HarianNusa, Mataram – Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan MK Nomor: 80/PUU-XX/2022 tentang Memberikan Kewenangan kepada KPU untuk mengatur Daerah Pemilihan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Surat KPU RI Nomor: 51/PL.01.3-SB/05/2023 tetang Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
Berdasarkan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD NTB pada Pemilu 2024, Kamis, (19/01/23) di Mataram.
Divisi Teknis KPU NTB, Zuryati menyebutkan, bahwa dalam UU Pemilu terdapat tujuh prinsip yang harus dipenuhi dalam penataan dapil dan alokasi kursi DPRD NTB di Pemilu 2024.
“Ketujuh prinsip itu, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan,” ujarnya.
Ia mengaku, jika terdapatnya perubahan ataupun tidak berkenaan dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD NTB menjadi ranah KPU RI untuk ditetapkan. Namun sebelum ditetapkan KPU RI, maka KPU provinsi sebelumnya harus menyampaikan ke publik. Selanjutnya dilaporkan ke KPU RI baru KPU RI berkonsultasi dengan DPR baru menetapkan dapil untuk pemilu DPRD provinsi pada tahun 2024.
Disebutkannya, tahun 2019 lalu di NTB terdapat 8 dapil mulai dari dapil satu kota Mataram, dua Lombok Barat dan Lombok Utara. Untuk dapil NTB 3 di Lombok Timur (A), dapil NTB 4 Lombok Timur (B), Sumbawa dan Sumbawa Barat dapil 5, Dompu, kabupaten Bima dan kota Bima tergabung dalam dapil 6. Lalu balik ke Lombok Tengah (A) dapil 7 dan Lombok Tengah (B) dapil 8.
“Nah untuk sekarang ini kita tetap mengajukan rancangan eksisting 2019. Jadi hanya saja memang ada perubahan penamaan. Karena dulu setelah Bima balik lagi ke Lombok Tengah. Nah tentu kita akan melihat dari sisi peta wilayah sebab memang mengikuti arah jarum jam,” ungkapnya.
“Ada rancangan dapil sama seperti tahun 2019 yakni 8 daerah pemilihan dan ada rancangan dapil 10. Nah ini nanti yang memutuskan adalah KPU RI, bukan berarti pilihannya 8 atau 10 sebab nanti ada rapat konsultasi di DPR RI dan apakah memunculkan yang lainnya, itu semua kewenangannya di KPU RI setelah berkonsultasi dengan DPR RI,” imbuhnya.
Sementara itu alokasi kursi DPRD NTB di Pemilu 2024, terjadi pergeseran kursi di dua dapil yakni bertambah dan berkurang. Hal ini terjadi di dapil NTB 3 atau Lombok Timur A pada pemilu 2019 yaitu 9 kursi menjadi 10 kursi dan dapil NTB 8 atau Lombok Tengah B pada pemilu 2019 yaitu 7 kursi menjadi 6 kursi. Perubahan kursi ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk.
“Berdasarkan penghitungan kami dengan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang diserahkan tanggal 14 Oktober 2022 lalu ada pergeseran kursi di dua dapil. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang itu semua karena laju pertumbuhan penduduk,” tegas Zuryati. (03)
Ket. Foto:
Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD NTB pada Pemilu 2024, oleh KPU NTB. (Istimewa)
