HarianNusa.com, Mataram – Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc. memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, (Rabu, 14/4), bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB. Kegiatan Turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., serta anggota TPID Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.
Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah NTB, dalam sambutannya menyampaikan arahan, agar sinergi dalam pengendalian inflasi yang sudah terjalin selama ini dipertahankan dan ditingkatkan khususnya untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2021, karena hal tersebut merupakan kunci TPID Provinsi NTB untuk mampu mengendalikan inflasi secara stabil.
Dikatakan Gubernur, Selain sinergi dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN), penerapan industrialisasi dapat menjadi salah satu strategi pengendalian inflasi untuk jangka panjang, yang saat ini telah diinisiasi di NTB.
"Pelaku usaha diharapkan tidak hanya menjual bahan baku mentah, namun berani untuk melakukan pendalaman struktur pada komoditas-komoditas yang memiliki nilai tambah," kata Gubernur.
Dalam sambutannya Heru Saptaji menyampaikan, secara keseluruhan ekonomi NTB di tengah pandemi Covid-19 tahun 2020 terkontraksi sebesar -0,64% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,90% (yoy). Kondisi tidak normal tersebut memberikan dampak kontraksi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertambangan selama tahun 2020.
Adapun untuk tahun 2021, proyeksi PDRB berada di kisaran 4,3 s.d. 4,7% (yoy) dengan potensi bias bawah akibat proyeksi penurunan produksi pertambangan, recovery pertanian yang terhambat karena faktor cuaca ekstrem, penundaan event besar MotoGP ke bulan Maret 2022, dan proses vaksinasi yang masih terbatas," paparnya.
Upaya pencapaian kuota ekspor 2021 di sektor pertambangan dari 373.000 ton menjadi 579.000 ton, peningkatan proses vaksinasi, dan penggalian potensi sektor non-tambang (antara lain kopi, lobster, vanili, kerajinan ketak, sarang burung wallet, teripang, tenun, dsb) sebagai new source engine of growth, menurut Heru, dapat menjadi strategi percepatan pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut Heru menyampaikan, bahwa berdasarkan data perkembangan inflasi 10 tahun terakhir, inflasi di Provinsi Provinsi NTB cenderung berada di bawah atau berdempetan dengan inflasi nasional. Memasuki Maret 2021 inflasi sebesar 1,56% (yoy) tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,37% (yoy), walau masih dalam kisaran target sebesar 3±1%.
"Komoditas penyumbang inflasi berdasarkan frekuensinya selama 5 tahun terakhir untuk volatile food yaitu Beras, Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, dan Daging Sapi," jelasnya.
Disampaikan pula, berdasarkan diskusi dan pendalaman yang dilakukan, terdapat langkah pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pada tahun 2021 dengan mengacu pada strategi 4K (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif).
Adapun rekomendasi program/kegiatan pengendalian inflasi 2021, untuk Jangka Pendek, yaitu:
1. Operasi Pasar Murah untuk menjaga keterjangkauan harga di lokasi strategis selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.
2. Koordinasi terkait ketersediaan pasokan dan inspeksi pasar/distributor untuk memastikan ketersediaan pasokan dan mencegah praktik penimbunan.
Sedangkan untuk Jangka Menengah – Panjang, yakni:
1. Ketersediaan pasokan melalui (a) penguatan klaster pangan penyumbang inflasi Volatile Food; (b) Pengembangan urban farming di kawasan perkotaan; (c) peningkatan infrastruktur pendukung seperti drying house, gudang, dan milling rice di beberapa lokasi sentra produksi; (d) penguatan kerjasama perdagangan antar daerah (KAD) (e) penyelesaian infrastruktur pendukung seperti bendungan dalam rangka intensifikasi pertanian dan pengendalian banjir, sehingga buffer ketersediaan pasokan semakin kuat.
2.Keterjangkauan harga melalui kerjasama dengan mitra strategis sebagai off taker yang bersinergi dengan BUMD.
3.Kelancaran distribusi melalui pemetaan jalur distribusi pasokan bahan pokok dan data terkait TPID yang terintegrasi dan akurat, serta menjaga jalur distribusi tetap lancar dan aman.
4.Komunikasi efektif melalui himbauan kepada masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam belanja; mendorong diversifikasi pola konsumsi masyarakat; dan komunikasi kebijakan lainnya.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang juga merupakan Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., pada kesempatan itu menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait agar bersinergi dan langsung mengerjakan hasil rekomendasi dari pertemuan tersebut.
Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, diakhiri dengan melakukan sidak ke beberapa pasar di Kota Mataram untuk memantau perkembangan harga sejumlah komoditas secara langsung ke pedagang dan diskusi dengan masyarakat. (*)
