karena satu-satunya di Lombok Barat, Desa Wisata yg sudah mendapatkan sertifikat desa wisata. Sinergi antara semua lembaga desa pengelola, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta para tokoh & masyarakat supaya tetap menjaga dan mempertahankan pengelolaan,sosial ekonomi budaya & lingkungan,” Ujar Yuni Kades Sesaot yang dihubungi via telpon.

Ia juga berharap, perolehan Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan menjadikan Desa Wisata Sesaot lebih maju dan berkembang kedepannya, serta pemerintah daerah dan pusat bisa memberikan perhatian penuh baik dalam membantu promosi maupun yang lainnya.

"Sehingga bisa berdampak meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sektiar desa Sesaot,” pungkasnya.

Adapun 16 Desa Wisata Berkelanjutan sebagai proyek percontohan sertifikasi, yaitu :
1.Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta
2.Desa Wisata Desa Sesaot, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
3.Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulonprogo, D.I.Yogyakarta
4.Desa Wisata Candirejo, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah
5.Desa Wisata Karangrejo, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah
6.Desa Wisata Kandri, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7.Desa Wisata Lerep, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8.Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
9.Desa Wisata Pemuteran, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
10.Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
11.Desa Wisata Osing Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
12.Desa Wisata Liang Ndara, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Desa Wisata Bilibante, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
14. Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
15. Desa Wisata Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
16.Desa Wisata Batu Layang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Advertisement

(*)

Continue Reading
Advertisement

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

on

By

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

Advertisement

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB.  “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Advertisement

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Advertisement
Continue Reading

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB 

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.  

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan,  sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB  di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB. 

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Advertisement

Rencana  pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Advertisement
Continue Reading

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat 

Published

on

By

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat.  Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan  Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi 

Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram. 

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

Advertisement

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

Advertisement

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)

Continue Reading

Populer

error: Content is protected !!