HarianNusa, Mataram – Komisi V DPRD Provinsi NTB sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa jamaah umroh asal Lombok Tengah yang terlantar di Jakarta baru-baru ini.
Karenanya Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, M. Akri mengimbau agar masyarakat lebih selektif dalam memilih travel atau Biro perjalanan Umroh. Terlebih saat ini banyak travel umrah yang hanya mementingkan keuntungan saja tanpa mengutamakan keselamatan jamaahnya.
"Nah, ini kan banyak yang terjadi sekarang di masyarakat," ungkapnya, Selasa, 16/ 5) di Mataram.
Dia pun mengapresiasi langkah Kemenag Provinsi NTB yang telah membentuk Satgas Umrah. Dimana masyarakat bisa melaporkan langsung jika ada travel umrah yang nakal atau bermasalah.
"Jadi kami dari Komisi V juga mengapresiasi kemenag yang telah membuat satgas dalam rangka mengantisipasi adanya travel-travel bodong," ungkapnya.
Menurutnya, Kementerian Agama Pusat tidak akan memberikan ijin bagi travel jika tidak ada rekomendasi dari Kemenag di Kabupaten/Kota dan Provinsi.
"Ijin travel umrah dari pusat dengan rekomendasi dari kemenag kabupaten kota dan provinsi karena dia yang punya wilayah. Kalau tidak selektif pusat tau apa. Artinya rekom untuk pencabutan ijin dari daerah juga," ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, dirinya sangat menyayangkan travel umrah yang hanya mementingkan laba dan menelantarkan jamaahnya.
"Kita sebagai refresentatif masyarakat juga agak miris melihat travel-travel yang hanya mementingkan keuntungan saja," tandasnya. (03)
Ke. Foto:
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, M. Akri, S. HI. (HarianNusa)
