HarianNusa, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Perhelatan berskala nasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai media promosi wisata, penggerak ekonomi kreatif, serta pemicu gaya hidup sehat menuju Indonesia Sehat 2045.

Deputy VI Panitia Pelaksana FORNAS 2025, Rusdi Alatas, menyampaikan bahwa FORNAS VIII diproyeksikan akan diikuti oleh 15.000 hingga 40.000 peserta dari seluruh Indonesia dan sejumlah negara ASEAN.

“FORNAS kali ini istimewa karena cakupannya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Ini akan jadi panggung besar untuk menunjukkan kekayaan budaya, pariwisata, dan potensi ekonomi kreatif NTB kepada dunia,” ujar Rusdi.

Rusdi menambahkan, penyelenggaraan FORNAS VIII sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia”, yang mengedepankan sinergi antara olahraga, industri, pariwisata, dan budaya lokal.

Sebanyak 27 venue di 7 kabupaten/kota telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan FORNAS, yaitu di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Dompu.

“Kami mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyukseskan ajang ini. Ini momentum besar untuk NTB,” imbuh Rusdi.

FORNAS VIII diselenggarakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Tahun ini, penyelenggara nasional (KORMINAS) telah menetapkan 73 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) sebagai peserta resmi, ditambah 3 INORGA undangan khusus dari Gubernur NTB, serta sejumlah INORGA lain yang akan tampil sebagai peserta ekshibisi.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya event ini, yang diyakini akan membawa dampak besar bagi daerah, baik dari sisi promosi, ekonomi, maupun pembangunan karakter masyarakat.

“Dengan hadirnya negara-negara sahabat dari kawasan ASEAN, kami percaya FORNAS VIII 2025 akan menjadi tonggak penting dalam menjadikan NTB sebagai destinasi olahraga dan wisata kelas dunia,” tutup Rusdi. (F3)Ket. foto : Wakil Gubernur NTB Umi Indah Damayanti Putri meresmikan Sekretariat Fornas VIII di Jalan Lanko Mataram. (Ist)

HarianNusa, Lombok Barat – Sebuah langkah besar untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat resmi dimulai. Bertempat di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Harmoni Sahabat (HARSA) NTB, sebuah lembaga yang hadir dengan misi kuat: menyatukan langkah dari hati untuk negeri dan membuka ruang karya bagi penyandang disabilitas.

Dengan mengusung tema “Menyatukan Langkah dari Hati untuk Negeri, Saatnya Disabilitas Berbicara Lewat Karya,” HARSA NTB tampil sebagai simbol harapan baru sekaligus wadah nyata bagi para difabel untuk berkarya, mandiri, dan diakui di tengah masyarakat.

Gubernur NTB yang hadir bersama Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia Iqbal, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif HARSA NTB. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya ingin memberikan bantuan sesaat, namun mencari pola dukungan jangka panjang yang membuat para difabel mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

“Saya yakin saudara-saudara kita yang difabel adalah pribadi-pribadi terpilih. Mereka bukan orang yang kekurangan, melainkan mereka punya kelebihan yang luar biasa. HARSA NTB adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menggali dan mengangkat kelebihan itu,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal juga menyebut HARSA NTB sebagai pelopor yang telah membuktikan bahwa disabilitas bukanlah batas untuk berkarya. Ia menyoroti program pertanian atau farming yang diajarkan oleh HARSA NTB sebagai contoh konkret pemberdayaan yang membumi dan berkelanjutan.

“Apa yang dilakukan HARSA NTB dengan mengajarkan bertani kepada teman-teman difabel adalah langkah awal yang inspiratif. Ini bukti bahwa mereka bisa berdaya, berkarya, dan bahkan menginspirasi,” tambahnya.

Ketua HARSA NTB, Lalu Muhamad Saleh, menjelaskan bahwa HARSA hadir dari semangat akar rumput. Ia melihat banyak penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan keinginan kuat untuk mandiri, namun masih terkendala akses dan wadah yang mendukung.

“HARSA NTB hadir sebagai ruang aman dan produktif bagi para difabel. Kami ingin memperjuangkan agar karya mereka tidak hanya berhenti di lingkaran kecil, tapi bisa dikenal dan diapresiasi luas oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lalu Muhamad Saleh juga menegaskan bahwa misi HARSA NTB bukan sekadar membina, tapi benar-benar memperjuangkan hak untuk hidup mandiri dan bermartabat bagi setiap penyandang disabilitas.

Dengan diresmikannya HARSA NTB, provinsi NTB kini memiliki model pemberdayaan disabilitas berbasis masyarakat yang bisa ditiru dan dikembangkan di daerah lain. HARSA bukan hanya lembaga, tetapi simbol dari semangat inklusivitas dan harapan baru untuk masa depan yang lebih setara. (F3)

Ket. Foto:
Kegiatan peresmian Lembaga HARSA NTB di Lombok Barat. (Ist)

HarianNusa, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mengubah wajah perumahan sebagai upaya strategis menghapus kemiskinan ekstrem. Dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), Gubernur NTB Muhammad Lalu Iqbal bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Dr. Fahri Hamzah, menyoroti pentingnya pendekatan transformasional dalam pembangunan perumahan.

Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi berbagai pihak untuk merumuskan langkah konkret penanganan kemiskinan ekstrem, dengan menempatkan program renovasi dan pembangunan perumahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen perubahan sosial yang menyeluruh.

“Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak pada kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah di kawasan kumuh harus dilakukan dengan pendekatan komunitas. Bukan hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif dengan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif.

“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” imbuhnya.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi kepemilikan rumah dan pemetaan potensi ekonomi warga. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari program pembangunan terpadu agar warga tidak kembali miskin setelah menerima bantuan.

Sementara itu, Wamen PKP Dr. Fahri Hamzah menyatakan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi yang bisa menjadi titik awal perubahan hidup warga miskin.

“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik dan bersertifikat, dia punya jaminan untuk masuk ke dunia usaha,” ujarnya.

Fahri mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya fisik, tapi juga mencakup aspek legal formal dan produktivitas ekonomi. Menurutnya, rumah yang layak dan bersertifikat dapat menjadi jaminan untuk mengakses modal usaha, bahkan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

“Kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelas Fahri.

Rapat koordinasi ini menjadi penanda arah baru kebijakan perumahan di NTB, yakni menjadikan rumah sebagai pusat perubahan sosial dan ekonomi. Transformasi perumahan kini tak lagi hanya soal fisik, tapi tentang membuka jalan keluar dari kemiskinan.

Ket. Foto:

Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat NTB Syariah pada Minggu (08/06), (Ist)