HarianNusa.Com – Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk tiga besar sebagai daerah pengirim tenaga kerja (TKI) ke luar negeri.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, HMNS. Kasdiono mengatakan, hal itu tentunya bukan sesuatu yang membanggakan. Pasalnya persentase tenaga kerja yang dikirim tersebut adalah tenaga kasar.
“Sudah saat saatnya NTB itu merubah image bahwa tenaga kerja tenaga Indonesia yang dikirim ke luar negeri bukan lagi tenaga kasar melainkan tenaga yang memiliki skill,” ungkapnya saat diwawancara usai rapat di Ruang Rapat Utama (RRU) kantor Gubernur NTB, Senin, (15/7/19).
Menurut Pak Kas, panggilan akrabnya, sudah saatnya pemerintah daerah berfikir untuk membentuk perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelatihan dan ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja.
“Ini bukan kita berbicara dari aspek PAD nya, tetapi bagaiman perusahaan daerah itu menjadi agen perubahan. Bagaiman tenaga-tenaga kerja itu kita siapkan dan latih disini sehingga saat ditempatkan di luar negeri bisa memberikan warna tersendiri bagi NTB sebagai agen perubahan,” ungkapnya.
Pemerintah daerah harus lebih cermat mencari peluang pasar. Usaha Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang terus getol melakukan loby-loby kerjasama ke luar negeri, kata dia, adalah momentum yang bagus.
“Tugas kita bagaiman mencari peluang pasar informal yang ada di luar negeri. Jepang itu ada 14 sektor. Nah kita juga harus bisa merebut peluang pasar yang ada di Jepang itu,” pungkasnya. (f3)
