HarianNusa, Mataram – Perundungan adalah tindakan yang sangat merugikan tumbuh kembang peserta didik sebagai asset bangsa dan calon generasi penerus bangsa. Perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan menjadi tanggungjawab bersama untuk dientaskan.
Seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam menyikapi kasus perundungan. Artinya persoalan yang mendera anak bangsa ini tidak hanya menjadi ranah para pendidik semata tapi juga orang tua, masyarakat dan seluruh unsur yang ada.
“Realnya semua masyarakat mengambil peran, baik masyarakat, orang tua, guru, lingkungan sekolah. Tapi lebih-lebih orang tua supaya bisa memberikan arahan kepada putra putrinya dari rumah baru dikerjasamakan dengan guru di sekolah,” ungkap Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Bohari Muslim,
Indonesia kedepannya akan mendapatkan bonus demografi. Menurut Bohari Muslim, dengan adanya bonus demografi ini maka semua harus bergandengan tangan untuk bersama-sama dalam mengatasi permasalahan ini (perundungan-red).
“Perundungan ini dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh kembang anak. Dan ini terus-terus terjadi sehingga perlunya duduk bersama dalam mencarikan formulasi dalam mengurai kasus tersebut,” ujarnya.
Pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan serta OPD terkait melakukan tindakan tepat dan cepat dalam menyikapi perundungan atau bullying. Jika tindakan perundungan terus terjadi maka masa depan anak didik akan terdampak.
“Ini harus dihentikan. Bagaimana caranya, ini menjadi tugas bersama bukan sekolah saja termasuk kepala dinas, orang tua, masyarakat dan sebagainya. Kasi efek jera tapi ini bersentuhan dengan perlindungan anak-anak,” ucapnya.
Pendidikan moral maupun akhlak, wajib dikuatkan sebab sehebat dan sepintar apapun anak didik di sekolah jika akhlaknya buruk maka akan berdampak terhadap perilaku. “Saya cukup prihatin dengan tindakan perundungan ini," ucapnya.
Menurutnya, jika perundungan ini terus terjadi maka anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan rusak.
"Untuk itulah mari bersama-sama kita carikan solusi dan formulasi yang terbaik agar perbuatan ini tidak lagi terjadi,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa para pelaku dan korban perundungan adalah asset bangsa yang harus diselamatkan. Kedua belah pihak harus diperlakukan dengan baik agar masa depannya tidak rusak.
Para pemangku kebijakan termasuk Kepala Dinas Pendidikan adalah orang-orang pilihan sehingga pihaknya berharap agar bisa mencarikan jalan yang terbaik dalam menekan kasus perundungan yang sangat merusak anak bangsa. Dengan demikian generasi yang menjadi aset bangsa dapatkan terselamatkan. (HN3)
KET. FOTO:
Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Bohari Muslim. (HN)
