HarianNusa, Mataram – Kecelakaan Speedboat yang mengangkut 30 TKI Ilegal di Batam Kamis pekan lalu diendus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melempar fitnah ke pemerintah. Fitnah tersebut berisikan banyaknya TKI yang berangkat secara Ilegal lantaran Layanan pemerintah dalam mengurus dokumen yang resmi selalu dipersulit, prosesnya pun diisukan rumit.
"Ini isu digulirkan yang kami terima," kata Kadisnakertrans NTB, I Gde Putu Aryadi di hadapan sejumlah awak media, saat menerima kunjungan Rombongan Direktur YP Plantation Holdings Sandabi BHD, Muhammad Fairuz dkk yang merupakan salah satu perusahaan ladang sawit besar milik pemerintah kerajaan Malaysia, di kantor Disnakertrans NTB di Mataram, Selasa Sore (21/6-2022)
Isu tersebut pun ditepisnya. Selama ini tidak ada layanan pemerintah yang mempersulit pengurusan dokumen yang berangkat secara prosedural itu.
"Isu itu dibuat oleh pelaku kejahatan yang memberangkatkan CTKI secara ilegal. Katanya non prosedural banyak terjadi karena sulit dan rumitnya layananan. Padahal itu tidak ada, tidak benar," tegas mantan Kadiskominfotik NTB itu.
Aryadi mengatakan urusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri seperti ke Malaysia telah ada aturannya dengan jelas. Dalam penempatan pekerja telah terjadi kesepakatan kedua negara. Baik Indonesia maupun Malaysia harus memastikan aspek perlindungan keselamatan, hak seperti gaji, kesehatan dan asuransi bagi para pekerja harus terpenuhi.
Sebelum pemberangkatan sejumlah tahapan proses pun telah dilalui seperti menerima pelatihan ataupun pembekalan sesuai kompetensi masing-masing termasuk CTKI telah mendapatkan fasilitas yang layak.
"Pak gubernur sudah sampaikan bahwa Pemda ingin memastikan mengirim pekerja yang kompeten sehingga mereka harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu," terangnya.
Disnaker memastikan layanan OPD nya terbuka. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan terhadap kesepakatan kedua negara tidak bisa dilanggar. Oleh karenanya Disnaker bekerja tetap melihat agreement kedua belah pihak.
Aryadi pun mengatakan para TKI ilegal itu diberangkatkan oleh oknum atau jalur individual alias tidak melewati perusahaan. Dampaknya ketika ada kecelakaan tersebut mereka tidak bisa langsung bertanggungjawab.
"Kalau melalui perusahaan, pastilah prosedural. Seluruh perusahaan di NTB sudah komit pada prosedur yang telah disepakati kedua negara, dan tidak ada yang mengatakan sulit apalagi dipersulit," terangnya seraya meminta pada media untuk mengkonfirmasi langsung ke P3MI yang ada.
Terkait kasus kecelakaan di BATAM, Aryadi menegaskan bahwa berdasarkan Info awal yang diterima dari keluarga korban, bahwa oknum tekong yang merekrut para korban adalah oknum dari Lombok yang sudah lama menetap di Batam, sempat pulang kampung lalu merekrut TKI ilegal yang dibawa lewat Batam. "Jadi bukan perusahaan, tapi oknum diluar perusahaan yang tidak kompetensi dan ijin merekrut PMI," terangnya.
Pihak Polda NTB pun telah menelusuri data para CTKI itu untuk ditelusuri siapa tekong yang memberangkatkan mereka.
Aryadi juga menegaskan di NTB terdapat ratusan PJTKI (P3MI) yang resmi. Melalui Disnaker Kabupaten Kota semua Lowongan Kerja (Loker) dipampang. Sehingga tidak benar pemerintah tidak menyampaikan informasi Loker mana saja yang dibuka di Luar Negeri (LN).
"Sudah ada semua informasinya di Disnaker Kabupaten/Kota dan juga bisa diakses di sistem informasi BP2MI serta disosialisasikan ke masyarakat," terangnya.
Ditempat yang sama, Direktur YP Plantation Holdings Sandabi BHD yang merupakan salah satu BP2MI di Malaysia, Nik Rauzi menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menerima pekera asal NTB yang diberangkatkan non prosedural.
"Jika mereka berangkat secara ilegal kami tidak boleh ambil mereka. Kalau Ilegal kami tidak boleh mengambil," katanya menggunakan logat Melayu.
Diakuinya saat ini Malaysia sedang banyak membutuhkan pekerja. Dalam kesempatan itulah para oknum calo ilegal memanfaatkan keadaan dengan mengirim banyak pekerja ke negeri jiran. Padahal keselamatan mereka tidak terjamin.
"Kalau masuk secara ilegal, kalau kecelakaanp meninggal dunia siapa yang tanggungjawab? tidak ada," tegasnya.
"Sehingga tidak bagus untuk karyawan-karyawan macam itu," sambungnya.
Rauzi mengatakan perusahaannya menjalin kerjasama dengan pekerja di Lombok sudah mencapai 25 tahun. Dalam hal ini mereka harus memastikan stadar proses rekrutmen yang benar.
"Selama ini Lombok tempat mendapatkan tenaga kerja. Selama proses ini kita perlu lakukan proses proses yang telah ditetapkan Malaysia-Indonesia. Kami tidak boleh sewenang-wenang," terangnya.
Saat ini pun pihaknya membutuhkan pekerja sebanyak 700 orang namun saat ini yang sudah siap diberangkatkan 200 orang.
YP Plantation Holdings Sandabi BHD telah bekerjasama dengan PT Fahat Fajar Mustika yang ada di Mataram.
"Mereka nanti akan diberangkatkan setelah hari raya Korban," pungkasnya. (*)
