HarianNusa.com – Mengawali tahun anggaran baru, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan pemaparan programnya di hadapan Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, dan empat OPD pendamping.
“Ekspose ini untuk kita tahu program kerja OPD biar sinkron dengan indikator dalam RPJMD dan bisa sinergis antar OPD,” terang Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid saat mengikuti ekspose di hari terakhir, Senin (12/1).
Hal senada diungkapkan juga oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Heri Ramdhan selaku fasilitator ekspose.
“Pimpinan ingin tahu secara mendalam gambaran program dan inovasi OPD. Dalam tiga hari ini, ternyata kita bisa menemukan keterkaitan program antar OPD untuk bisa diimplementasikan bersama,” papar Heri.
Ekspose itu sendiri berlangsung secara bertahap sejak hari Rabu dan Kamis minggu lalu di ruang rapat Pendopo Bupati.
Dalam ekspose itu, tidak hanya inovasi yang ditemukan, namun juga kekurangan untuk didalami untuk didorong lebih inovatif. Itulah yang langsung ditanggapi oleh Bupati dan Sekretaris Daerah serta 4 OPD pendamping.
Heri menilai, aspek pelayanan publik masih sangat standar dan belum banyak yang mempraktikkan terobosan dalam bentuk sistem online.
“Mungkin karena mereka masih nyaman dengan pola lama,” pungkas Heri.
Dari pantaun lokasi di hari terakhir ini ada 7 OPD yang memaparkan, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P2KBP3A, Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta Perusahaan Daerah. Sisanya sudah memaparkan di dua hari minggu lalu.
Semua OPD itu dipanel untuk didalami oleh Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan BKD PSDM. Pendalaman materi kepada semua OPD bertujuan untuk mensinergikan program dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong adanya terobosan atau inovasi program.
Sampai dengan berita ini ditulis, Dinas Dukcapil baru saja usai memaparkan program mereka selama tahun anggaran 2019.
Dengan total anggaran mencapai Rp. 3,728 milyar yang di dalamnya juga termasuk belanja pegawai, dinas ini diminta untuk memberikan pelayanan optimal di bidang administrasi kependudukan.
“Termasuk tidak mentolerir adanya pungutan liar,” tegas Bupati Lombok Barat.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Dukcapil H. Muridun menyebutkan jumlah warga Lombok Barat saat ini adalah lebih dari 717 ribu
“Warga wajib ber-KTP adalah 514.817 orang. Sayangnya baru 466.276 atau 90,57% yang telah cetak KTPnya,” papar H. Muridun.
Menurut Muridun, kendala yang dihadapi OPD nya adalah alat rekam dan cetak KTP yang rusak.
“Masalahnya, itu aset pusat atau Kemendagri. Jadi mempersulit kita dalam melakukan perbaikan,” terang H. Muridun.
Dalam rangka mempercepat proses perekaman administrasi kependudukan, menurut Muridun, pihaknya sejak setahun lalu sudah menjalankan aneka inovasi.
“Kami melakukan pelayanan di lapangan, membuat posyanduk (pos pelayanan adminduk) bekerja sama dengan para Kepala Dusun, mensosialisasikan Gerasak (Gerakan Sadar Adminduk), memberikan layanan malam hari (Lamar), pelayanan online, dan bahkan konseling,” pungkas Muridun. (f3)
