HarianNusa, Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal ini cukup menyita perhatian publik. Beberapa hari terakhir pemilihan/pergantian AKD sudah cukup nyaring terdengar. Sejumlah fraksi di Udayana nampak berkoalisi.
Namun dari fraksi-fraksi tersebut, dua fraksi terkesan ditinggalkan yakni fraksi PKS dan fraksi NasDem. Kedua fraksi pemerintah itu tidak mendapatkan "jatah" untuk AKD dalam komposisi terbaru. Sejumlah nama yang dikabarkan menepati posisi pimpinan di tiap komisi, sama persis seperti kabar yang beredar sebelumnya.
Perombakan AKD DPRD NTB ini sempat mendapatkan penolakan dan dinilai melanggar tata tertib. Salah satunya dari Ketua Komisi III Fraksi PKS, Sambirang Ahmadi. Menurutnya, jika perpindahan dan penetapan AKD ini belum tepat mengingat anggota AKD DPRD NTB tidak ada yang berhalangan tetap tapi cepat-cepat diganti.
Pasalnya, merujuk pada waktu yang ditetapkan sesuai tatib, pimpinan AKD seharusnya baru dilakukan pada 10 April 2022 mendatang. Sehingga sejumlah pihak menilai penyegaran pimpinan AKD terkesan tergesa-gesa, dipaksakan bahkan melanggar tata tertib.
"Kenapa?, ada apa?, kok keburu-buru harus melakukan pergantian (pimpinan) AKD sebelum waktunya?," tanya Sambirang usai Rapat Paripurna terkait AKD, Senin (7/3/2022) kemarin.
"Seolah-olah ini kondisi genting, pimpinan AKD yang sekarang tidak bisa jalankan tugas dengan baik, sehingga harus diganti," imbuhnya.
Menurutnya, perombakan AKD DPRD NTB yang terkesan tergesa-gesa itu kurang elok.
"Kan nggak bagus. Makanya kami mempertanyakan kepatuhan pimpinan terutama terhadap tata tertib," ucap Sambirang.
Sementara, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda yang dimintai tanggapannya nampak enggan berkomentar banyak.
"Saya tidak bisa berkomentar," kata politisi Partai Golkar tersebut saat dimintai pendapat mengapa perubahan AKD terjadi lebih cepat satu bulan dari seharusnya.
Menurut dia, komposisi AKD menjadi hak sepenuhnya dari pimpinan fraksi yang ada di DPRD Provinsi NTB. Oleh karenanya, ia justru balik menegaskan agar soal ini lebih tepatnya ditanyakan ke ketua/pimpinan fraksi.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir saat dimintai tanggapannya atas hiruk-pikuk politik yang terjadi di Udayana mengaku belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, sehingga fraksi pemerintah benar-benar tidak masuk dalam komposisi AKD.
“Saya mengartikan kebersamaan dari awal itu seperti yang disampaikan ibu ketua (DPRD NTB), dari awal itu yang didengungkan,” ujarnya.
Namun setelah rapat musyawarah pemilihan AKD itu ia mengaku malah bingung dengan definisi kebersamaan yang dimaksud.
“Tetapi hari ini saya tidak paham. Yang namanya, kebersamaan itu ya harus semua (dapat jatah merata). Tidak ada yang harus ditinggal, tapi itu menurut saya,” katanya.
Faktanya kemudian, PKS dan NasDem sama sekali tidak dapat jatah AKD. Inilah yang kemudian membuatnya sulit memahami yang terjadi.
“Bahasa Indonesia saya mungkin yang kurang bagus. Tapi inilah politik. Tidak boleh kaku. Harus fleksibel,” kata Ketua DPW PPP NTB ini.
Menurutnya, pembagian jatah AKD sangat sederhana. Dimana ada 19 jabatan AKD kalau dibagi rata, masing-masing fraksi layak mendapatkan dua jabatan.
Terlebih 2,5 tahun semua fraksi bekerja dalam satu atap. Waktu itu cukup untuk membangun kebersamaan di antara semua fraksi. Ditanyai, apakah ada kekuatan luar mengatur semua ini?. Dia menjawab tidak ada.
“Sebetulnya tidak ada (kekuatan luar) tapi yang namanya partai punya trik sendiri. Kalau PPP kan partai yang rahmatan lil alamin,” tuturnya.
Selama dinamika perebutan kursi AKD, Muzihir mengatakan telah berupaya netral ada di masing-masing kubu. "Kubu enam fraksi (koalisi) saya hadir kalau diundang, begitu juga kubu fraksi pemerintah saat diundang saya juga hadir,” jelasnya.
Disinggung apa sebenarnya faktor tergesa-gesa dilakukannya pergantian AKD ini?. Dia menjawab sampai saat ini dirinya pun masih tidak tahu yang sebenarnya.
"Saya sampai hari ini tidak tahu apa yang menjadi faktor "X" nya, saya belum tahu jawabannya," demikian Muzihir.
Meski demikian, Wakil Ketua II DPRD NTB itu mengatakan inilah wajah politik. Tidak ada lawan yang abadi, kecuali kepentingan. Adapun hasil musyawarah berdasarkan penyegaran komposisi AKD DPRD Provinsi NTB terbaru hingga sore kemarin :
Komisi I
Ketua : Sirajuddin (PPP)
Wakil Ketua : H Hafid (Golkar)
Sekretaris : H Rais Ishak (Demokrat)
Komisi II
Ketua : Lalu Satriawandi (Golkar)
Wakil Ketua : H Abdul Rauf (Demokrat)
Sekretaris : H Khaerul Warisin (Gerindra)
Komisi III
Ketua : TGH Mahalli Fikri (Demokrat)
Wakil Ketua : Muhammad Nasir (PAN)
Sekretaris : Nauvar Furqoni Farinduan (Gerindra)
Komisi IV
Ketua : H Achmad Puadi FT (Golkar)
Wakil Ketua : Hasbullah Muis (PAN)
Sekretaris : Sudirsah Sudjanto (Gerindra)
Komisi V
Ketua : Lalu Hadrian Irfani (PKB)
Wakil Ketua : Muhammad Akri (PPP)
Sekretaris : Lalu Wirajaya (Gerindra)
Komposisi Bapemperda terpilih :
Ketua : H Makmun (PKB)
Wakil Ketua : Raden Nuna Abriadi (PDIP/BPNR)
Badan Kehormatan (BK) :
Ketua : H Lalu Budi Suryata (PDIP/BPNR)
Wakil Ketua : Muhammad Ruslan (PPP).
Dari komposisi tersebut, dapat dilihat bahwa satupun tidak ada Fraksi PKS dan NasDem yang masuk. (f3)
Ket. Foto:
1. Proses Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (7/3/2022) (istimewa)
2. Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir. (Istimewa)
