NTB

Potensi Melimpah, NTB Akan Dijadikan Pusat Budidaya Lobster Nasional

Published

4 tahun ago

25/03/2021

Redaksi

HarianNusa.com, Lombok Timur – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ingin menjadikan Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai pusat budi daya lobster sehingga ke depan tidak hanya menjadi contoh secara nasional tetapi bisa juga menjadi rujukan negara lain.

"Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu," ujar Mentri Kelautan dan Perikanan (KP), Trenggono didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat kunjungan kerjanya di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Lombok Tengah dan dilanjutkan meninjau budidaya Lobster di Telong Elong Lombok Timur, Rabu, (24/3/2021).

Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, disampaikan saat melakukan dialog dengan Para Petani penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster, termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat di 2 Kabupaten penghasil Lobster terbesar di Provinsi NTB yang kesohor dengan sebutan Bumi Gora tersebut .

Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri, Mentri berjanji bahwa proses birokrasi perizinan budi daya akan dipermudah.

Kepada para petani penangkap benur, Mentri KP meminta untuk bersabar dan tidak menjual atau mengekspor hasil tangkapannya dalam benur/bibit. Tetapi dibudidayakan terlebih dahulu menjadi lobster sehingga memberikan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar.

Ia bahkan mencontohkan keberhasilan H. Rozak seorang petani pembudidaya Lobster asal Telong Elong Lotim. Bahwa dengan modal Rp.120 juta, dalam waktu budidaya selama 6 bulan, berhasil meraup hasil panen lobster dengan nilai jual lebih dari Rp. 400 juta.

"Jadi, keuntungan budidaya dengan teknologi yang sederhana sangatlah menggiurkan," ucapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutnya, juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Menteri Trenggono juga menegaskan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.

"Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati," tegasnya.

Sebelumnya, KKP menyatakan perang terhadap praktik penyelundupan benih lobster dalam rangka menjaga aspek keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.

"Kami telah menerima arahan. Intinya kami akan tindak tegas penyelundup benih bening lobster ini. Tanpa kompromi," kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Antam Novambar.

Antam menyatakan, pernyataan perang terhadap penyelundupan benih lobster juga dalam bentuk menindaklanjuti pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, terkait keprihatinan atas masih ditemukannya penyelundupan benih bening lobster.

Tiba di NTB pukul 09.00 Wita, Mentri Trenggono disambut Gubernur NTB, Dr.Zul didampingi Kadis Kelautan dan Perikanan, Yusron Hadi dan Kadis Kominfotik, Gde Aryadi. Kemudian langsung menuju Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, meninjau budidaya keramba lobster dan bersilaturahmi dengan para petani nelayan di kawasan tersebut. Dari Teluk Awang, Mentri dan Rombongan Menuju Telong Elong Lombok Timur, dimana kawasan tersebut merupakan salah satu pusat budidaya lobster terbesar di Lombok Timur.

Selanjutnya dari Lotim Menteri bergerak menuju Sekotong Kabupaten Lombok Barat mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, dilanjutkan meninjau pusat pembibitan Manggrove di desa Cendi Manik Sekotong Tengah. Ditempat itu Menteri Trenggono dan Gubernur Dr. Zul sempat melakukan penanaman bibit manggrove.

Dari Sekotong Menteri dan rombongan kemudian bergeser menuju Rembiga Kota Mataram, mengunjungi Balai Karantina ikan Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Ditempat ini sempat melihat secara langsung produk unggulan perikanan NTB. Diantaranya ikan Tuna Wall, Lobster hidup, kelompok ikan karang, dan hasil budidaya mutiara Lombok yang bisa di ekspor langsung. (*).

Info Lainnya

Lombok Barat

Dengarkan Aspirasi Warga, H.M. Jamhur Komitmen Perjuangkan Tiga Isu Krusial di Desa Saribaye

Published

60 menit ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, H.M. Jamhur, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Rabu, Selasa(3/6). Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa, seluruh Kepala Dusun (Kadus), RT, dan berbagai elemen penting desa.

Dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, H.M. Jamhur menegaskan pentingnya mendengar langsung suara rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. “Alhamdulillah, reses kali ini menjadi momentum untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat. Aspirasi ini adalah amanah yang insyaAllah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian masyarakat Desa Saribaye:

1. Pengelolaan Sampah

Warga mengusulkan pengadaan armada pengangkut dan sarana pendukung lainnya untuk mengatasi persoalan sampah. Masyarakat mendambakan lingkungan desa yang bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup.

