HarianNusa, Mataram – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua III DPRD NTB Drs. H. Muzihir menghadiri acara puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang digelar dengan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Wakil Menteri Bappenas Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.I.S, Rabu, (4/6).

Dalam forum penting tersebut, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan secara lugas dan tegas pokok-pokok pikiran DPRD NTB, yang merupakan akumulasi aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di provinsi ini. Ia menekankan bahwa aspirasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan peta kebutuhan nyata masyarakat NTB yang harus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

“Hasil pokok-pokok pikiran DPRD yakni akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penyiapan ekosistem agromaritim dan pariwisata berkualitas berkelanjutan agar dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih relevan dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya bicara soal pembangunan, Ketua DPRD NTB juga menunjukkan kepedulian mendalam terhadap isu sosial yang tengah mencuat. Ia menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam enam bulan terakhir. Ia meminta perhatian khusus dari Gubernur dan Kapolda NTB agar persoalan ini ditangani secara menyeluruh, berkelanjutan, dan tidak dianggap sepele.

“Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dibiarkan. Ini harus menjadi perhatian kita semua, NTB tidak ramah perempuan,” ungkapnya. 

Kehadiran Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama Wakil Ketua III DPRD NTB, Drs. H. Muzihir, dalam Musrenbang kali ini kembali menegaskan posisi strategis DPRD NTB sebagai mitra utama pemerintah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Selain dihadiri oleh Menteri dalam negeri dan Menteri Bappenas, Gubernur NTB dan pimpinan DPRD NTB, Musrenbang Provinsi ini juga diikuti unsur Forkopimda, Bupati/Walikota se-NTB, dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya. (F3)

Ket. Foto:

ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)

HarianNusa, Mataram –  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H.L. Muhamad Iqbal, menegaskan tiga fokus utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian dari program strategis yang sejalan dengan visi “NTB Makmur dan Mendunia” serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam pidato kuncinya di acara puncak MusrenbangProv di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6), Gubernur Iqbal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan pembangunan dari desa sebagai fondasi tahap pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah NTB 2025–2045.

“Karakter penting yang akan kita lakukan adalah penguatan koordinasi program dengan kabupaten/kota serta penguatan pembangunan dari desa,” tegas Gubernur.

Ia juga menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2029, dengan angka kemiskinan di bawah 10 persen, pertumbuhan ekonomi 9 persen, penurunan ketimpangan (gini ratio) ke angka 0,32 persen, peningkatan indeks pengembangan sumber daya manusia menjadi 0,60 persen, serta kualitas lingkungan hidup mencapai 77 persen.

Sektor ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dimulai dengan pembangunan silo berkapasitas 100.000 ton, logistik berbasis kapal tongkang, optimalisasi 10.000 hektare lahan, revitalisasi irigasi di 40.000 hektare serta penguatan budidaya perikanan.

Sementara di sektor pariwisata, Pemprov NTB telah meningkatkan konektivitas udara melalui pembukaan rute baru, penyediaan pesawat amfibi, serta dua jalur kapal cepat. Pembangunan infrastruktur jalan antar destinasi dan potensi wisata berbasis event (MICE) juga terus dikembangkan.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui instrumen reses anggota dewan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan.

“Pokok-pokok pikiran DPRD meliputi akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem agromaritim, dan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard, yang turut hadir, menyebut kondisi ekonomi NTB dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Sebagai respons, pemerintah pusat mendorong pembangunan aglomerasi industri di Sumbawa Barat, kawasan sentra perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan, dan penataan kota.

“NTB memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pertanian nasional dan destinasi wisata unggulan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran. (F3)

Ket. Foto:

Foto bersama seluruh peserta dalam Musrembang Provinsi NTB 2025-2045. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang turun dengan meminta relaksasi ekspor tambang dan mendorong Pemprov memacu sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (04/06).

“Ketergantungan NTB pada ekspor tambang berdampak pada kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Kalau ada beberapa daerah maka berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Mendagri Tito.

Mendagri menekankan  pentingnya angka pertumbuhan untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara kuantitas. Dalam jangka panjang, lanjutnya, sektor lain harus mulai dimaksimalkan.

Angka lain yang perlu diperhatikan adalah inflasi dan harga komoditas pokok karena terkait dengan biaya hidup dan pengeluaran masyarakat sehingga prioritas kebijakan adalah menjaga harga barang dan jasa terjangkau serta memastikan ketersediaan lapangan kerja. 

Dalam pemaparannya, Mendagri juga menekankan kewajiban pemerintah provinsi melaksanakan   program strategis dan proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Merah Putih dan lainnya serta koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/ kota yang dijamin pula oleh peraturan pemerintah RI yang berlaku. 

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal,  dalam sambutannya  mengatakan, tantangan NTB dalam memacu pertumbuhan ekonomi memang terkait dengan ketergantungan  yang masih sangat tinggi pada sektor tambang. 

“Harapan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil,” ujar Miq Iqbal sapaan akrabnya.

Ditambahkannya, meski kontribusi sektor tambang besar namun multiplier effect nya relatif kecil dibandingkan sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata masih akan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi NTB.

(F3)

Ket. Foto:

Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia, Prof Dr H Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)