HarianNusa, Mataram – Sulitnya para nelayan mendapat akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Serta minimnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang beroperasi dalam pemenuhan BBM subsidi tersebut tidak luput dari sorotan wakil rakyat di DPRD NTB.
Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB Lalu Satriawandi mengatakan, jika kondisi ini berlangsung lama dikhawatirkan berdampak pada hasil produksi tangkapan nelayan yang tidak maksimal dan cenderung menurun.
"Ini bisa berimbas pada faktor penunjang inflasi di bidang perikanan terutama ikan laut, karena harganya naik dan langka," ungkap politisi Golkar ini, (14/7/2022)
Komisi II DPRD NTB yang juga bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB akan mengambil langkah segera dengan menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Guna berkoordinasi dan menyuarakan persoalan yang dihadapi nelayan kecil terkait regulasi BBM subsidi bagi nelayan.
"Nelayan kita kebanyakan memakai BBM jenis Pertalite setelah dicabutnya Premium. Sementara Solar yang disubsidi dipakai oleh nelayan dengan kapasitas kapal besar," katanya.
Diharapkan, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi nelayan-nelayan kecil dalam mengakses BBM subsidi. Termasuk beroperasinya kembali sejumlah SPBN di Pulau Lombok untuk memudahkan penyaluran BBM subsidi itu nantinya.
"Yang jelas kami di komisi dua akan menginventarisir segala hal yang jadi masukan, tuntutan dan persoalan nelayan ke pusat," tandas Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim mengatakan diperlukan adanya regulasi khusus untuk nelayan kecil demi mendapatkan BBM bersubsidi. Mengingat, notabene nelayan menggunakan BBM jenis Pertalite pasca dihapusnya Premium. Sementara BBM subsidi jenis Solar lebih banyak dinikmati nelayan dengan kapasitas kapal besar. (F3)