2. Infrastruktur Jembatan Penghubung

Masyarakat meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Saribaye dengan Desa Karang Bayan dan Desa Sigerongan. Jembatan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menunjang konektivitas antar wilayah.

3. Beasiswa untuk Pemuda

Banyak pemuda di desa yang belum bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Warga berharap adanya program beasiswa dari pemerintah provinsi agar generasi muda dapat meraih masa depan yang lebih baik.

H.M. Jamhur menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa ke meja pembahasan di DPRD Provinsi NTB. “Langkah kecil seperti ini, jika diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi bagian dari perubahan besar untuk daerah kita,” ucapnya.

Reses ini menjadi bukti komitmen H.M. Jamhur dalam membangun komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen. Masyarakat pun menyambut baik kehadiran wakil rakyat di tengah mereka, dengan harapan nyata akan perubahan dan perbaikan ke depan. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan reses ke III Anggota DPRD NTB Fraksi PKB H. M. Jamhur. (Ist)

Info Lainnya

NTB

Tancap Gas! Nadirah Al Habsyi Gerak Cepat Rampungkan Kepengurusan PBB di NTB

Published

15 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pasca ditunjuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi langsung tancap gas merampungkan kepengurusan PBB di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Nadirah yang juga Anggota DPRD NTB Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini mengatakan, sembari menunggu SK kepengurusan dikeluarkan DPP, dirinya sedang melakukan konsolidasi untuk pengurus PBB di 10 kabupaten/Kota dalam rangka Musyawarah Cabang (Muscab).

“Sebelum SK (DPP) turun kita melakukan persiapan rapat-rapat untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja ke depan,” ungkapnya saat diwawancara di Mataram, Selasa, (3/6/25).

Nadirah memastikan, kepengurusan DPW PBB NTB periode 2025-2030 adalah orang-orang yang mau bekerja untuk partai PBB.

“Ada yang pengurus lama dan ada juga yang orang-orang baru. Isinya Allah mereka adalah yang benar-benar mau bekerja untuk PBB,” ungkap Nadirah yang juga anggota DPRD NTB Dapil VI.

Rencana pelantikan pengurus PBB NTB ini nantinya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Insya Allah pelantikan nanti kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” tutupnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Al Habsyi. (HarianNusa)

Info Lainnya

Kesehatan

Program MBG di NTB Jangkau 153 Ribu Penerima Manfaat

Published

16 jam ago

03/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini telah menjangkau sekitar 153.000 penerima manfaat. Program ini didukung oleh pendirian 53 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah NTB.

Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa program ini dijalankan secara bertahap dan sistematis, menyasar kelompok-kelompok rentan seperti balita, ibu menyusui dan ibu hamil yang mendapat porsi 10 persen dari total distribusi Gizi

“Pembentukan SPPG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program MBG menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Sebanyak 10 persen di antaranya kami khususkan untuk tiga B: Balita, Ibu Menyusui, dan Ibu Hamil,” ungkap Eko dalam konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB di, Selasa, (3/6) di Mataram.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa NTB termasuk dalam Zona III secara nasional, yang berarti perhatian khusus dan dukungan ekstra menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung operasionalisasi di lapangan, setiap titik SPPG diperkuat oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)y ang bertugas mengelola distribusi dan pelaksanaan teknis program.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga standar gizi dan keamanan makanan, program MBG juga melibatkan pelatihan intensif bagi para pengelola dan penyaji makanan. Pelatihan ini mengusung standar Manajemen Penjamah Makanan untuk memastikan kualitas pangan yang layak dan aman dikonsumsi.

“Kami melakukan pelatihan secara komprehensif untuk para penjamah makanan. Ke depan, kami sangat mengharapkan dukungan dari Dinas Kesehatan dan BPOM untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambah Eko.

Dengan skema terpadu yang melibatkan edukasi, pendampingan, dan pengawasan, Program MBG diharapkan menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

“Kami berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen, termasuk media, agar informasi positif ini tersampaikan secara luas dan masyarakat bisa ikut serta menjaga keberlangsungan program,” tutup Eko. (F3)

Ket. Foto:

kegiatan Konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik NTB membahas Program MBG dan penanganan stunting di NTB. (Ist)