NTB

Rachmat Hidayat Ingatkan Gubernur Iqbal Cermat Benahi Tata Kelola Bank NTB Syariah

Published

2 bulan ago

16/04/2025

Redaksi

HarianNusa, Mataram – Anggota DPR RI, H. Rachmat Hidayat, mengingatkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal untuk tidak gegabah dalam membenahi tata kelola Bank NTB Syariah. Pembenahan mutlak sebuah kebutuhan. Namun, sebagai Pemegang Saham Pengendali, Rachmat menuntut kecermatan Gubernur, alih-alih melahirkan kegaduhan.

”Tanpa kecermatan, pembenahan bisa berubah jadi kehancuran. Tanpa pendekatan sistematis, niat baik bisa berujung kerugian besar,” tandas politisi kharismatik Bumi Gora tersebut, di Mataram, Selasa (15/4/2025).

Rachmat menegaskan, Bank NTB Syariah adalah aset strategis milik seluruh masyarakat Bumi Gora. Bukan milik pribadi atau entitas tertentu. Sebagai lembaga keuangan, Bank NTB Syariah beroperasi atas dasar kepercayaan dari nasabah, para pelaku usaha, dan mitra pemerintah.

Rachmat menekankan, dirinya perlu memberi warning kepada Gubernur, mengingat berbagai informasi yang berseliweran terkait Bank NTB belakangan ini telah memantik kecemasan. Bahwa ada konflik kepentingan di balik manuver pembenahan. Bahwa arah kebijakan bank bisa berubah tergantung selera kekuasaan.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan, dirinya mengetahui langkah sejumlah pegawai Bank NTB yang mengincar kursi jajaran direksi dengan melakukan lobi-lobi ke sejumlah pihak. Bahkan, demi memuluskan jalan bisa menduduki posisi jajaran direksi yang kosong dan akan dirombak, ada yang sampai mengumbar konflik internal bank.

Bak bola salju yang terus menggelinding, konflik-konflik internal yang diumbar tersebut pun akhirnya kata Rachmat ke mana-mana. Muncul desas-desus bagaimana finansial di bank hanya dinikmati dan diatur oleh orang-orang tertentu. Muncul cerita, bagaimana bantuan kredit dari pemerintah pusat ke bank daerah yang jumlahnya besar di tahun-tahun sebelumnya, diatur-diatur oleh pucuk pimpinan daerah di periode transisi.

Mengemuka pula, nama-nama pengusaha yang menikmati kredit besar. Lalu dinarasikan menjadi biang andil kredit macet yang mengerek ambang batas minimal Non Performing Loan. Padahal, sudah pasti telah melalui proses yang prudent, dan juga plafon kreditnya tidak melebihi 60 persen nilai aset yang diagunkan.

Dan puncaknya tentu bagaimana muncul berbagai tudingan ketidakbecusan di balik ngadatnya layanan bank selama berhari-hari saat Lebaran Idul Fitri, yang mendatangkan gelombang protes dari nasabah.

”Mengumbar konflik internal, mengintervensi manajemen secara terbuka, atau menggiring opini publik, hanya akan memunculkan persepsi bahwa bank dikelola secara tidak profesional,” ucap Rachmat.

Dia mengatakan, kegaduhan, meski sekecil apapun kadarnya, dalam bisnis keuangan yang pondasinya adalah kepercayaan, akan bisa memicu efek bola salju yang imbasnya bisa membahayakan. Bisa terjadi rush, dimana masyarakat menarik dana karena takut uangnya tidak aman. Nasabah korporat atau pemda mungkin juga mengalihkan simpanan ke bank lain yang dianggap lebih stabil. Begitu juga investor bisa mundur atau menunda kerja sama.

”Tidak ada entitas bisnis yang tidak memiliki masalah internal. Dinamika bisnis akan selalu begitu. Gubernur perlu menyadari, narasi publik yang tidak terkontrol bisa lebih berbahaya dari masalah internal itu sendiri,” tandas Rachmat.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini menegaskan, dirinya tahu persis, pembenahan dalam bank daerah bisa menyasar banyak hal. Restrukturisasi organisasi, evaluasi kinerja direksi, perubahan arah bisnis, atau juga misalnya perlunya audit investigatif.

Namun, politisi lintas zaman ini mengemukakan, semua pembenahan itu memerlukan kerahasiaan untuk menjaga nama baik lembaga. Perlu tahapan yang sistematis, bukan manuver instan. Atau bahkan perlu proses hukum untuk hadirnya tata kelola yang tepat.

Menurut Rachmat, dalam membenahi Bank NTB, Gubernur Iqbal tetap bisa tegas dan progresif tanpa harus gaduh secara publik. Caranya kata dia, bisa menggunakan jalur hukum. Rangkul Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan lembaga pengawas lain untuk memberikan landasan objektif. Bisa pula melibatkan pihak independen untuk audit dan evaluasi.

