HarianNusa, Mataram – Komandan Lapangan MXGP Samota H Ridwan Syah yang dikonfirmasi wartawan membantah jika dirinya pernah mengatakan kata baper kepada lembaga legislatif. Termasuk meminta dirinya untuk meminta maaf telah menyebut kata baper.
“Saya tidak pernah berkata DPRD baper, siapa yang minta maaf tidak ada yang meminta saya,” tegas Ridwan Syah, Rabu, (29/06/2022).
Ia menjelaskan, pernyataan kata baper yang dianggap melecehkan lembaga dewan diakui dirinya sedang menerima panggilan telepon dari sejumlah media pasca gelaran MXGP Samota usai digelar.
“Saya saat itu sedang lelah sekali, ditanya macam-macam soal MXGP. Saya bilang sudahlah MXGP ini sukses, sekalipun ada kritik maka semua pihak diminta tidak baper. Tidak ada saya spesifik katakan baper ke lembaga dewan,” jelasnya.
Meski demikian, jika ada pihak-pihak yang merasa kurang atau tidak nyaman atas pemberitaan, secara pribadi dirinya meminta maaf.
“Jadi kalau ada pihak yang tidak nyaman dengan judul berita itu, saya minta maaf. Semua sudah selesai, saya sudah bertemu dengan DPRD NTB,” tandas Dae Iwan sapaan akrabnya.
Menyoal dirinya yang ASN, sambungnya, hingga menjadi komandan lapangan MXGP Samota tak jauh berbeda keterlibatannya saat MotoGP Mandalika.
“Dan saya ditugaskan Gubernur, bukan menawarkan diri (sebagai komandan lapangan, red). Dan bukan hanya saya, semua OPD karena tugas pemerintah adalah memfasilitasi,” ucapnya.
Ia mencontohkan, ketika dalam gelaran ada macet kendaraan maka yang menjadi tugas atau tanggung jawab adalah Dinas Perhubungan. Begitu pun dengan kondisi infrastruktur jalan jadi kewenangan Dinas PUPR.
“Tapi kami tidak ikut di dalam penyelenggaraan atau pembiayaan, kami hanya memfasilitasi. Saya tegaskan tidak ada satu rupiah pun APBD untuk MXGP Samota,” tutup Dae Iwan.
Sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD NTB melihat pada MXGP peran pemerintah terlalu masuk ke dalam. Sehingga timbul pertanyaan gelaran MXGP apakah goverment to bussiness atau bussiness to bussiness.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB H. Rahman H Abidin, juga menyoroti keterlibatan Kepala Dinas PUPR NTB H Ridwan Syah sebagai komandan lapangan MXGP Samota. Statusnya sebagai ASN dianggap terlalu berlebihan dalam melibatkan diri pada proyek swasta.
Aji Man, sapaan akrabnya juga mengatakan, atas kritikan tersebut yang bersangkutan (Ridwan Syah, red) justru menilai dewan Udayana (DPRD NTB) malah baper (bawa perasaan). Padahal kritik yang dilontarkan itu justru wajar dilakukan dewan sebagai wakil rakyat untuk mengkritisi pemerintah jika ada hal-hal yang di luar aturan.
“Secara konstitusional saya ini dibayar untuk bersuara dan mengkritik, dalam rangka meluruskan perjalanan pemerintahan Zul-Rohmi,” tegasnya. (f3)
