HarianNusa, Mataram – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat (NTB).
PAN resmi memecat LAZ secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN NTB, sementara kepemimpinan partai di daerah langsung diambil alih oleh Ketua Korwil PAN Bali-Nusa Tenggara, H. M. Muazzim Akbar.
Muazzim menegaskan, DPP PAN tidak akan memberikan pendampingan maupun bantuan hukum dalam bentuk apa pun kepada kader yang terlibat tindak pidana korupsi. Menurutnya, sikap tersebut merupakan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi.
“Tidak ada sama sekali, tidak ada bantuan hukum. Siapa pun kader yang melanggar ketentuan partai, khususnya melakukan tindak pidana korupsi, DPP dengan tegas langsung memecat kader yang bersangkutan,” tegas Muazzim, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa, (21/7).
Ia mengungkapkan, pada hari ini DPP PAN telah menjatuhkan sanksi pemecatan tidak hormat kepada Lalu Ahmad Zaini sebagai Ketua DPW PAN NTB. Bersamaan dengan itu, kepemimpinan DPW PAN NTB untuk sementara diambil alih oleh dirinya selaku Ketua Korwil Bali-Nusa Tenggara yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PAN.
“Kami memecat LAZ sebagai Ketua DPW PAN NTB secara tidak hormat hari ini. Kepemimpinan DPW diambil alih oleh saya sebagai Korwil Bali-Nusa Tenggara,” ujarnya.
Muazzim menambahkan, PAN tidak ingin simbol maupun atribut partai dikaitkan dengan kader yang tersangkut perkara korupsi. Karena itu, partai akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar aturan tanpa memandang jabatan yang diemban.
Ia juga mengingatkan seluruh kader PAN di NTB, terutama yang saat ini menduduki jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif, agar menjaga amanah rakyat dan menjauhi praktik-praktik yang melanggar hukum.
“Imbauan kami kepada seluruh kader PAN NTB yang menjabat sebagai bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota maupun anggota legislatif agar lebih berhati-hati. Partai tidak akan segan dan tidak akan tanggung-tanggung mengambil tindakan pemecatan jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.
Terkait kekosongan jabatan Ketua DPW PAN NTB, Muazzim menjelaskan bahwa sesuai mekanisme organisasi, kepemimpinan daerah secara otomatis diambil alih oleh DPP PAN hingga nantinya ditetapkan kepengurusan definitif.
“Khusus untuk Ketua DPW, kepemimpinannya diambil alih oleh DPP. Kebetulan saya sebagai Ketua DPP PAN sekaligus Korwil Bali-Nusa Tenggara, sehingga secara otomatis bertanggung jawab menjalankan roda organisasi PAN di NTB agar tetap berjalan normal,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui Lalu Ahmad Zaini yang merupakan Bupati Lombok Barat terjaring OTT oleh KPK pada Senin, (20/7) pagi dan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada malam harinya. (F*)
Ket. Foto:
Ketua Korwil PAN Bali-Nusa Tenggara, H. M. Muazzim Akbar. (Ist)