“Gubernur yang cermat itu tidak hanya memperbaiki kinerja bank daerah. Tapi juga menjaga dan merawat kepercayaan publik pada bank secara menyeluruh,” tandas Rachmat.

*Pansel Kredibel*

Di sisi lain, menyangkut langkah pemegang saham pengendali yang akan membentuk Tim Pansel untuk menjaring kandidat jajaran direksi, Rachmat mengingatkan pentingnya menempatkan mereka yang benar-benar kredibel. Hanya Tim Pansel yang memiliki kredibilitas dan integritaslah yang bisa melahirkan jajaran direksi yang kredibel dan berintegritas.

Menurut Rachmat, penjaringan itu tidak hanya berupa proses seleksi yang ketat. Namun, harus juga objektif. Prosesnya harus ada penilaian kompetensi profesional. Apakah kandidat memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas memimpin lembaga keuangan. Memastikan integritas pribadi. Apakah calon bebas dari catatan kriminal, pelanggaran etik, atau konflik kepentingan.

Harus pula ada uji rekam jejak. Termasuk keterlibatan dalam catatan-catatan negatif sebelumnya. Atau juga praktik rasuah atau penyalahgunaan wewenang. Kata Rachmat, tanpa uji-uji tersebut, jabatan strategis di Bank NTB berpotensi diisi individu yang tidak kompeten atau bahkan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam hal ini, Gubernur Iqbal kata Rachmat harus tegas. Sebab, belum apa-apa, kini sudah muncul kekhawatiran, Tim Pansel akan melibatkan pejabat Pemprov NTB yang namanya justru kini disebut-sebut oleh penegak hukum potensial sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi.

”Di banyak tempat, banyak kasus kegagalan bank daerah di masa lalu diawali dari lemahnya tata kelola dan integritas manajemen puncak. Mereka lahir dari keterlibatan pihak-pihak yang nihil integritas dan kredibilitas,” tandas Rachmat mengingatkan.

Gubernur kata dia, tak boleh menerima mentah-mentah laporan bawahannya. Pemimpin daerah yang menerima mentah-mentah laporan anak buah adalah celah lahirnya keputusan yang keliru. Imbasnya, akan mustahil mewujudkan NTB Makmur Mendunia dalam lima tahun, jika Gubernur Iqbal menerima mentah-mentah laporan anak buah. Apalagi jika ditopang pejabat daerah yang tidak kompeten dan hanya menyampaikan laporan semata ”Asal Bapak Senang”.

Rachmat misalnya menyoroti bagaimana ketika panen raya padi di Desa Teruwai, Lombok Tengah, yang dipimpin secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto, sepekan setelah Lebaran, Gubernur Iqbal melaporkan produksi padi di NTB sudah mencapai 11 hingga 12 ton per hektare. Hal yang dinilai Rachmat justru menjurus kepada kebohongan publik. Mengingat sulitnya menemukan fakta tersebut dalam kondisi riil sektor pertanian NTB saat ini.

”Publik tidak buta. Ketidakcermatan seperti ini juga hanya akan melahirkan kegaduhan-kegaduhan,” kata Rachmat.

Mantan pimpinan DPRD NTB yang sudah sembilan periode menduduki jabatan wakil rakyat ini tahu persis sejarah produktivitas tanaman padi di NTB. Dimulai dari zaman padi Gogo Rancah yang digagas di oleh Gubernur Gatot Soeherman yang memimpin NTB periode 1978–1988, hingga zaman pertanian yang modern saat ini. Sehingga, Rachmat tahu juga, menghasilkan delapan ton saja dalam satu hektare lahan, adalah hal yang sudah sangat sulit dicapai rata-rata petani NTB saat ini.

”Gubernur yang hanya menerima laporan, rentan kehilangan arah. Gubernur harus kritis, bukan sekadar percaya,” tutup Rachmat. (HN*)

Ket. Foto:
Anggota DPR RI, H. Rachmat Hidayat. (Ist)

Info Lainnya

Nasional

Gubernur NTB Tegaskan Arah Pembangunan: Fokus Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Pariwisata Kelas Dunia

Published

11 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H.L. Muhamad Iqbal, menegaskan tiga fokus utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian dari program strategis yang sejalan dengan visi “NTB Makmur dan Mendunia” serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam pidato kuncinya di acara puncak MusrenbangProv di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6), Gubernur Iqbal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan pembangunan dari desa sebagai fondasi tahap pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah NTB 2025–2045.

“Karakter penting yang akan kita lakukan adalah penguatan koordinasi program dengan kabupaten/kota serta penguatan pembangunan dari desa,” tegas Gubernur.

Ia juga menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2029, dengan angka kemiskinan di bawah 10 persen, pertumbuhan ekonomi 9 persen, penurunan ketimpangan (gini ratio) ke angka 0,32 persen, peningkatan indeks pengembangan sumber daya manusia menjadi 0,60 persen, serta kualitas lingkungan hidup mencapai 77 persen.

