HarianNusa, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menegaskan kepada semua jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar terus mempertahankan harga ikan selalu stabil di tengah fluktuasi harga komoditas pangan lainnya yang cenderung melonjak tajam dan ancaman inflasi pangan yang berdampak pada naiknya harga semua komoditas pangan.
Menurutnya komoditas ikan harus menjadi alternatif pangan yang murah dan terjangkau bagi semua rakyat untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi masyarakat.
“Tolong jaga harga ikan, karena ikan bukan hanya soal stok namun komoditas ikan harus dijadikan alternatif pangan yang murah, terjangkau dan selalu tersedia agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dalam bulan puasa ini” ujar Johan saat Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selasa, (05/04/2022).
Politisi PKS ini juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Nelayan 2022.
“Saya berharap semoga semua komponen bangsa tetap memiliki komitmen yang sama untuk terus berjuang dan berbuat untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan kita, yang faktanya hari ini sedang termarjinalkan,” ucap Johan.
Johan juga minta pemenuhan alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan tradisional perlu direalisasikan oleh KKP dengan sistem distribusi yang memudahkan pembudidaya di lapangan.
“Saya melihat pupuk bersubsidi untuk pembudidaya banyak provinsi yang belum ada usulannya termasuk NTB, jadi tolong berikan waktu yang cukup karena faktanya masyarakat belum tahu ada peralihan peran dari Kementan ke KKP khusus untuk pembudidaya ikan” terang Johan.
Terkait persoalan stock ikan, Johan menyebut stok ikan per 28 Maret 2022 sebesar 519 ton, sementara itu prognosa kebutuhan ikan pada saat puasa dan lebaran tahun 2022 ini mencapai 2,64 juta ton.
“Apa jaminannya bahwa kita bisa menjaga kecukupan ikan sementara saat ini dimana-mana kita dengar BBM solar langka untuk nelayan” tegas Johan.
Legislator Senayan ini meminta KKP lebih serius memperhatikan urusan BBM (bahan bakar minyak) untuk nelayan karena sangat vital bagi keperluan nelayan. Menurutnya harus ada kebijakan khusus untuk distribusi BBM bagi nelayan karena tidak bisa disamakan dengan pengguna/konsumen BBM lainnya.
“Nelayan harus mendapat subsidi khusus dan pola distribusi khusus yang memudahkan nelayan mendapatkan pasokan BBM untuk kebutuhan melaut” usul Johan.
Menurut Johan, jika tidak ingin kekurangan pasokan maka KKP harus memastikan produksi budidaya dan penangkapan ikan pada saat musim ini berhasil mencapai target.
“Perhatian dan perlindungan KKP terhadap kondisi nelayan dan petambak mesti ditingkatkan karena mereka berada di garda depan untuk ketersediaan ikan yang mampu mencukupi kebutuhan nasional,” pungkasnya.
Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini juga berharap KKP memiliki konsep roadmap strategic untuk pembangunan kelautan perikanan di Kawasan timur Indonesia dengan misi agar kemakmuran Kawasan timur berbasis kebangkitan potensi laut dan perikanan.
“Harus disiapkan anggaran yang memadai untuk membangkitkan perekonomian bahari dari Indonesia timur agar menjadi Kawasan yang berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif di sektor kelautan perikanan global” demikian tutup Johan Rosihan.
