HarianNusa, Mataram – Menyikapi permasalahan kebutuhan pokok (Bapok) minyak goreng dan menjaga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, agar mulai memperbaiki pola distribusi kebutuhan pokok berupa minyak goreng dari distributor ke retail dan pasar hingga sampai kepada masyarakat.
"Pola dan rantai distribusinya harus dipikirkan jalan keluarnya. Jadi hal seperti ini jangan dibiarkan terlampau lama, harus ada solusi untuk mengurai permasalahan tersebut," tandas Wagub pada Rapat Terbatas (Ratas) dalam rangka menyikapi permasalahan kebutuhan pokok minyak goreng dan menjaga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, Selasa (8/3/2022) di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur NTB.
Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB ini berharap agar pintu masuknya minyak goreng dari pabrik ke distributor-distributor di NTB harus jelas. Baik itu jumlah distributor, cara droping ke retail maupun pasar hingga ke konsumen atau masyarakat.
"Jadi harus kita tau masuknya ke NTB, normalnya perbulan itu berapa, sehingga ketahuan prosentase terpenuhinya kebutuhan minyak goreng," terang Ummi Rohmi.
Dalam laman facebooknya saat berdiskusi dengan para distributor minyak goreng dan asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) mengenai supply and demand minyak goreng di NTB, Selasa (8/3), Wagub juga menegaskan, soal minyak goreng ini bukan hanya di NTB, tetapi menjadi persoalan di hampir seluruh daerah.
Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya terkait upaya penambahan alokasi dan kuota minyak goreng. Setiap bulan dibutuhkan 1,7 juta hingga 2 juta liter untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Jangan sampai UMKM kita yang mengandalkan minyak goreng sebagai bahan baku pokok, berhenti berproduksi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Drs. H. Fathurrahman,M.Si, menyatakan bahwa kebutuhan pokok minyak goreng ini akan segera diatasi. "Apalagi menjelang perhelatan MotoGP, harus segera diatasi agar tidak mencuat," kata H. Fathurrahman.
Karena menurutnya, para UMKM maupun industri-industri kuliner yang berpartisipasi mensukseskan event MotoGP membutuhkan pasokan demi terjaminnya kebutuhan saat pelaksanaan event tersebut.
Selain itu dijelaskannya, bahwa Ratas ini untuk mengetahui quota minyak goreng untuk NTB. Sehingga dapat dipantau, pasokan minyak goreng terhubung dengan produsen mana saja dan distributor lokal di NTB. "Semua ini agar kita dapat mengawasi dan memantau rantai pasoknya," kata Kadis Disdag ini.
Menurut data, kebutuhan minyak goreng untuk NTB 1,7 juta liter sampai 2,2 juta liter perbulan. Antara 50 ribu-60 liter perhari.
Dari paparan beberapa distributor di NTB khususnya di pulau Lombok, kata Fathurrahman, saat ini para distributor hanya mampu sediakan kurang lebih 1.500 liter perhari.
Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak goreng dari produsen ke distributor belum secara kontinyu tersedia.
"Kadang dalam sehari, datang 2-3 kontainer. Dalam sehari atau dua hari langsung di droping ke retail dan pasar, sehingga hari berikutnya sudah tidak ada," ucapnya
Untuk itu, ia mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Satgas dan para distributor untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan minyak goreng.
“Termasuk untuk mengikuti ketetapan HET minyak goreng sebesar Rp14.000,-/liter. Namun saat ini harga yang beredar dipasar tembus hingga angka Rp18.000,- sampai Rp25.000,-/liter,” ujarnya.
Ia mengaku Ratas tersebut akan ada pertemuan berikutnya, untuk mengerucutkan solusi kebutuhan pokok minyak goreng.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Asisten 2 Setda Provinsi NTB, para distributor minyak goreng dan beberapa retail di NTB. (*)
Ket. Foto:
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah (tengah), memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dalam rangka menyikapi permasalahan kebutuhan pokok minyak goreng dan menjaga ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, Selasa (8/3/2022) di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur NTB. (Istimewa)