Sektor ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dimulai dengan pembangunan silo berkapasitas 100.000 ton, logistik berbasis kapal tongkang, optimalisasi 10.000 hektare lahan, revitalisasi irigasi di 40.000 hektare serta penguatan budidaya perikanan.

Sementara di sektor pariwisata, Pemprov NTB telah meningkatkan konektivitas udara melalui pembukaan rute baru, penyediaan pesawat amfibi, serta dua jalur kapal cepat. Pembangunan infrastruktur jalan antar destinasi dan potensi wisata berbasis event (MICE) juga terus dikembangkan.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui instrumen reses anggota dewan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan.

“Pokok-pokok pikiran DPRD meliputi akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem agromaritim, dan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard, yang turut hadir, menyebut kondisi ekonomi NTB dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Sebagai respons, pemerintah pusat mendorong pembangunan aglomerasi industri di Sumbawa Barat, kawasan sentra perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan, dan penataan kota.

“NTB memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pertanian nasional dan destinasi wisata unggulan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran. (F3)

Ket. Foto:

Foto bersama seluruh peserta dalam Musrembang Provinsi NTB 2025-2045. (Ist)

Info Lainnya

Ekonomi

Hadiri Musrenbang, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi NTB

Published

12 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang turun dengan meminta relaksasi ekspor tambang dan mendorong Pemprov memacu sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (04/06).

“Ketergantungan NTB pada ekspor tambang berdampak pada kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Kalau ada beberapa daerah maka berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Mendagri Tito.

Mendagri menekankan pentingnya angka pertumbuhan untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara kuantitas. Dalam jangka panjang, lanjutnya, sektor lain harus mulai dimaksimalkan.

Angka lain yang perlu diperhatikan adalah inflasi dan harga komoditas pokok karena terkait dengan biaya hidup dan pengeluaran masyarakat sehingga prioritas kebijakan adalah menjaga harga barang dan jasa terjangkau serta memastikan ketersediaan lapangan kerja.

Dalam pemaparannya, Mendagri juga menekankan kewajiban pemerintah provinsi melaksanakan program strategis dan proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Merah Putih dan lainnya serta koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/ kota yang dijamin pula oleh peraturan pemerintah RI yang berlaku.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya mengatakan, tantangan NTB dalam memacu pertumbuhan ekonomi memang terkait dengan ketergantungan yang masih sangat tinggi pada sektor tambang.

“Harapan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil,” ujar Miq Iqbal sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, meski kontribusi sektor tambang besar namun multiplier effect nya relatif kecil dibandingkan sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata masih akan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi NTB.

(F3)

Ket. Foto:

Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)

Info Lainnya

Ekonomi

Pembentukan Koperasi Merah di NTB Capai 95 Persen

Published

18 jam ago

04/06/2025

Fitriah

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak cepat dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal menyampaikan laporan progres terkini dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Forkopimda NTB, para kepala daerah, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, yang menunjukkan keseriusan daerah dalam menjalankan amanat Inpres demi mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri di seluruh desa dan kelurahan di NTB.

Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan komitmen tinggi NTB untuk menggerakkan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat desa. Ia melaporkan bahwa hingga saat ini, sudah 95 persen desa dan kelurahan di NTB yang menyelenggarakan Mudesus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Alhamdulillah, 95 persen desa di NTB sudah mengadakan Mudesus. Sisanya belum, tapi tanggalnya sudah keluar. Jadi, dalam 1-2 hari ke depan, InsyaAllah 100 persen desa kita sudah selesaikan,” tegas Gubernur Iqbal.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa NTB menjadi salah satu daerah yang paling awal bergerak dalam menjalankan program ini. “Yang pertama kali mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih itu dari NTB, tepatnya di Lombok Tengah. Sosialisasi pertama juga dilakukan di sini. Ini bukti keseriusan kami,” ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM yang turut hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Menteri dan sejumlah pejabat kementerian lainnya.

“Kami sangat berterima kasih atas arahan dan dorongan dari pusat. Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengapresiasi peran serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB yang secara gotong royong turut menyukseskan program ini, termasuk subsidi biaya pembuatan badan hukum koperasi yang disepakati bersama.

“Walaupun tidak ada kewajiban, tapi kami di provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk subsidi 50 persen biaya untuk pembentukan badan hukum di seluruh NTB. Ini atas inisiatif dari Dinas Koperasi,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen, khususnya di wilayah pedesaan, untuk bersinergi membangun ekonomi berbasis koperasi.

“Koperasi harus kembali menjadi guru ekonomi kita. Kita akan gandeng HKTI, petani, nelayan, semua pihak. Apalagi di NTB, sebagian besar kemiskinan ekstrem ada di wilayah pesisir. Di sinilah koperasi bisa jadi solusi,” tutup Gubernur Iqbal. (F3)

Ket. Foto:

Kegiatan pembukaan Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Mudesus) untuk pembentukan koperasi tersebut, yang berlangsung di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (03/06).